TAG
Fraksi PKS
Berita
Foto (6)
-
Fraksi PKS Akan Bentuk Tim Periksa Draf Final UU Cipta Kerja
mengantisipasi adanya pasal selundupan dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan, Fraksi PKS DPR RI akan membentuk tim pemeriksa.
-
Politikus PKS sebut Pembahasan UU Cipta Kerja seperti Kerja Rodi
Anggota Baleg DPR RI fraksi PKS Ledia Hanifa menegaskan proses pembahasan RUU Cipta Kerja sangat cepat, terburu-buru seperti kerja paksa zaman Belanda
-
Satu Anggota DPR Fraksi PKS Jalani Perawatan karena Terpapar Covid-19
Anggota Komisi VII DPR RI itu enggan menyebutkan nama anggota Fraksi PKS yang terpapar Corona.
-
Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Bisa Jadi Bumerang Buat Perekonomian Indonesia
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) dapat menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.
-
Dua Anggota Komisi VI DPR Dikonfirmasi Positif Covid-19
Demikian dikatakan Amin Ak, anggota Komisi VI DPR fraksi PKS. Namun, ia tidak menyebut nama.
-
HUT ke-75 TNI, Anggota Komisi I Nilai Perlu Modernisasi SDM dan Alutsista
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengucapkan selamat atas HUT ke-75 TNI yang jatuh hari ini, Senin (5/10/2020).
-
Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Tolak RUU Cipta Kerja, Alasannya Ini
Hasilnya, RUU Cipta Kerja disetujui untuk diteruskan ke pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR untuk segera disahkan.
-
Senada dengan Fraksi Demokrat, Fraksi PKS Tolak RUU Cipta Kerja
Salah satunya kemungkinan pembukaan ruang kewenangan yang besar untuk pemerintah tanpa diimbangi sistem
-
Pemerintah Akan Suntik Modal Rp 22 Triliun untuk Jiwasraya, Legislator PKS: Itu Tidak Adil
Amin Ak menegaskan, langkah pemerintah memberikan suntikan modal untuk Jiwasraya tersebut tidak tepat dan tidak adil.
-
Bahasan RAPBN 2021 di DPR, Fraksi PKS Minta Maksimalkan Anggaran Kesehatan
Dalam rapat, DPR dan Pemerintah menyepakati RAPBN 2021 akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai UU APBN 2021.
-
Fraksi PKS: Pemerintah Harus Cabut Klaster Pendidikan dari Omnibus Law Cipta Kerja
Mulyanto menegaskan, PKS menolak logika dasar liberalisasi lembaga pendidikan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja itu.
-
Fraksi PKS: Kaji Ulang Wacana Hapus Premium
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, minta pemerintah dan Pertamina mengkaji ulang rencana penghapusan BBM jenis Premium.
-
Fraksi PKS Kritik Pemerintah Cabut Pasal Pembentukan BUMN Khusus di Omnibus Law
Mulyanto menyesalkan keputusan Pemerintah mencabut pasal-pasal terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Migas di Omnibus Law.
-
PKS Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Ulama
Fraksi PKS mengingatkan pentingnya regulasi yang memberi perlindungan negara terhadap para ulama di tanah air setelah penikaman pada Syekh Ali Jaber.
-
Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat, Ekonomi Tidak Akan Bangkit Jika Rakyat Sakit
Ketua Fraksi PKS DPR RI NJazuli Juwaini, meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
-
Akademisi Sebut Pesantren Tidak Terpengaruh RUU Cipta Kerja
Menurut Teddy, tujuan RUU Ciptaker juga hanya menyangkut pendidikan komersial, bukan pesantren.
-
Pengamat Pendidikan: RUU Cipta Kerja Semangatnya Komersialisasi Pendidikan
Darmaningtyas menilai RUU Cipta Kerja memiliki nilai yang mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
-
Fraksi PKS Nilai Pelaksanaan APBN Tahun 2019 Mengecewakan
Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja
-
Desak Pembelajaran Tatap Muka Dihentikan, Legislator PKS : Taruhannya Sangat Mahal
"Hentikan pembelajaran tatap muka hingga keadaan aman, Pemerintah jangan bereksperimen dalam penanganan Covid-19, taruhannya sangat mahal,"ujar Netty
-
Dinilai Jadi Penyakit Utama Investasi, Pemerintah Diminta Tingkatkan Upaya Pemberantasan Korupsi
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto, menegaskan hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved