Sabtu, 16 Agustus 2025

Pilpres 2019

Prabowo Sebut Anggaran Bocor, Jokowi dan Maruf Amin Pertanyakan di Mana Letak Kebocorannya

Prabowo sebut anggaran bocor Rp 1000 triliun, Jokowi dan Maruf Amin pertanyakan di mana letak kebocorannya.

Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto saat memberikan orasi politik didepan masa pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2019). Pada orasi politik tersebut Prabowo mengajak pendukungnya untuk mencoblos dirinya.(Tribunnews/Jeprima) 

Dan melaporkan temuan kebocoran anggaran itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bocornya di mana? Kalau ketahuan bocornya tinggal nunjukin. Tinggal perintah kepada KPK," ujar Maruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Menurut Maruf, definisi kebocoran anggaran adalah dana yang diterima disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Sedangkan, jika dana belum cair, artinya target anggaran belum tercapai.

"Ini yang dimaksud bocor itu yang mana? Bocornya di mana? Kan' mesti jelas. Tinggal dikejar saja sama KPK. Mana itu yang bocor," imbuh Maruf.

Tak hanya Jokowi dan Maruf Amin, beberapa pihak terkait juga memberi tanggapan atas kebocoran anggaran tersebut.

Baca: Maruf Amin Sarankan Prabowo Lapor KPK Soal Anggaran Bocor

KPK

Menanggapi pernyataan Prabowo, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tidak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun, sebagaimana disebutkan Prabowo.

"Enggak, enggak pernah kami mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala.

Kementerian Keuangan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti memberi tanggapan soal anggaran yang bocor.

Menurut dia, hal itu sulit terjadi sebab pelaksanaan anggaran di APBN dilakukan secara profesional.

"(Pengelolaan APBN) dilaksanakan secara kredibel dan profesional," kata Nufransa.

Baca: Prabowo Sebut Kebocoran Rp 2,000 Triliun Sumbernya dari KPK, Tapi KPK Ngaku Tidak Punya Data Itu

Nufansa menjelaskan, setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) terhadap APBN.

Hasilnya, BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran, Nufransa mempersilakan Prabowo untuk melaporkannya ke penegak hukum jika memang ia menemukan adanya kebocoran yang dimaksud.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan