Pemberantasan Mafia Migas di Indonesia Membutuhkan Dukungan Politik DPR

Ringkasan Berita:

• Pemberantasan mafia migas dinilai sangat penting dan mendesak.
• Mafia migas dianggap merugikan negara dan menghambat ketahanan energi.
• DPR memiliki peran strategis dalam pemberantasan mafia migas.
• Dukungan politik DPR sangat dibutuhkan agar penanganan kasus lebih serius.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberantasan mafia minyak dan gas bumi (migas) dinilai sangat penting dan mendesak.

Satu di antara elemen yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberantasan tuntas mafia migas adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

”Dukungan politik DPR sangat dibutuhkan,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menjawab wartawan hari ini, Jumat (21/11/2025).

Puskepi sendiri merupakan sebuah lembaga kajian independen yang lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan analisis kritis terhadap kebijakan publik di Indonesia.

Baca juga: Riza Chalid Tersangka, Jadi Momentum Negara Bongkar Jaringan Mafia Migas

Lembaga ini berdiri pada tahun 2005 dengan fokus utama pada sektor energi, perdagangan, dan isu-isu ekonomi strategis.

Menurut Sofyano, jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, DPR harus berani memberikan dukungan politik.

Melalui Komisi yang berkaitan dengan migas seperti Komisi VI dan XII, wakil rakyat harus aktif bersuara kepada Pemerintah agar segera menangani dengan serius.

Ketika kasus belum dibuka, misalnya, dukungan adalah dalam bentuk terus bersuara hingga praktik mafia migas tersebut bisa dibongkar aparat penegak hukum (APH).

Sedangkan ketika kasus tersebut sudah dibongkar, DPR pun harus terus bersuara. Dalam hal ini, harus mendesak agar hukuman mafia migas tersebut bisa maksimal.

”Jangan sampai kasusnya didiamkan terus,” lanjut Sofyano yang juga pengamat migas.

Melalui dukungan politik tersebut, imbuh Sofyano, diharapkan pemberantasan mafia migas menjadi lebih efektif.  ”Ya. Selain itu, tentu saja juga tergantung dari Pemerintah,” imbuh Sofyano.

Rapat di DPR

Sebelumnya, pembahasan mengenai upaya pemberantasan mafia migas mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan Pertamina, Rabu (19/11/2025). Salah satu indikasi mafia migas, adalah pengondisian agar impor terus dilakukan.

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi VI DPR Mufti AN Anam bahkan meminta BUMN tersebut untuk berani melawan mafia migas. Termasuk menyampaikan kepada DPR.  

“Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) jangan takut sama mafia. Kalau ada apa-apa, sampaikan kepada kami, Pak,” kata Mufti ketika itu.