Saat Keraton Yogyakarta Ikut Irit Pemerintah, Tradisi Gunungan Dihilangkan

Wakil Penghageng II Kawedanan Sri Wandawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, KRT. Sindurejo, memaparkan konteks historis mengenai fleksibilitas upacara Garebeg yang selalu menyesuaikan diri tanpa kehilangan akar nilainya.

"Mulai dari era Sultan terdahulu yang menghadirkan Garebeg sebagai upacara terbesar lengkap dengan kehadiran Sultan dan regalianya, kemudian sempat mengalami penyederhanaan pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pada masa pemerintahan Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ka-10 ini juga ada perubahan bentuk upacara Garebeg ketika pandemi Covid-19 melanda. Ini menunjukkan bahwa rangkaian upacara budaya dapat berubah sesuai masanya, situasi dan kondisinya, asalkan esensinya tetap sama," kata KRT. Sindurejo.

Dampak dari kebijakan penyederhanaan ini tidak hanya berimbas pada hari puncak penyelenggaraan upacara adat pada 27 Mei mendatang. Seluruh rangkaian upacara yang sedianya mengawali pelaksanaan Hajad Dalem Garebeg Besar Dal 1959 juga diputuskan untuk ditiadakan.

Berdasarkan keputusan terbaru, agenda berkala seperti Gladhi Resik Prajurit dan tradisi Numplak Wajik, yang menurut adat biasanya dilaksanakan tiga hari sebelum hari pelaksanaan Garebeg Besar, secara resmi ditiadakan dari kalender acara tahun ini.

“Sesuai arahan yang kami terima, para Abdi Dalem akan melaksanakan Dhawuh Dalem tersebut dengan sebaik-baiknya,” tutup KRT. Kusumanegara.

Pemerintah Hemat

Keputusan Keraton Yogyakarta tersebut dinilai menjadi simbol bahwa kebijakan efisiensi anggaran kini tidak hanya menyasar institusi pemerintahan, tetapi juga mulai memengaruhi pelaksanaan tradisi budaya dan seremoni adat.

Langkah penghematan itu sejalan dengan kebijakan rasionalisasi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah pusat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu program yang turut mengalami penyesuaian anggaran ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas nasional pemerintahan Prabowo.

Pemerintah memutuskan memangkas anggaran MBG tahun 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun atau berkurang Rp67 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan efisiensi dilakukan agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas program.

“Ini adalah bagian dari efisiensi yang diarahkan Presiden agar program tetap berjalan efektif, tetapi penggunaan anggaran bisa lebih optimal,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN.

Meski dipangkas, pemerintah memastikan kualitas pelaksanaan MBG tidak akan mengalami penurunan signifikan. Efisiensi disebut lebih difokuskan pada tata kelola distribusi serta penguatan pengawasan anggaran.

(*)