Pendidikan GOTAG
Komisi IX DPR
Berita
Foto (9)
-
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman Badai PHK 2023
Menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke pasar Amerika dan Eropa salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK
-
VIDEO EKSKLUSIF Cerita Arzeti Bilbina Rawat Konstituen Pakai Hati
Arzeti Bilbina merasakan rasa tanggung jawab besar kepada pemilihnya sehingga menyerap dan menghimpun aspirasi adalah suatu mandat.
-
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Segera Tangani Kasus Diabetes pada Anak
Rilis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) soal meningkatnya kasus diabetes pada anak harus menjadi alarm penting bagi para pemangku kebijakan.
-
Komisi IX DPR Ajak Semua Pihak Bantu Presiden Turunkan Angka Stunting Hingga 14 Persen di 2024
Angka stunting terus mengalami penurunan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada 2014 lalu
-
Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Bertanggung Jawab soal Kasus Gagal Ginjal Akut
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin meminta pemerintah bertanggung jawab atas korban ratusan anak akibat gagal ginjal akut.
-
Fraksi Gerindra Dukung Presiden Jokowi, RUU PPRT Harus Segera Dibahas
etua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mendukung sikap Presiden dalam upaya percepatan pengesahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
-
Anggota DPR: Perppu Cipta Kerja Kuda-kuda dari Pemerintah Hadapi Ancaman Ekonomi Global
Keputusan untuk menerima atau menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja saat ini belum muncul.
-
Turut Serta di Pameran Expo BPOM, Booth Sido Muncul Disambangi Wakil Ketua Komisi IX DPR
BPOM menunjuk Sido Muncul sebagai pembimbing seluruh industri jamu yang tergabung dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
-
Usai Gelar Rapat Tertutup Bahas Perppu Cipta Kerja Bareng DPR, Berikut Penjelasan Menaker Ida
Setelah menyelesaikan rapat dan keluar dari ruangan Komisi IX, Ida menjelaskan sejumlah poin-poin yang dibahas dengan para anggota Dewan.
-
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Jokowi Wujudkan Kedaulatan di Bidang Kesehatan
Kalangan dewan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat Indonesia untuk mengurangi berobat ke luar negeri.
-
DPR Apresiasi Kinerja Jokowi, Jadikan Indonesia 4 Besar Negara G20 yang Tak Alami Gelombang Covid-19
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bangga Indonesia menjadi satu di antara negara G20 yang tak mengalami gelombang pandemi Covid-19 selama sepuluh bulan
-
Anggota Komisi IX DPR Nilai Presiden Jokowi Konsisten Atasi Permasalahan Stunting
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang konsisten melakukan penanganan terhadap kasus stunting
-
Profil Alifudin, Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan PKS, Anggota Komisi IX DPR RI
Berikut profil Alifudin, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi IX DPR RI.
-
UMP 2023 Tuai Protes, Komisi IX DPR: Silakan Tempuh Jalur Hukum
Komisi IX DPR menilai wajar jika ada pihak yang memprotes keras besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.
-
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Galakkan Kembali Imunisasi Polio Nasional
Temuan kasus polio di Aceh harus dijadikan momentum untuk memaksimalkan surveilan acute flacid paralysis atau pengamatan kasus lumpuh layuh akut.
-
Arzeti Bilbina Apresiasi Dokter dan Pelayanan Tanpa Diskriminasi saat Kunjungi RSAB Harapan Kita
Arzeti Bilbina, Anggota komisi IX DPR RI F-PKB, menyatakan bahwa kunjungan ke RSAB Harapan Kita.
-
Profil Felly Estelita Runtuwene, Ketua DPP Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Partai NasDem
Berikut ini profil Felly Estelita Runtuwene yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Ketua Bidang Pembangunan dan Infrastruktur.
-
RUU BPOM Masuk Prolegnas: Pengawasan Makin Diperketat, BPOM Wajib Sinergi dengan Kementerian
Rancangan Undang-undang terkait Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) saat ini sudah masuk prolegnas.
-
Kasus Covid-19 Naik Terus, Anggota DPR: Bisa Jadi Level PPKM Ditingkatkan
Peningkatan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait covid-19 bisa jadi akan dilakukan.
-
Kemenaker Diminta Buat Aturan Jam Kerja Fleksibel Cegah PHK, Pengusaha: Tidak Bekerja Tidak Dibayar
Dengan aturan no work no pay, maka perusahaan bisa memberlakukan jam kerja minimal 30 jam seminggu.
