Pendidikan GOTAG
Komisi XI DPR RI
Berita
Foto (40)
-
Komisi XI: Penunjukkan 15 Bank Jadi Penyangga Likuiditas Jelas Menabrak Undang-Undang
"PP tersebut menabrak undang-undang dan memposisikan perbankan nasional sebagai pengganti peran KSSK," tutur Heri Gunawan.
-
Fraksi PKS DPR RI Tolak Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-undang
Fraksi PKS DPR RI menolak RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.
-
Gagasan Mencetak Uang Rp 600 T Membahayakan Stabilitas Harga
Mencetak uang tanpa underlying bisa memicu inflasi yang sangat tinggi. Kalau sudah demikian maka akan memukul daya beli rakyat
-
Minta Pemerintah Terbuka dalam Perubahan Anggaran Negara 2020
Anis menjelaskan posisi anggaran Rp 405,1 triliun yang diumumkan pemerintah sebagai dana untuk penanganan pandemik Covid-19, tidak muncul
-
Parlemen Dukung Pembangunan Bandara Kediri
Pemerintah Indonesia mendasain kebutuhan investasi tahun 2020, baik pemerintah, BUMN maupun sawsta, sampai dengan lebih dari Rp 5.000 triliun.
-
DPR Minta OJK Serius Awasi Program Relaksasi
Pemerintah telah mengumumkan kebijakan kelonggaran pembayaran kredit bagi sektor usaha terdampak coronavirus desiase (Covid-19).
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR: Waspadai Penumpang Gelap dalam Program Stimulus Ekonomi
Pemerintah telah meluncurkan paket stimulus dalam menjaga stabilitas ekonomi selama masa pandemi coronavarius 2019 (Covid-19).
-
Perpres Tentang Perubahan Postur dan APBN 2020, Abaikan Rambu Hukum
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
-
Ketua Komisi XI Ingatkan Menkeu Terapkan Prinsip Transparan Saat Ambil Kebijakan Tangani Covid-19
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat rapat virtual dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia
-
Mekeng: Perppu Stabilitas Keuangan Tidak Boleh Dimanfaatkan 'Penumpang Gelap'
Hal itu dengan mencari celah dan kesempatan untuk memasukkan usahanya dalam program yang mendapat keringanan dalam Perppu ini.
-
Mekeng Sebut Sejumlah Relokasi Anggaran untuk Lawan Corona
Anggaran itu bisa digunakan terutama jika pemerintah menerapkan lockdown atau Karantina Wilayah.
-
Bea Cukai Yogyakarta Terima Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI
Bea Cukai terus perkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
-
Sudah Ada Inpres, DPR Minta Pemerintah Kerja Cepat Tangani Virus Corona
"Artinya, pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk bertindak cepat," kata Saleh kepada wartawan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
-
Ekonomi Lesu Akibat Corona, Komisi XI DPR Dukung Rencana Pemerintah Intervensi Pasar
Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan langkah menghadapi dampak virus korona atau COVID-19 terhadap pasar keuangan.
-
DPR Apresiasi Kinerja Penerimaan Bea Cukai
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan apresiasi atas keberhasilan Bea Cukai dalam mencapai target penerimaan negara di tahun 2019.
-
Fraksi PKB: Omnibus Law Cipta Kerja Cara Cepat Tangani Kemiskinan
Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi mendukung penuh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Legislator PKB Minta Program Restrukturisasi Perbankan Jangan Bebani Nasabah
Hal ini diungkapkan Ela dalam FGD komisi XI DPR RI bersama LPS selaku mitra kerja Komisi XI.
-
Benny Tjokro Diklaim Akan Bayar Utang ke Asabri Mulai April, Nyicil Selama Setahun
Benny Tjokrosaputro menuliskan perjanjian tersebut dalam surat kesepakatan bersama Asabri.
-
Lebih dari 5 Jam, Rapat BPK dan Komisi XI Bahas Korupsi Jiwasraya Belum Kelar
Rapat berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dan hingga pukul 15.00 WIB belum selesai juga.
-
DPR Rapat Tertutup Bahas Wacana Pembubaran OJK
Sufmi Dasco berpendapat wacana tersebut sebaiknya diserahkan kepada Bank Indonesia (BI)
