Debat Panas Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko dan Mahasiswa Semarang, Berujung Walkout

Ia juga membandingkan pengalaman mahasiswa tersebut dengan dirinya yang pernah dipenjara 13 tahun.

"Saya pernah di penjara 13 tahun. Saya tidak merasa lebih hebat dari teman-teman. Saya tidak merasa pengalaman itu membuat saya paling benar," katanya.

Budiman menegaskan bahwa kritik tetap penting, namun harus disertai gagasan dan solusi.

"Negara tidak bisa dibangun hanya dengan kemarahan. Negara dibangun dengan gagasan, dengan argumentasi, dan dengan kemampuan menghadirkan jalan keluar," tegasnya.

Perdebatan tersebut menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam forum yang membahas arah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 itu. Sejumlah peserta terlihat menyimak adu argumen antara mahasiswa dan mantan aktivis 1998 tersebut.

Baca juga: Gerakan Senyap Dari Rakyat untuk Rakyat, Banjir Makanan saat Demo Mahasiswa, Zaskia Mecca Terharu

Budiman Sudjatmiko Tegaskan Program Prabowo Bukan Sekadar Kebijakan Baru

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipandang hanya sebagai kebijakan baru semata.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan bagian dari perubahan paradigma pembangunan nasional yang bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Budiman usai menghadiri Dialog Kritis bertajuk “Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia” yang digelar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (Undip), Jumat (12/6/2026).

Untuk diketahui, Budiman Sudjatmiko merupakan salah satu tokoh sentral gerakan mahasiswa 1998 yang kala itu menentang rezim Orde Baru.

Ia juga dikenal sebagai pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang membuatnya sempat ditangkap dan divonis 13 tahun penjara, sebelum akhirnya dibebaskan setelah runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam forum yang dihadiri akademisi dan mahasiswa tersebut, Budiman menjelaskan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, bukan sekadar program bantuan pemerintah.

“Kalau kita menganggap pemerintahan Pak Prabowo hanya membawa program baru, itu kurang tepat. MBG, koperasi rakyat memang program baru, tetapi program-program itu harus diletakkan dalam rangka paradigma baru,” katanya.

Budiman menjelaskan, selama bertahun-tahun Indonesia cenderung berperan sebagai pemasok bahan baku dalam rantai ekonomi global. Kondisi tersebut, menurutnya, harus diubah melalui industrialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Ia menegaskan, pembangunan nasional tidak bisa terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam semata. Karena itu, pemerintah menempatkan sektor pendidikan, gizi, dan pengembangan generasi muda sebagai prioritas utama melalui berbagai program yang menyasar kelompok masyarakat rentan dan keluarga kurang mampu.

Dalam kesempatan tersebut, Budiman juga membagikan pengalamannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Cibinong yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.