Beda dengan Dana Dedi Mulyadi, Sumber Bonus Sekda Jabar yang Belum Jelas Ditolak Persib

TRIBUNNEWS.COM - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar menjelaskan alasan klubnya menolak bonus dari Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar).

Persib Bandung menolak bonus sebesar Rp1 miliar yang dijanjikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suyatman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjuarai Liga 1 2024/2025. 

Bonus tersebut disebut berasal dari urunan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar.

Namun, setelah dana tersebut dicairkan, Persib dikabarkan hanya menerima jumlah yang tidak sesuai dengan nominal yang dijanjikan. 

Manajer Persib, Umuh Muchtar, secara tegas menolak dana tersebut.

Penolakan itu bukan semata karena jumlah yang diterima lebih kecil dari yang dijanjikan, melainkan karena pihak klub ingin memastikan kejelasan dan transparansi sumber dana tersebut.

Berbeda halnya dengan bonus dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang diterima oleh Persib. 

Klub merasa sumber dana dari sang Gubernur jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan.

"Saya pertegas ya, dari ASN belum diterima, kalau bonus Rp 1 miliar dari KDM  itu kan pribadi dari gubernur, tidak ada masalah kalau itu," ujar Umuh, dikutip dari Tribun Jabar.

"Saya curiga jangan-jangan dari ASN sudah Rp 1 miliar, terus diberikan Rp 365 juta, itu yang kecurigaan saya. Jadi saya tidak mau terima, jadi dikembalikan dulu," katanya.

Baca juga: Kabar Transfer Timnas Indonesia: Marc Klok Beri Bocoran Klub Baru Shayne Pattynama, Bukan Persib?

Manajemen Persib Bandung memutuskan untuk mengembalikan dana bonus sebesar Rp365 juta yang sebelumnya diberikan oleh Sekda Jawa Barat. 

Umuh Muchtar, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil sepeser pun dari dana tersebut karena belum jelas asal-usulnya.

"Jangan sampai ada tudingan uang ini sudah diterima. Saya tidak akan ambil sepeser pun. Bahkan saya pribadi mengeluarkan lebih banyak untuk pemain," ujar Umuh kepada awak media.

Umuh juga menegaskan bahwa meskipun jumlah bonus mencapai Rp1 miliar, pihaknya tetap akan berhitung dan meninjau terlebih dahulu sebelum menerimanya.

"Kalaupun benar ada Rp1 miliar dari Pemprov Jabar, kami juga akan hitung dulu."