Setelah Nyatakan Produk Skincare Reza Gladys Ilegal, BPOM Buka Suara Bahas Sanksi & Hukum Pengadilan

"Jika terjadi sesuai diluar jalur itu, maka Badan POM bisa mengeluarkan saksi administrasi."

"Bisa juga memproses sesuai UU Kesehatan, sesuai dengan UU dagang dan ITE. Tentu prosesnya selalu di pengadilan," tegasnya lagi.

Kendati begitu, dalam kasus perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys, Taruna Ikrar tak mau terlalu banyak menanggapi.

Pihaknya tak ingin dinilai terlalu memikah pada satu sisi.

"Saya juga baca, menganggap badan POM tidak berpihak sama sekali."

Prof. Dr. Taruna Ikrar menjabat Kepala BPOM sejak dilantik oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 lalu.

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/PPA Tahun 2024. 

Taruna Ikrar dilantik untuk menggantikan pejabat sebelumnya, yaitu Plt. Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia dan pejabat definitif sebelumnya, Penny K. Lukito. 

Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 April 1969, merupakan seorang ilmuwan dengan keahlian berpadu di bidang farmasi, kardiologi, dan neurologi.

Sebelum menjadi Kepala BPOM, Taruna Ikrar pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2000–2003.

Ia juga menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sejak 2020.

Baca juga: Nilai BPOM Keliru, Pihak Reza Gladys Jelaskan Alasan Produk Glafidsya Ada yang Ilegal

Ada Produk Skincare Milik Reza Gladys Ilegal

BPOM secara resmi menyatakan satu produk brand skincare Glafidsya, milik Reza Gladys tidak terdaftar atau ilegal.

Produk tersebut diberi nama Glafidsya Glowing Booster Cell.

"Temuan BPOM GLAFIDSYA Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM," bunyi keterangan BPOM.

Setelah pernyataan dari BPOM tersebut, pihak Reza Gladys langsung memberikan klarifikasi lewat Instagram pribadinya, @rezagladys.