TAG
Komisi XI DPR
Berita
Foto (5)
-
Anggota Komisi XI Ingatkan Agar Pemerintah Tak Langgar UU Terkait Dana untuk IKN
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan pemerintah agar penggunaan dana pembangunan Ibu Kota Negara
-
Tanggapi Kritikan dengan Bijak, Airlangga Diminta Ajak Dialog dengan Kepala Dingin
Airlangga Hartarto memanggil dan mengundang GMPG untuk melakukan dialog agar bisa bersama-sama mencari solusi mengenai permasalahan yang terjadi.
-
Misbakhun Khawatir Kenaikan Cukai Rokok Berdampak ke Ibu-ibu Buruh Sigaret Kretek Tangan
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan pemerintah memberikan perhatian khusus pada sigaret kretek tangan (SKT).
-
Setuju Anggaran Naik, Wakil Ketua Komisi XI DPR Minta OJK Tingkatkan Perlindungan Konsumen
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi memastikan pronogsa anggaran penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022 naik.
-
Anggota Komisi XI DPR Usul Moratorium Penjualan Produk Asuransi Unit Link
Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy mengusulkan penghentian sementara penjualan produk asuransi unit link karena merugikan masyarakat.
-
Komisi XI DPR Dukung BI Terapkan Kebijakan Makroprudential Longgar
Fathan Subchi mendukung penerapan kebijakan macroprudential longgar dari Bank Indonesia (BI).
-
Misbakhun Kritik Sri Mulyani Soal Rencana Penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk PMN
Misbakhun mempermasalahkan adanya penggunaan istilah Cadangan PEN dan SAL pada APBN 2021
-
Misbakhun Kritik Cara Menkeu Utak-atik Anggaran PEN untuk BUMN
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan dana cadangan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang disampaikan Menteri Keuangan
-
Fraksi NasDem Minta Pimpinan DPR Bentuk Pansus Penyelamatan Garuda
Fauzi H Amro meminta agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengurusi masalah maskapai Garuda Indonesia yang hingga kini tak kunjung ter
-
Mekeng: Densus 88 Perintah UU, Tidak Bisa Dibubarkan
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menolak wacana pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.
-
Merugikan Banyak Pihak, DPR Diminta Seleksi Ulang Calon Anggota BPK RI
Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) menyoroti pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memenangkan Nyoman Adhi Suryadnyana, pada
-
Anggota DPR Minta Afirmasi Sebesar-besarnya untuk Guru Honorer
Ia meminta untuk guru honorer diberikan afirmasi yang sebesar-besarnya dalam penerimaan guru PPPK.
-
Dinilai Tidak Penuhi Prinsip Keadilan, Fraksi PKS Tolak RUU KUP
(FPKS) DPR RI menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang disepakati menjadi RUU Harmonisasi Peratur
-
Anggota Komisi XI Sampaikan Urgensi Penguatan Teknologi untuk Dukung Kesiapan Reformasi Perpajakan
Reformasi perpajakan ini juga perlu didukung dengan penguatan institusi, kapasitas SDM, basis data dan proses bisnis, hingga teknologi.
-
Legislator PKS Ingatkan Kementerian dan Lembaga Beri Performa Terbaik Mengoptimalkan Anggaran
Anis lalu mencermati anggaran yang mencapai Rp 328 miliar untuk infrastruktur core tax system.
-
Utang Luar Negeri Dekati Rp 6 Ribu Triliun, Komisi XI: Kelola dengan Bijak, Jangan Ugal-Ugalan
DPR meminta ULN dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
-
Komisi XI Dilaporkan ke MKD Soal Seleksi Calon Anggota BPK
KMI melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisi XI DPR dalam proses seleksi Calon Anggota BPK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
-
Raih Suara Terbanyak di Komisi XI, Nyoman Adhi Terpilih Sebagai Anggota BPK RI
Nama Nyoman Adhi Suryadnyana meraih suara terbanyak dari Anggota Komisi XI dengan 44 suara, lalu kemudian disusul Dadang Suwarna dengan 12 suara.
-
Harry Soeratin Dicecar Soal Status dan Persyaratan Saat Jalani Uji Kelayakan Calon Anggota BPK
Komisi XI DPR RI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
-
Statusnya Dipertanyakan Saat Uji Kelayakan Calon Anggota BPK, Begini Jawaban Nyoman Adhi
Anggota Komisi XI F-PPP Nurhayati mempertanyakan soal latar belakang Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana yang tak