Pendidikan GOTAG
Komisi XI DPR RI
Berita
Foto (40)
-
Profil Ahmad Najib Qodratullah, Ketua DPP PAN Periode 2020-2025, Anggota Komisi XI DPR RI
Ahmad Najib Qodratullah saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PAN Periode 2020-2025 dan anggota Komisi XI serta BAKN DPR RI. Berikut profil lengkapnya.
-
Mayoritas Fraksi di Komisi XI DPR Dukung Kenaikan Cukai Secara Moderat, Maksimum 7 Persen
Kenaikan cukai rokok dibutuhkan untuk memperkuat penerimaan dalam APBN, tapi kenaikan tersebut perlu dibatasi.
-
DPR Minta Kelompok Masyarakat Miskin Baru Segera Didata Agar Mendapat Bansos BBM
Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM melalui bantalan sosial.
-
Bahas RUU P2SK, DPR Diharapkan Jangan Mencederai UUD 1945
RUU P2SK sedang dibahas Komisi XI DPR RI menuai reaksi dari sejumlah gerakan koperasi, terutama yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam.
-
RDP dengan Komisi XI, Dekopin Minta RUU PPSK Tak Hilangkan Jatidiri Koperasi
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari Bisowarno, mendorong pemerintah dan DPR RI memperbaharui aturan tentang Perkoperasian.
-
Politikus PDIP: Ide Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Itu Mengangkangi Demokrasi
Wacana penambahan masa jabat presiden menjadi tiga periode kembali muncul dan jadi perbincangan publik.
-
Anggota Komisi XI DPR Akan Dalami Kapasitas Calon Anggota OJK Saat Fit and Proper Test
Masinton tak ingin jabatan Komisioner OJK ini hanya dianggap sebagai (tempat) bagi Job Seeker (pemburu pekerjaan,red).
-
Anggota DPR: Pemerintah Perlu Perhatikan Kemiskinan dan Pengaruhnya pada IPM
Anis menyoroti tentang kemiskinan dimana capaian pada akhir triwulan III tahun 2021 sebesar 9,71 persen.
-
Pemerintah Diingatkan Tak Bisa Gunakan Dana PEN untuk Pembiayaan IKN
pemerintah tak bisa menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembiayaan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
-
Fraksi Golkar Loloskan Skema Dana Bagi Hasil Baru Lewat RUU HKPD
Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kesepakatan yang dicapai bersama Pemerintah terkait penambahan nomenklatur DBH baru.
-
Fraksi PKS Sampaikan Penolakan Terhadap RUU HKPD
Fraksi PKS DPR RI menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD).
-
Pembahasan RUU HKPD Masuk Tahap Akhir, Ini Harapan Fraksi Partai Demokrat
Sekretaris Fraksi Parta Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan tujuan akhir dari RUU tersebut meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
-
Komisi XI DPR RI Serap Aspirasi terkait RUU HKPD di Jawa Timur
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan, terdapat dua poin yang disampaikan oleh pertemuan Tim Kunspek Komisi XI di Jawa Timur.
-
Politikus Golkar Bicara Soal Syarat Pendamping Airlangga untuk 2024: Tokoh yang Punya Daya Ikat
Politikus Golkar Misbakhun bicara soal syarat untuk partai dan tokoh lain yang ingin berkoalisi dengan Golkar maupun Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Anggota Komisi XI DPR Ajak Millenial Sama-sama Gunakan QR Code dalam Transaksi Digital
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati, mengajak kaum muda atau milenial untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard.
-
Dinilai Tidak Berkeadilan, PKS Tolak RUU HPP
Menurut Anis, dengan terbukanya ke publik data Pandora Papers menunjukkan bagaimana sebenarnya perilaku para pejabat di negara ini.
-
Unsur Sipil Desak Paripurna DPR Tak Sahkan Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK
mendesak Pimpinan DPR tidak mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana karena tidak memenuhi persyaratan formil berdasarkan UU BPK.
-
Soal Seleksi Calon Anggota BPK, MAKI: DPR Harusnya Tak Jadikan Nyoman dan Harry Seperti Tersandera
MAKI menyoroti soal polemik uji kelayakan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
-
Formappi Sebut Komisi XI Bersikap Konyol Jika Masih Loloskan Calon Anggota BPK Tak Penuhi Syarat
Lucius menilai DPR sangat mengada-ada ketika mengatakan bahwa kedua kandidat anggota BPK yang tak memenuhi syarat itu belum bisa didiskualifikasi.
-
Hafisz Tohir: Resesi Kedua Bisa Terjadi Pada 2022
Pada 2023, anggaran kian ketat. Pemerintah harus mampu membangkitkan ekonomi nasional pada 2021 dan 2022.
