DPR Yakin Dewan Pengawas KPK Bakal Independen Meski Dipilih Presiden

Meski Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah disahkan, masih jadi polemik.

DPR Yakin Dewan Pengawas KPK Bakal Independen Meski Dipilih Presiden
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah disahkan, pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi polemik.

Pembentukan dewan pengawas KPK dinilai memperpanjang birokrasi dalam penindakan korupsi.

Selain itu dewan pengawas KPK juga dikhawatirkan digunakan sebagai alat politik pemerintah, karena pemilihan anggotanya dilakukan oleh Presiden.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa Presiden akan memilih Dewan Pengawas KPK yang independen dan berintegritas.

Baca: Imam Nahrawi Menyandang Status Tersangka di KPK, Ini Sekilas Profilnya

Baca: Reaksi Menpora Imam Nahrawi Saat Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Sampai Matikan Kolom Komentar di IG

Baca: Polemik Revisi UU KPK: Dewan Pengawas yang Jadi Ganjalan

Pemilihan dewan pengawas tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang KPK, salah satunya meminta pertimbangan DPR.

"Konsekuensi Pasal 37E ayat (9). Calon dikonsultasikan kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut akan diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP)" kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Dengan adanya ketentuan tersebut, ada jaminan bahwa dewan pengawas yang dipilih memiliki integritas dan independensi. Namun ia belum mengetahui bagaimana mekanis konsultasi dari pemerintah kepada DPR dalam memilih dewan pengawas. Apakah akan seperti memilih komisioner KPK atau hanya sebatas konsultasi biasa.

"(Kita) tunggu saja PP (peraturan pemerintah) nya," ucap Hendrawan.

Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menghasilkan struktur baru.

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved