TAG
Hakim MK
Berita
Foto (52)
-
BREAKING NEWS: MKMK Nyatakan Hakim Guntur Hamzah Tak Langgar Etik Meski Jabat Ketum APHTN-HAN
Selain itu, Majelis Kehormahan juga menyatakan Hakim Guntur Hamzah tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
-
Ada Kaitannya dengan Pemilu 2024, BESOK Nasib Hakim MK Guntur Hamzah Diputuskan MKMK
Jika itu terjadi, maka ada kekhawatiran MK tak bisa menyelenggarakan sidang sengketa hasil Pemilu 2024.
-
3 Hakim MK Dissenting Opinion, Peneliti ILDES Sebut Tak Berdampak Hukum, Prabowo-Gibran Tetap Menang
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pihak 01 dan 03
-
Dissenting Opinion Hakim Enny Nurbaningsih: Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Terindikasi Tak Netral
Nama Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, masuk dalam dissenting opinion Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih.
-
Profil Arsul Sani, Hakim MK Mantan Politisi PPP, Tak Ikut Beri Dissenting Opinion Sengketa Pilpres
Tidak ada nama Arsul Sani dalam daftar hakim MK yang mengajukan dissenting opinion putusan sidang gugatan Pilpres 2024.
-
Mahfud MD: Baru Pertama Dalam Sejarah Putusan Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion Hakim
Capres nomor urut 3 Mahfud MD merespons putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).
-
Keteguhan 2 Hakim MK Dissenting Opinion sejak Putusan Usia Cawapres hingga Sengketa Pilpres 2024
Dua Hakim MK, Saldi Isra dan Arief Hidayat, sudah menyatakan dissenting opinion sejak putusan usia cawapres sampai hasil sengketa Pilpres 2024.
-
Dissenting Opinion, Hakim Saldi Isra Sentil soal Bansos: Bisa Jadi Kamuflase dan Piranti Dukungan
Hakim MK Saldi Isra mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan sengketa pilpres yang diajukan Pemohon I, Anies-Muhaimin.
-
Dissenting Opinion, Hakim MK Saldi Isra Singgung Orde Baru, Anies Baswedan Manggut-manggut
Hakim MK Saldi Isra embacakan alasannya memberikan dissenting opinion atas putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.
-
Belum Diatur, MK Tak Bisa Lakukan Tindakan Hukum soal Jokowi Tidak Netral Untungkan Prabowo-Gibran
MK tak dapat melakukan tindakan hukum terkait ketidaknetralan Jokowi menguntungkan Prabowo-Gibran lantaran belum ada aturan perundang-undangan.
-
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Demonstran di Patung Kuda Beri Dukungan Pajang Wajah 8 Hakim MK
Pantauan Tribunnews.com di area Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, massa aksi sudah berkumpul sejak pukul 10.00 WIB.
-
RPH Sengketa Pilpres 2024 Masih Berlangsung Hingga Sore Ini, Pengamanan Hakim MK Dipertebal
Rapat permusyarawatan hakim (RPH) Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 masih berlangsung hingga Minggu (21/4/2024) sore.
-
Sehari Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Jubir MK Ungkap Kegiatan 8 Hakim Konstitusi
Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui soal mekanisme pengambilan kepitusan dalam RPH tersebut, karena bersifat tertutup.
-
Sosok 8 Hakim MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anwar Usman Ikut?
Sosok 8 hakim MK yang akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024. Apakah Paman Anwar Usman akan ikut membacakan?
-
Jika Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Dikabulkan, Mantan Hakim MK Peringatkan Hal Ini
Mantan Hakim MK Achmad Sodiki ingatkan jika nantinya sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK, apakah pemilu ulang seluruh wilayah atau hanya sebagian.
-
14 Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 Sudah Didalami Hakim, tapi Belum Tentu Dijadikan Pertimbangan
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyebut sudah ada 14 amicus curiae Sengketa Pilpres 2024 yang didalami dan dicermati oleh hakim.
-
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, MK Didukung Bersikap Adil dan Tak Takut Ancaman
Eks aktivis 98 tersebut juga meminta seluruh elite politik legowo menerima dan menghargai keputusan rakyat yang telah menentukan pemimpin mereka
-
Massa Aksi 164 Nyatakan Dukungan Terhadap 8 Hakim MK Agar Beri Putusan Sengketa Pilpres Secara Adil
Aksi 164 Istighosah Kubro menyatakan dukungannya terhadap delapan hakim MK agar memutuskan sidang sengketa Pilpres 2024 secara adil.
-
Feri Amsari Mentahkan Penilaian MK Panggil Presiden ke Sidang Sengketa Pilpres Kurang Elok
Ditegaskannya, urusan presiden sebagai kepala negara sangat berbeda seperti pada misi diplomatik, presiden bertugas mewakili nama negara.
-
Isi Lengkap Surat Megawati untuk Hakim MK, Sekjen PDIP Jelaskan Maksudnya
Surat tersebut ditulis Megawati menjelang putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang dijadwalkan 22 April mendatang.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved