TAG
aparat penegak hukum
Berita
-
KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Mulai 2026, Anggota Komisi III DPR Soroti Kesiapan APH
Adang Daradjatun mengingatkan, keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP baru tidak cukup hanya diukur dari pergantian norma hukum.
-
MK Minta APH Lebih Hati-hati Terapkan Unsur Kerugian Negara di Kasus Korupsi
MK mengingatkan aparat penegak hukum lebih cermat dan hati-hati dalam menerapkan unsur kerugian negara di kasus korupsi.
-
Otto Hasibuan Akui Banyak Aparat dan Masyarakat yang Belum Paham KUHAP Baru
Otto Hasibuan mengakui saat ini masih banyak aparat penegak hukum maupun masyarakat umum yang belum memahami KUHAP baru yang akan mulai berlaku
-
RDPU di DPR, Ketua Umum PERADI SAI Sebut KUHAP Baru Buat Aparat Penegak Hukum Lebih Profesional
Ketua Umum PERADI SAI, Harry Ponto, menyebut aturan tersebut memberikan landasan yang lebih kuat bagi advokat
-
Pemberantasan Mafia Migas di Indonesia Membutuhkan Dukungan Politik DPR
Menurut Sofyano, jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, DPR harus berani memberikan dukungan politik.
-
Pakar Hukum: Pembukaan Rekening Nikita Mirzani Sebagai TPPU sudah Sesuai Undang-undang
Pakar hukum tegaskan pembukaan rekening Nikita Mirzani dalam kasus TPPU sah secara hukum dan sesuai dengan UU yang berlaku.
-
Revisi KUHAP Memantik Kekhawatiran Terhadap Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memantik kekhawatiran serius terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
-
Akademisi Ingatkan Potensi KUHAP Jadi Instrumen Represi Aparat Penegak Hukum
RUU KUHAP 2025 dikhawatirkan menjadi instrumen represi oleh aparat penegak hukum (APH).
-
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU KUHAP Hari Ini, PBHI Ungkap Ribuan Pelanggaran APH
Dalam satu dekade terakhir, tercatat puluhan ribu aparat penegak hukum dilaporkan melakukan pelanggaran administrasi hingga pidana.
-
Singgung APH Bisa Pilihkan Tersangka Pengacara, LBH Masyarakat Desak KUHAP Diganti Bukan Direvisi
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan segera membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam masa sidang ini
-
IM57+ Institute Kritik Komposisi Pimpinan KPK 2024–2029 Diisi Aparat Penegak Hukum
Menurut IM57+ Institute, komposisi pimpinan KPK periode 2024-2029 ini menunjukkan pemerintahan baru tidak memiliki komitmen dalam mendorong reformasi
-
Respons KPK soal Kejaksaan Agung dan Kepolisian Banyak Usut Kasus Besar: Tak Ada Kecemburuan
KPK angkat bicara soal Aparat Penegak Hukum (APH) lain, dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian, yang belakang sering mengusut kasus-kasus skala besar.
-
Berprofesi Sebagai Aparat Penegak Hukum, 3 Hakim PN Surabaya Terancam Diperberat Hukumannya
Harli Siregar menuturkan ketiga hakim tersebut berpeluang mendapatkan pemberatan hingga sepertiga dari hukuman maksimal.
-
Aparat Penegak Hukum Diingatkan Jaga Netralitas di Pilkada 2024
Koalisi Mahasiswa Madura meminta aparat penegak hukum (APH) bersikap netral di Pilkada Serentak 2024, khususnya di Kabupaten Sampang.
-
ASDP Tersangkut Kasus Hukum, Erick Thohir Beri Tanggapan Begini
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya selalu kooperatif alias mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum, terkait pemeriksaan.
-
16 Orang Latar Belakang Penegak Hukum Lulus Tes Tulis, ICW: Indikasi Pansel KPK Gelar Karpet Merah
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti 16 orang yang lulus tes tertulis untuk calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode.
-
Mahfud MD Sebut Aparat Tak Berdaya karena Mafia Berkuasa, Begini Tanggapan Pengamat Haidar Alwi
Mahfud MD menilai penegakkan hukum di Tanah Air sudah sangat carut-marut karena mafia menguasai berbagai sektor dan oknum aparat mempermainkan hukum.
-
Rapat di DPR, Dewas Sebut Ada Pimpinan KPK Melawan Karena Diperiksa soal Etik
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengatakan ada pimpinan KPK melakukan perlawanan ketika diperiksa soal kasus dugaan pelanggaran etik.
-
PPATK dan Penegak Hukum Diminta Usut Tuntas Temuan Aliran Dana Rp 195 M ke Parpol dari Luar Negeri
FAM PPATK meminta aparat penegak hukum dan PPATK mengusut temuan transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik.
-
KLHK Terima 7.870 Aduan Kejahatan Lingkungan Hidup, 1.487 Diproses ke Pengadilan
Dari 7.870 aduan itu, sebanyak 1.487 di antaranya berujung di meja hijau dengan pelaku yang memiliki latar belakang pengusaha hingga aparat penegak
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved