TAG
Ahmad Redi
Berita
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Revisi UU TNI Hasil Kesepakatan Politik Jokowi dan Prabowo
Pakar Hukum Tata Negara Ahmad Redi menyatakan revisi UU TNI tidak semata-mata merupakan produk administratif.
-
Raperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Pemprov DKI Berpotensi Bertentangan dengan UU Cipta Kerja
Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas berpotensi memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan regulasi di atasnya.
-
Ini Penyebab Maraknya Kegiatan Pertambangan Ilegal di Sejumlah Daerah
Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah daerah di Indonesia ditengarai akibat adanya pembiaran dan minimnya pengawasan
-
Pengusaha Pertambangan Ramai-ramai Gugat Pemerintah, Ada Apa?
Per 24 April 2022 lalu, sebanyak 227 perusahaan sudah mengajukan keberatan atas pencabutan IUP yang dilakukan
-
Pengamat: Omnibus Law Minerba Bukan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Sub klaster UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai hal-hal yang ada pada aturan-aturan Omnibus Law Minerba.
-
Pengamat: Produksi Baterai Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sektor Andalan Antam
Dia mengapresiasi dukungan Aneka Tambang (Antam) terhadap upaya Pemerintah mendorong produksi baterai kendaraan listrik
-
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas Tertibkan Pengeboran Ilegal
Praktik illegal drilling (pengeboran ilegal) dan illegal tapping (pencurian minyak) di beberapa daerah, telah menimbulkan kerugian negara
-
Pemerintah Diminta Fokus Susun Perizinan Usaha Berbasis Risiko untuk Implementasi UU Cipta Kerja
Ahmad Redi menjelaskan, merujuk pada PP 5 tahun 2021 sejatinya yang harus diprioritaskan adalah membuat perizinan berusaha berdasarkan risiko tinggi
-
Ibukota di Kaltim Ancam Penambangan Batubara, Ini Kata Indika Energy
Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masuk ke dalam wilayah Paser dan Kutai Kartanegara bisa saja berhenti operasi.
-
Payung Hukum Holding BUMN Migas Akan Digugat
Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN tidak patah arang menggugat kebijakan pemerintah dalam melakukan holdingisasi BUMN
-
Pengamat: Ada Kerancuan Hukum dalam Pembentukan Holding BUMN Tambang
Kerancuan saham Dwi Warna ini membuat induk holding tidak memiliki otoritas penuh sebagai syarat konsolidasi.
-
Gugatan Holding BUMN Tambang Mandeg di Mahkamah Agung
Gugatan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat sipil ini meminta supaya PP 72/2016 dinyatakan batal.
-
Gugatan Aturan Holding BUMN Tambang Didaftarkan ke Mahkamah Agung
Hilangnya kontrol pemerintah dan DPR secara langsung pada PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah sangat berbahaya
-
Pengamat: Chappy Hakim Mundur dari Dirut Freeport karena Kuatnya Tekanan dari Kanan-Kiri
Chappy Hakim juga menghadapi desakan dari masyarakat agar PTFI dilanjutkan jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat dilakukan divestasi saham.
-
Bankability dan Alotnya Negoisasi Berpeluang Tunda Penandatanganan PPA di Proyek PLTGU Jawa 1
Terkait kekeliruan dalam perhitungan pasokan LNG untuk proyek tersebut, Redi menilai hal tersebut perlu dinegoisasikan secara jelas.
-
Segera Sepakati PPA Proyek PLTGU Jawa I
Redi yakin Pertamina akan mampu mengelola para mitranya untuk menjaga komitmen agar proyek PLTGU Jawa I tetap berjalan.
-
Pengamat: Ketahanan Energi PGN Lebih Baik Ketimbang Pertamina
"Dalam konteks ketahanan energi PGN lebih baik ketimbang Pertamina," ujar Ahmad Redi.
-
Pengamat: Masuknya Arcandra Bisa Mengakselerasi Kinerja Pertamina
“Archandra adalah Wakil Menteri (ESDM), secara psikologis tidak mungkin hanya menjadi komisaris biasa, wakil komut itu yang cocok"
Koalisi Pengawal Konstitusi SDA Laporkan PP Minerba ke Ombudsman
Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam (SDA), Senin (23/1/2016) siang mendatangi Ombudsman RI.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved