Hendrawan Supratikno

Berita Foto (8)

Gunakan Sistem Dua Tingkat, DPR yakin KPK akan Lebih Kuat

Check and balance sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. apalagi lembaga negara dengan anggaran dan kewenangan yang sangat besar

Senin, 23 September 2019
Politikus PDIP Tidak Tahu Adian Napitupulu Telah Dipanggil Jokowi dan Ditawari Menteri

Menurut Hendrawan, komunikasi semacam itu merupakan hak prerogatif Presiden yang sifatnya terbatas.

Senin, 23 September 2019
DPR Yakin Dewan Pengawas KPK Bakal Independen Meski Dipilih Presiden

Meski Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah disahkan, masih jadi polemik.

Rabu, 18 September 2019
DPR Gelar Rapat Paripurna soal Revisi Undang-undang KPK Hari ini

DPR terus menggenjot revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selasa, 17 September 2019
RUU KPK Ditargetkan Rampung Pekan Ini

Menurut Hendrawan antara DPR dan pemerintah sendiri secara umum memiliki kesamaan pandangan dalam revisi undang-undang KPK.

Senin, 16 September 2019
Siang Ini Baleg Gelar Rapat Revisi UU KPK

Berbeda seperti biasanya, DPR langsung membahas Undang-Undang begitu menerima surat presiden (surpres)

Jumat, 13 September 2019
Hari Terakhir Uji Kelayakan Anggota BPK Diikuti Delapan Kandidat

Dari total 32 nama yang diusulkan ikut uji kelayakan, ada delapan nama yang akan menjalaninya hari ini.

Kamis, 5 September 2019
Revisi UU MD3, Hendrawan Supratikno Sebut untuk Hindarkan Kegaduhan Politik

"Prinsipnya (revisi UU MD3) untuk menciptakan suasa politik yang teduh, yang tidak gaduh, kondusif. Itu menjadi perhatian dan komitmen semua partai."

Kamis, 5 September 2019
Pembahasan RUU Pajak Baru Bisa Dilakukan Anggota Dewan Periode 2019-2024

RUU Perpajakan tersebut harus dimasukkan dalam prolegnas (program legislasi nasional) terlebih dahulu sebelum dibahas di DPR RI.

Rabu, 4 September 2019
Dituduh Melanggar Aturan Proses Pemilihan Calon Anggota BPK, F-PDIP: Semua Proses Berjalan Baik

Anggota Komisi XI DPRI RI Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno membantah bahwa DPR RI dan DPD RI telah melakukan mekanisme

Selasa, 3 September 2019
Mulai dari Basarah Hingga Yasonna Masuk Bursa Calon Pimpinan MPR dari PDIP

PDIP memiliki sejumlah nama yang dianggap layak menjadi pimpinan MPR RI di antaranya Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Trimedya Pandjaitan, dan Andreas.

Senin, 22 Juli 2019
Amien Rais Usul Syarat Rekonsiliasi 55-45, PDIP: Hanya Test The Water

Ia menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya ingin diskursus politik lebih ramai.

Senin, 22 Juli 2019
PDIP Prediksi Tiga Kemungkinan Peta Pemilihan Pimpinan MPR

Hendrawan Soepratikno mengatakan terdapat tiga kemungkinan dalam pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024.

Senin, 22 Juli 2019
Respons Politikus Nasdem Sikapi 12 Politisi Ikut Seleksi Anggota BPK

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap seleksi calon anggota BPK.

Jumat, 12 Juli 2019
Pakar Hukum Tata Negara: Setiap Anggota DPR dan DPD Berhak Menempati Kursi Pimpinan MPR

Margarito Kamis menilai setiap anggota DPR dan DPD memiliki hak untuk mengisi semua jabatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Senin, 8 Juli 2019
PDIP Tegaskan Pimpinan MPR Cukup 5 Orang

Anggota Fraksi PDIP di MPR RI, Hendrawan Supratikno mengatakan jumlah pimpinan MPR ke depan sesuai dengan UU MD3 kembali menjadi 5 orang.

Senin, 8 Juli 2019
Politikus PDIP Ungkap Peluang Paket Calon Pimpinan MPR Berasal dari Lintas Koalisi

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan lobi antara Partai Politik untuk membentuk paket calon pimpinan MPR sudah berjalan.

Senin, 8 Juli 2019
PDIP Prediksi Calon Pimpinan MPR Terdiri dari 2 Paket

"Kita menduga akan ada 2 paket, dalam 2 paket itu, sesuai Undang-undang tetap harus ada wakil DPD. Nanti kita lihat saja paket 1 dan 2," ujarnya

Senin, 8 Juli 2019
Calon Anggota BPK dari Caleg Gagal, Tak Masalah

Pasalnya, tidak ada aturan yang melarang calon berlatar belakang politik untuk mendaftar sebagai calon anggota BPK.

Kamis, 4 Juli 2019
PKB Minta Jatah 10 Menteri, PDIP: Terus Kami Minta Berapa?

Kemudian ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Kamis, 4 Juli 2019

⟪⟨3 4 5 6 7 8 9 ⟩⟫

Berita Terkini

Anggota Komisi III DPR Abdullah: Membela Istri dari Jambret Bukan Kejahatan

31 detik lalu
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 177: Pesan dalam Puisi

5 menit lalu
Bupati Bandung Barat Jeje Terperosok ke Lumpur saat Cari Korban Longsor, Kaki Nyaris Tak Terlihat

6 menit lalu
Review Kawasaki W175 ABS dan W175 Street, Siapa Saja Pesaingnya?

6 menit lalu
Yusof Ferdinand: Penegakan Hukum Korporasi Masih Lemah, Banyak Berlindung di Balik Kesalahan Direksi

8 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Hendrawan Supratikno

Check and balance sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. apalagi lembaga negara dengan anggaran dan kewenangan yang sangat besar

Menurut Hendrawan, komunikasi semacam itu merupakan hak prerogatif Presiden yang sifatnya terbatas.

Meski Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah disahkan, masih jadi polemik.

DPR terus menggenjot revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hendrawan antara DPR dan pemerintah sendiri secara umum memiliki kesamaan pandangan dalam revisi undang-undang KPK.

Berbeda seperti biasanya, DPR langsung membahas Undang-Undang begitu menerima surat presiden (surpres)

Dari total 32 nama yang diusulkan ikut uji kelayakan, ada delapan nama yang akan menjalaninya hari ini.

"Prinsipnya (revisi UU MD3) untuk menciptakan suasa politik yang teduh, yang tidak gaduh, kondusif. Itu menjadi perhatian dan komitmen semua partai."

RUU Perpajakan tersebut harus dimasukkan dalam prolegnas (program legislasi nasional) terlebih dahulu sebelum dibahas di DPR RI.

Anggota Komisi XI DPRI RI Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno membantah bahwa DPR RI dan DPD RI telah melakukan mekanisme

PDIP memiliki sejumlah nama yang dianggap layak menjadi pimpinan MPR RI di antaranya Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Trimedya Pandjaitan, dan Andreas.

Ia menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya ingin diskursus politik lebih ramai.

Hendrawan Soepratikno mengatakan terdapat tiga kemungkinan dalam pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024.

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap seleksi calon anggota BPK.

Margarito Kamis menilai setiap anggota DPR dan DPD memiliki hak untuk mengisi semua jabatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota Fraksi PDIP di MPR RI, Hendrawan Supratikno mengatakan jumlah pimpinan MPR ke depan sesuai dengan UU MD3 kembali menjadi 5 orang.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan lobi antara Partai Politik untuk membentuk paket calon pimpinan MPR sudah berjalan.

"Kita menduga akan ada 2 paket, dalam 2 paket itu, sesuai Undang-undang tetap harus ada wakil DPD. Nanti kita lihat saja paket 1 dan 2," ujarnya

Pasalnya, tidak ada aturan yang melarang calon berlatar belakang politik untuk mendaftar sebagai calon anggota BPK.

Kemudian ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.