TAG
domestic market obligasi (DMO)
Berita
-
YLKI: Perketat Pengawasan HET Minyak Goreng Non Premium Rp 14.000
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng non premium
-
Mendag Gandeng Polri Tindak Penjual Minyak Goreng di Atas Harga Eceran Tertinggi
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menindak penjual minyak goreng tidak sesuai aturan HET
-
Kebijakan DMO Sawit Berdampak Pada Emiten CPO
Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan domestic price obligation (DMO) minyak sawit sebesar 20% dari total volume ekspor.
-
Pengusaha Usul Ada DMO Minyak Goreng Hingga Kenaikan Pajak Ekspor Demi Kendalikan Harga
Ketua Umum AIMMI Adiwisoko Kasman mengatakan, dalam beberapa bulan ke depan akan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri
-
Soal Larangan Ekspor Batu Bara, Pemerintah Harus Konsisten dan Tegas Terapkan DMO
Kebijakan melarang ekspor batu bara selama satu bulan hendaknya disertai dengan penegakkan aturan domestic market obligation (DMO).
-
Harga Jual Batubara untuk Listrik Dipatok 70 dolar AS per Ton, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
Pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri merupakan amanat dari Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2010.
-
Komisi VII Minta Menteri ESDM Cabut izin Perusahaan Batubara yang Tak Penuhi Kewajiban DMO
Menteri ESDM Arifin Tasrif diminta tegas mencabut izin usaha bagi perusahaan batubara yang tidak menjalankan aturan domestik market obligation
-
Pemerintah Harus Tindak Perusahaan Tak Laksanakan DMO Saat Harga Batu Bara Naik
Pemerintah diminta menindak perusahaan batu bara yang tidak komitmen laksanakan ketentuan domestik market obligation/DMO (pemenuhan pasar domestik).
-
PGN Dukung Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional Melalui DMO dan Pengembangan Infrastruktur Gas
PGN siap melayani kebutuhan gas bumi nasional sesuai dengan perannya sebagai sub holding gas untuk mengelola bisnis midstream dan downstream gas bumi
-
PLN Diminta Terima Semua Kualitas Batubara Demi Penuhi DMO
Kebijakan pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sejatinya sudah berjalan.
-
Pemerintah Batal Cabut Harga DMO Batubara Agar Operasional PLN Tak Terganggu
"Pertama, tidak ada intensi kami menghapus volume DMO. DMO harus diberikan 92 juta ton ke PLN."
-
Pengamat Fahmi Radhy Dukung Pembatalan Pencabutan DMO Harga Batubara
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan membatalkan rencana mencabut ketentuan DMO harga Batubara setelah digelar rapat terbatas
-
Demi Amankan Suplai untuk PLN, Pemerintah Akhirnya Batalkan Rencana Pencabutan Harga DMO Batubara
Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menyatakan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.
-
Rencana Perubahan Harga Batubara Dalam Negeri Diklaim Tak Akan Rugikan PLN
"Tidak ada, kami sudah hitung. Tidak ada dampak sama sekali ke PLN. Kita sudah hitung, tidak akan membuat listrik naik. Tidak ada urusannya."
-
Pertemuan Bahas Pencabutan DMO Batubara Hari Ini Belum Hasilkan Keputusan Mengikat
"Belum (ada keputusan). Kalaupun jadi, kita Jumat akan ketemu lagi, dan Kadin dan APBI kan. Kalaupun jadi, paling tahun depan baru bisa," kata Luhut
-
Rencana Perubahan Harga Batu Bara Dalam Negeri Tidak Akan Rugikan PLN
Luhut Binsar Panjaitan meyakinkan rencana pencabutan harga batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) tidak akan merugikan PT PLN.
-
Bahas Pencabutan DMO Batu Bara, Luhut : Belum Ada Keputusan
Peraturan DMO disebutkan Luhut tidak bisa langsung diterapkan karena butuh sosialisasi, perancangan aturan yang matang
-
Skema Pungutan Dana Batubara Masih Belum Jelas
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pengusaha batubara akan dikutip US$ 3 per ton.
-
Dicabut Pemerintah, PLN Tak Akan Lagi Nikmati Batubara dengan Harga Khusus
Penetapan harga batubara DMO untuk PLN selanjutnya akan mengikuti harga pasar.
-
DPR Minta Ditjen Minerba Awasi DMO
DPR meminta pemerintah wajib mengawasi realisasi Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved