Pendidikan GOTAG
Komisi IX DPR
Berita
Foto (9)
-
Anggota DPR: Aspek Kehalalan Jadi Salah Satu Fokus Panja Vaksin
Anggota Komisi IX DPR RI, Putihsari mengungkapkan bahwa aspek kehalalan dalam program vaksinasi akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Panja
-
Polemik JHT Cair Pada Usia 56 Tahun, Anggota Komisi IX DPR: Justru Jamin Kesejahteraan Pekerja
Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 tahun menuai banyak respons.
-
5 Obat Covid-19 Tak Lagi Digunakan, BPOM: Belum Ada Data Uji Klinik Terkait Keamanan dan Khasiatnya
Adapun 5 obat tersebut adalah Ivermectin, Klorokuin,Oseltamivir, Plasma Convalescent, Azithromycin.
-
Anggota Komisi IX DPR: Jika Permenaker 2/2022 Merugikan Pekerja, Kami Dorong Agar Dicabut
Menurut Saleh, Permenaker 2/2022 harus dipastikan tidak merugikan para pekerja, apalagi saat ini sudah banyak penolakan dari asosiasi serikat pekerja
-
Irma Suryani Semprot Menkes Budi Saat Rapat: Pak Menteri Sibuk Sendiri, Tolong Lihat Saya
Namun, saat hendak bertanya, Irma melihat Menkes Budi sibuk di tempat duduknya. Ia pun lantar menegus Menkes di ruang rapat.
-
Komisi IX: Panja Dibentuk Untuk Pengawasan Vaksinasi Covid-19
Komisi IX DPR RI mengatakan pembentukan panja vaksin dilakukan untuk pengawasan tata kelola hingga ketersediaan vaksin Covid-19
-
Menkes Sebut 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Komisi IX DPR Bentuk Panja, Irma: Diteliti Semuanya
Komisi IX DPR bakal membentuk panitia kerja atau panja vaksin menyusul adanya 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah kedaluwarsa.
-
Muncul Desakan Menkes Dicopot, DPR RI Dorong Pembentukan Panja Vaksin
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Vaksin
-
Keberhasilan Vaksin Jadi Skenario Penting Penanganan Covid di RI
Keberhasilan pemerintah menjalankan program vaksinasi Covid-19 sampai saat ini patut diapresiasi.
-
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Segera Realisasikan Penggunaan Vaksin Halal
Secara khusus, Melki juga mengapresiasi atensi pemerintah yang mendengar dan memperhatikan aspirasi umat Islam.
-
Komisi IX DPR Dukung Penundaan Keberangkatan Umrah, Sebut Langkah Tepat untuk Lindungi Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo turut menanggapi adanya penundaan keberangkatan ibadah umrah 2021 karena antisipasi penyebaran varian Omicron.
-
Percepat Pemberian Vaksin Anak 6-11 Tahun Sekolah Bisa Jadi Sentra Vaksinasi
Vaksinasi anak usia 6-11 tahun dimulai hari ini. Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo menyarankan sekolah dijadikan sentra vaksin
-
RI Berpeluang Jadi Negara Pertama Bebas Covid-19, Ini Kata Anggota DPR Bidang Kesehatan
Harapan Republik Indonesia (RI) bisa menjadi negara pertama yang bebas dari wabah virus Covid-19 cukup beralasan.
-
Legislator PDIP Minta Masyarakat Tak Lengah Meski PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan
Rahmad justru meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gelombang ketiga Covid-19.
-
Antisipasi Pemudik Curi Start, Komisi IX DPR Minta PPKM Level 3 Diterapkan Lebih dari Seminggu
Komisi IX DPR RI mengimbau agar PPKM Level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diterapkan lebih dari seminggu.
-
Fraksi PKS DPR Kritik Pemerintah Kenaikan UMP 2022 Hanya 1,09 persen
Netty Prasetiyani mengkritik rata-rata kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2022 yang hanya naik 1,09 persen.
-
Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Libatkan Penyedia Faskes Swasta Saat Buat Kebijakan yang Sensitif
Kebijakan tersebut bersifat sensitif seperti halnya penetapan harga tes PCR yang belakangan ini mengalami beberapa kali perubahan.
-
Anggota Komisi IX DPR Ingatkan Masyarakat Tak Lengah untuk Cegah Gelombang Ketiga Covid-19
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Arzeti Bilbina mengingatkan agar semua pihak tak lengah waspadai gelombang ketiga Covid-19.
-
Anggota Komisi IX DPR Sebut Jawa Timur Telah Berhasil Keluar dari Zona Merah
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Arzeti Bilbina menyebut Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah berhasil keluar dari zona merah Covid-19.
-
Politikus Golkar: RUU HKPD Harus Jamin Asas Otonomi Seluas-luasnya untuk Daerah
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menekankan RUU HKPD harus berpihak terhadap pembangunan daerah.
