Omara Esteghlal Miris Lihat Gaji Guru Honorer, Butuh 28 Tahun Samai Tunjangan Bulanan Anggota DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Omara Esteghlal mengkritisi tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut totalannya mencapai Rp 100 juta.

Ia membedah perbandingan angka fantastis tersebut dengan kondisi guru honorer di pelosok Indonesia yang gajinya jauh dari layak.

“Mari kita coba bedah alokasi dana dan tunjangan bagi orang-orang yang bekerja ini. Pertama, banyak diberitakan bahwa DPR itu tunjangannya dinaikkan hingga Rp 100 juta," tutur Omara Esteghlal dikutip Tribunnews.com, Sabtu (30/8/2025).

Baca juga: Prilly Latuconsina dan Omara Sebut Kemarahan Rakyat karena DPR Minus Empati

Baca juga: Demo Berujung Bentrok di Berbagai Wilayah di Indonesia, Korban Tewas Bertambah

"Sedangkan banyak guru-guru di pelosok dan daerah sana yang hanya dapat Rp 300 ribu per bulan, bahkan kurang,” tegas Omara.

Ia menekankan betapa timpangnya ketidakadilan tersebut. Penghasilan anggota DPR RI yang dianggap banyak orang kinerjanya minim hasil, malah jauh lebih besar dibanding guru yang tugasnya mencerdaskan bangsa.

“Rp 100 juta, bahkan lebih, dibanding Rp 300 ribu. Guru-guru, pekerjaan yang sangat mulia yang bertanggung jawab bagi generasi berikutnya, hanya diberi Rp 300 ribu per bulan," tutur Omara.

Omara bahkan mengkalkulasi pendapatan guru yang dikabarkan hanya Rp 300 ribu, agar bisa mencicipi uang Rp 100 juta seperti anggota DPR RI.

Berdasarkan penghitungan Omara, untuk menyamakan Rp 100 juta, seorang guru honorer dengan gaji Rp 300 ribu harus bekerja tanpa libur selama 333 bulan, atau setara dengan 28 tahun. 

"Bagaimana Rp 300 ribu itu mengejar Rp 100 juta? Maka guru-guru ini harus bekerja keras melewati jalan rusak, kadang melewati sungai, tanpa fasilitas mewah, dan sekolah yang infrastrukturnya pun rusak,” jelasnya.

“Bayangin, 28 tahun kerja baru bisa samain Rp 100 juta. Itu pun kalau gajinya rutin,” tegas Omara.

Prilly menambahkan bahwa perbandingan ini sangat masuk akal untuk membuat rakyat marah. 

“Jadi ya, wajar saja sebenarnya kalau rakyat marah karena adanya ketidakadilan ini. Dan kita bayar pajak, itu adalah uang kita, uang kita yang dipakai," terusnya.

"Ya wajar aja kalau misalnya terjadi demo besar-besaran yang terjadi di tanggal 25 Agustus sampai hingga hari ini,” kata Prilly.

Sebelumnya, kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang diumumkan beberapa waktu lalu memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Termasuk di Jakarta.