TAG
Gamawan Fauzi
Berita
Foto (80)
-
Mendagri Tegaskan Tidak Etis Tarik RUU Pilkada
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai tidak etis pemerintah menarik kembali pembahasan RUU Pilkada.
-
Mendagri Akan Komunikasi Dengan Pimpinan Parpol Soal RUU Pilkada
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan partai politik terkait RUU Pilkada
-
Ini Nama-nama 106 Anggota DPRD DKI yang akan Dilantik Mendagri
Mendagri Gamawan Fauzi melantik 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Senin (25/8/2014) siang.
-
Pengunduran Diri Jokowi Harus Seizin DPRD
Selain itu, pengunduran diri tersebut mesti mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.
-
Mendagri: Sebelum 20 Oktober 2014 Jokowi Harus Mundur dari Jabatan Gubernur
Jokowi itu harus mengajukan surat pengunduran diri sebagai gubernur
-
Sebelum 20 Oktober, Gubernur Jokowi Harus Mengundurkan Diri
Jokowi tetap harus mengajukan surat pengunduran diri ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sebelum pelantikan Presiden dan Wapres
-
Alasan Cuaca Kotak Suara Banyak yang Belum Sampai ke TPS
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku hingga hari H pilpres, masih banyak kotak suara belum sampai ke Tempat Pemilihan Suara
-
Jelang Pencoblosan, SBY Bakal Bertemu Lembaga Tinggi Negara
Kita juga pastikan bahwa TNI dan Polri ini netral dan PNS juga, karena kalau hal-hal seperti itu nanti merupakan cacat dari demokrasi," imbuhnya.
-
Mendagri Berharap Pilpres 2014 Hanya Satu Putaran
"Kemungkinan (Pilpres) dua putaran kecil," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.
-
Mendagri: Pilpres Satu Putaran Bisa Hemat Rp 3,2 Triliun
Apabila pemungutan suara hanya satu putaran maka bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 3,2 triliun.
-
Mendagri: Kepala Daerah Dilarang Kerahkan PNS untuk Kampanye
Ada sanksi yang akan dijatuhkan jika ada tindakan mobilisasi PNS.
-
Mendagri Larang Kepala Daerah Ajak PNS Kampanye
Gamawan Fauzi memperingatkan mobilisasi PNS terancam sanksi.
-
Pemerintah-DPR Bahas Perppu Terkait Pilpres, TNI/Polri Tetap Netral
Pemerintah akan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengenai pemilihan presiden.
-
Kantor Rekayasa Proyek e-KTP Cuma Ruko Kosong dengan 2 OB
Kini, ruko tersebut telah dibeli oleh perusahaan berada di sebelahnya, PT Mitra Inti Medika.
-
SBY Hidupkan Lagi Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha
penganugerahan tanda kehormatan ini pernah ada sebelumnya. Terakhir kali diserahkan pada tahun 1997 lalu.
-
Mendagri Sudah Terlihat Licik Sejak Awal Proyek e-KTP
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi sudah kelihatan licik dan mau korupsi dalam proyek e-KTP
-
350.000 e-KTP Belum Dicetak, Kadisdukcapil DKI Berang dengan Mendagri
Padahal sebanyak 350.000 warga itu sudah merekam data sejak tahun 2011
-
30 Jam Belasan Petugas KPK Geledah Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri
Selama 30 jam, belasan petugas KPK menggeledah secara maraton beberapa ruangan di kantor tersebut.
-
Mendagri Hormati KPK karena Tetapkan PPK Proyek e-KTP Tersangka
KPK menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan paket KTP elektronik
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved