TAG
Margarito Kamis
Berita
Foto (13)
-
Margarito Kamis: Pemilu Adalah Demokrasi Ciptaan Kapitalis
Praktik demokrasi semacam itu merupakan keniscayaan yang terjadi karena memang diciptakan untuk menguntungkan kaum kapitalis
-
KPK Akan Tindak Tegas Nurhadi, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Hukum
Nurhadi dan Rezky tidak memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka masing-masing pada Kamis 9 Januari 2020 dan Senin 27 Januari 2020
-
Kontroversi Irjen Nana Jadi Kapolda Metro, Pengamat: Isu Geng Solo Tidak Usah Direspon
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai opini yang menggiring Presiden Jokowi sedang membangun ‘geng Solo’ tidak perlu direspon.
-
Ahli Singgung Pengembalian Mandat Komisioner KPK ke Presiden di era Agus Rahardjo
Dia menjelaskan apabila mereka berniat untuk mundur, tentu komisioner komisi anti rasuah itu tidak akan menarik kembali surat pengunduran itu.
-
Margarito Kamis: Status Ketua Umum Partai dan Anggota DPR Berbeda
Margarito Kamis meminta majelis hakim untuk membedakan status Romahurmuziy saat masih menjadi anggota DPR dan menjadi ketua umum partai saat melakukan
-
Kata Pakar Hukum Tata Negara soal Agenda KPU Larang Mantan Napi Koruptor Maju Pilkada
agenda KPU tidak memberikan jaminan apakah seseorang yang bersih ketika maju pilkada bisa bersih juga dari korupsi setelah menjabat.
-
Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK, Margarito Kamis: Apa yang Genting ?
Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak terburu-buru menerbitkan Perppu KPK
-
Margarito Kamis: Aksi Unjuk Rasa Tidak Hanya Karena Penolakan Revisi UU KPK
Aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia bukan hanya dipicu pengesahan Undang-Undang KPK hasil revisi.
-
Rekomendasi Pansus Pelindo II Bersifat Mengikat, Pemerintah Wajib Melaksanakan
Atas perintah presiden, Menteri BUMN menginstruksikan Direksi PT Pelindo II membatalkan perpanjangan kontrak
-
Pengamat Hukum Soal Kinerja Pansel Capim KPK: Calon dan Pansel Sama-sama Kredibel
Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengamati bahwa kandidat komisioner KPK cukup profesional dalam bekerja.
-
Calon Pimpinan KPK Dari Unsur Polri Dinilai Kredibel
Pakar Hukum Tata Negata Margarito Kamis mengamati bahwa Capim KPK yang sudah disaring pansel cukup profesional dan memiliki kredibelitas yang baik.
-
9 Jenderal Polisi yang Lolos Uji Kompetensi Capim KPK Diharapkan Berkompeten Berantas Korupsi
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, berpendapat 9 jenderal polisi yang lolos seleksi capim KPK harus berkompeten memberantas korupsi.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Setiap Anggota DPR dan DPD Berhak Menempati Kursi Pimpinan MPR
Margarito Kamis menilai setiap anggota DPR dan DPD memiliki hak untuk mengisi semua jabatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
-
Margarito Kamis: Kewenangan MPR Perlu Ditata Ulang
Kewenangan MPR seperti dikerangkeng dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang dapat mengeluarkan keputusan di mana secara substansi melampaui UUD.
-
Margarito Kamis Bahas Posisi Maruf Amin di BUMN, Kuasa Hukum TKN : Ini Bukan Republik Kucing
Margarito Kamis berkukuh bahwa perusahaan tempat Maruf Amin masih termasuk BUMN.
-
TKN dan BPN Debat soal Aksi 22 Mei, Mata Margarito Kamis Berkaca-kaca: Sayang Enggak Bangsa Ini ?
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis bahkan terlihat tak kuasa menahan tangis saat dimintai pendapat soal kericuhan 22 Mei 2019.
-
TKN dan BPN Bahas Kericuhan 22 Mei, Mata Margarito Kamis Berkaca-kaca : Sayang Enggak Bangsa Ini ?
Sambil menunduk, Margarito Kamis pun terlihat menghentikan ulasannya sambil menarik napas.
-
Margarito Kamis: KPU Harus Beri Jaminan Warga yang Belum Masuk DPT
Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, meminta KPU RI dan Bawaslu RI menjamin hak memilih warga pada waktu pemungutan
-
Masa Penahanan Irvan Rivano Diperpanjang Kabupaten Cianjur akan Dipimpin Plt
Roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur diprediksi tetap akan dipimpin oleh seorang Plt Bupati.
-
Margarito Kamis Menyerahkan Ketentuan Soal Debat Capres-Cawapres Kepada KPU
Panelis debat pertama Capres dan Cawapres, Margarito Kamis menyerahkan semua ketentuan debat kepada KPU sebagai penyelenggara.
