Pendidikan GOTAG
Agus Pambagio
Berita
Foto (6)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pameran-keramik-indogress-semarang_20190706_143156.jpg)
Pengamat Anggap Rencana Penerapan BMAD Tak Efektif Lindungi Industri Dalam Negeri
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menyoroti rencana penerapan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-pln.jpg)
Pengamat Nilai PLN Sudah Mampu Selaraskan Penyediaan Listrik dengan Transisi Energi
erusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mencapai transisi energi menuju net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada tahun 2060 sudah berjalan baik
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/agus-dan-muhadjir-787.jpg)
Pelaku Judi Online Dikasih Bansos, Pengamat: Hanya Ada di Indonesia, Pak Muhadjir Kurang Kerjaan
Seharusnya pemerintah melakukan penutupan terhadap judi-judi online, apalagi judi online erat kaitannya dengan pinjaman online.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/agus-pambagio-nih2_20181103_124508.jpg)
Pakar Sebut Kebijakan Keluarga Korban Judi Online Dapat Bansos Wujud Pemerintah Tak Mau Ambil Pusing
Pakar menilai pemberian bansos terhadap keluarga korban judi online menjadi wujud pemerintah tak mau ambil pusing.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pengamat-kebijakan-publik-agus-pambagio-menilai-prestasi-atas-kinerja-pengelolaan-keuangan.jpg)
Prestasi Kinerja Keuangan Pemda Ambyar di Depan BPK, Pengamat: Bisa WTP Asal Bayar
Agus Pambagio: Prestasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemda tidak bernilai jika ada kecurangan saat proses audit BPK untuk mendapat WTP.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-polusi-udara-1309.jpg)
Pengamat: Tata Kelola Karbon Harus Diatur Pemerintah Secara Baik Demi Kepentingan Bangsa
Strategi pemerintah dalam pengaturan NEK ini akan mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang sedang dilakukan masyarakat dunia.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/plts-atap-solarion.jpg)
Pengamat Kebijakan Publik: Indonesia Perlu Belajar dari Vietnam Soal Regulasi PLTS Atap
penggunaan PLTS Atap mampu menghindarkan negara dari berbagai kerugian masif seperti yang dialami oleh Vietnam.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/agus-sudibyo-anggota-dewan-pers_20180523_094826.jpg)
Pengamat: Industri Media Massa Global Hadapi Tantangan Era Disrupsi Digital
Media massa tidak dapat didikte oleh trafik iklan yang kini dikuasai oleh platform tersebut.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/penurunan-harga-bbm-pertamina-nonsubsidi_20231107_222809.jpg)
Pengamat: Satgas Nataru Pertamina Optimalkan Distribusi Energi
PIEDCC digunakan Pertamina untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan baik.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/situs-prabowo-gibran.jpg)
Pengamat Soroti Anggaran Makan Gratis Rp400 T Prabowo-Gibran: Lebih Baik Siapkan Lapangan Kerja
program makan gratis Rp400 triliun, yang merupakan salah satu program pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran mendapat kritikan.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-ktp-5112019.jpg)
Catatan Pengamat Kebijakan Publik untik Implementasi KTP Sakti
Agus Pambagio mengatakan, kebijakan Kartu Tanda Penduduk Sakti sangat mungkin dilakukan karena sudah ada Peraturan Presiden 39 No.2019
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-ktp-kartu-tanda-penduduk-e.jpg)
Pengamat Bicara Perpres 39 Tahun 2019 untuk KTP Sakti
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, kebijakan KTP Sakti mungkin dilakukan karena sudah ada Perpres 39 No.2019
-
Pengamat Kebijakan Publik Kritisi CREA Soal Isu Polusi Udara Jakarta
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio meminta pemerintah menaruh perhatian kepada organisasi Center for Research on Energy and Clean Air (CREA)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/suasana-pltu-suralaya-cilegon_20220628_195144.jpg)
Dewan Proper KLHK Anggap Potensi Kerugian Negara Rp14,7 Triliun Akibat Polusi PLTU Tidak Berdasar
Studi dari CREA mengungkapkan polusi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap di sekitar DKI Jakarta berpotensi merugikan negara 960 juta dolar AS atau
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pesawat-kargo-udara-antonov-124-100.jpg)
Bandara Kertajati Diprediksi Belum Datangkan Keuntungan Untuk 10 Tahun ke Depan
Masyarakat Bandung masih lebih memilih ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dibanding ke Bandara Kertajati.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/presiden-jokowi-jajal-lrt-jabodebek_20230803_193214.jpg)
'Catatan' Untuk Kemenhub di Harhubnas, Mulai dari Status Ojol Hingga Pembangunan yang Kurang Tepat
Perihal pembangunan serta pengoperasian pelabuhan dan bandara baru yang kurang tepat perencanaannya juga menjadi catatan dia.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/uji-coba-tilang-uji-emisi-di-jakarta_20230825_171438.jpg)
Tilang Uji Emisi Kendaraan, Pengamat Bilang Pemerintah Nggak Punya Konsep Atasi Polusi
Pengendara yang tak lolos uji emisi harus membayar denda tilang sebesar Rp250.000-Rp500.000.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/cover-adv-ace-hardware-pagi.jpg)
Pengamat: Perlu Strategi Transportasi yang Matang dan Tak Sebentar Atasi Polusi Udara Jakarta
Pemerintah perlu mengembangkan layanan angkutan umum dengan melakukan integrasi secara utuh
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/buruknya-kualitas-udara-jakarta_20230726_221222.jpg)
Pengamat Kebijakan Publik: Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU di Isu Polusi Udara Jakarta
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menduga ada agenda setting yang dibuat untuk memojokkan PLTU di barat Pulau Jawa.
-
3 Perusahaan Sawit Jadi Tersangka, Pengamat: Jalankan Aturan Tak Boleh Disalahkan
Penetapan 3 perusahaan di sektor industri sawit yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pencarian-Korban-Banjir-dan-Longsor-di-Sumatra_20251130_122616.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Suami-Boiyen-di-Polda-Metro-Jaya.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sirens-Kiss-drama-korea-thriller-romantis-dibintangi-Park-Min-Young-dan-Wi-Hajun.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Foto-KTP-dan-dompet-penumpang-Pesawat-ATR-42-500-ditemukan-petugas-di-Bulusaraung.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/proses-pencarian-pesawat-atr-42-500-di-pangkep-sulawesi-selatan.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved