Berita Fraksi PKS Terbaru Hari Ini - Halaman 7

presiden-jokowi-orang-pertama-disuntik-vaksin-sinovac_20210113_202216.jpg

PKS: Jangan Gunakan Pendekatan Kekuasaan untuk Sukseskan Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyesalkan pernyataan pejabat pemerintah yang mengancam masyarakat yang menolak vaksinasi Covdid-19.

Kamis, 14 Januari 2021

simulasi-uji-klinis-vaksin-covid-19-sinovac_20210112_135602.jpg

Vaksinasi Dimulai, Fraksi PKS: Jadi Momentum Perbaikan Penanganan Pandemi

Program vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan pada hari ini dengan rencana penyuntikan perdana kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rabu, 13 Januari 2021

Fraksi PKS Minta Pemerintah Lanjutkan Stimulus Listrik Hingga Akhir Tahun 2021

Bagi pelanggan rumah tangga, stimulus tersebut telah diberikan sejak April 2020 serta pelanggan bisnis dan industri kecil sejak Mei 2020

Selasa, 5 Januari 2021

doa-bersama-yang-digelar-dpp-pks-kamis-31122020-malam.jpg

Gelar Doa Bersama, PKS Bermunajat Perubahan di 2021

Perubahan yang kedua, lanjut Habib Salim, adalah perubahan yang muncul dari hati yang paling dalam.

Jumat, 1 Januari 2021

vaksin-covid-19-petugas-cargo-bandara-internasional-soekarno-hatta.jpg

Fraksi PKS: Rakyat Berhak Dapatkan Vaksin Covid-19 Gratis

Kurniasih Mufidayati memberikan catatan soal simpang siur pengadaan vaksin Sinovac dari Tiongkok dan rencana vaksinasi Covid-19.

Rabu, 16 Desember 2020

vaksin-covid-19-sinovac-tiba-di-indonesia_20201207_223145.jpg

Pemerintah Diminta Cegah Praktik Pemburu Rente Dalam Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman minta pemerintah harus dapat mencegah terjadinya praktik pemburu rente dalam penyediaan vaksin Covid-19.

Senin, 14 Desember 2020

Pemerintah Diminta Tak Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan 2021

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan 2021.

Jumat, 11 Desember 2020

Soal Hak Pilih Pasien Covid-19 di Pilkada Serentak 2020, Mardani Ali Sera Singgung Keselamatan KPPS

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera angkat bicara soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Sabtu, 5 Desember 2020

PKS: RUU Ketahanan Keluarga Mendukung Kemajuan Bangsa

Sejumlah pertimbangan penting yang menjadi landasan bagi Fraksi PKS untuk mendukung RUU Ketahanan Keluarga.

Rabu, 25 November 2020

Fraksi PKS DPR RI Tolak Penghapusan Premium

Fraksi PKS DPR RI kembali menegaskan menolak rencana Pemerintah menghapus BBM jenis premium mulai Januari 2021 di seluruh wilayah Pulau Jawa, Madura

Selasa, 24 November 2020

Soal Kepulangan Habib Rizieq, PKS: Beliau Berhak Kembali ke Indonesia

Jazuli Juwaini meminta, rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak dipolemikkan agar suasana politik tetap kondusif.

Minggu, 8 November 2020

anggota-badan-legislasi-baleg-dpr-ri-bukhori-yusuf-foto-istman.jpg

Masih Ada Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja, PKS : Barang Cacat Kok untuk Rakyat ?

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menegaskan temuan tersebut semakin menguatkan fakta proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah.

Selasa, 3 November 2020

Fraksi PKS DPR Layangkan Surat Protes ke Presiden Perancis

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengecam pernyataan Presiden Perancis Emannuel Macron yang mendukung penerbitan kartun penghinaan kepada Nabi Muhammad

Kamis, 29 Oktober 2020

sekretaris-jenderal-dpr-indra-iskandar-menyerahkan-draf-uu-cipta-kerja.jpg

Fraksi PKS Desak Drama Pasal 46 Dalam UU Cipta Kerja Diusut Tuntas

Menurut Mulyanto, tindakan menambahkan, mengurangi atau mengubah naskah RUU yang sudah disahkan adalah pelanggaran hukum yang serius.

Kamis, 29 Oktober 2020

Fraksi PKS Temukan Perubahan Substantif Pada Salah Satu Ayat UU Cipta Kerja

Fraksi PKS DPR RI menemukan satu perubahan ayat pada naskah UU Cipta Kerja versi terakhir setebal 1.187 halaman.

Sabtu, 24 Oktober 2020

Fraksi PKS: Presiden Layak Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja

Anggota Badan Legilasi DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyatakan Presiden Jokowi layak terbitkan Perppu atas UU Cipta Kerja karena gonta-ganti naskah

Sabtu, 24 Oktober 2020

Pasal 46 UU Cipta Kerja Dihapus, PKS: Seharusnya Cermat Sebelum Diketok di Paripurna

Fraksi PKS DPR RI menyoroti penghapusan pasal 46 soal minyak dan gas bumi (migas) dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan.

Jumat, 23 Oktober 2020

Politikus PKS Beberkan Draf Naskah RUU Cipta Kerja yang Kerap Mengalami Perubahan

Fraksi PKS, lanjut Ledia, menengarai ada perubahan substansi dari naskah yang mulanya 905 halaman jadi 812 halaman.

Kamis, 22 Oktober 2020

Sebut UU Cipta Kerja Inisiatif Pemerintah, Anggota DPR Sebut dari Awal Komunikasinya Tidak Baik

Mulanya Ledia mengingatkan kembali bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk undang-undang yang diciptakan atas inisiatif Pemerintah.