Margarito Kamis

Berita Foto (13)

Belum Penuhi Kesejahteraan, Pemerintah Disarankan Review UU Otsus Papua

Ia melihat masih ada kesejahteraan masyarakat Papua yang belum membaik setelah Undang-Undang ini bergulir.

Minggu, 7 Februari 2016

Pemerintah Disarankan Revisi UU Otsus Papua

Wacana Revisi UU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua menekankan pada 25 sektor strategis pembangunan.

Sabtu, 6 Februari 2016
Menkumham Perpanjang SK Golkar, Ada Indikasi Barter Politik

Menurut Margarito Munas Riau sudah selesai setelah adanya dua Munas yaitu Bali dan Ancol.

Senin, 1 Februari 2016
Margarito Kamis: Pasal 158 Tidak Rasional

pembatasan sengketa pilkada pada pasal 158 merupakan hal yang tidak rasional

Senin, 1 Februari 2016
Ongen Harus Dilepaskan dari Tahanan Jika tidak Cukup Bukti

Sudah hampir 40 hari Yulian Paonganan berada di sel tahanan Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melanggar UU Pornografi dan ITE

Senin, 25 Januari 2016
Pengamat: Anggota DPR Tidak Berwenang Bahas Mata Anggaran Secara Teknis Bersama Pemerintah

‎Diduga Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka terkait suap menjadi korban 'permainan' eksekutif.

Senin, 25 Januari 2016
MK Harus Hati-hati Memutus Kasus Teluk Bintuni karena Hanya Selisih 7 Suara

KPU Teluk Bintuni adalah pihak yang diperkarakan, jadi harus jujur

Minggu, 24 Januari 2016
Mahkamah Konstitusi Diharapkan Bersikap Adil

Margarito Kamis mengkritisi terkait terkait pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada

Jumat, 22 Januari 2016
Proses Hukum Harus Memiliki Parameter yang Jelas

Empat saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum mantan Dirut Pelindo II RJ Lino dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jaksel, Rabu (20/1)

Jumat, 22 Januari 2016
Pimpinan MPR Segera Umumkan Nama Sekjen Baru

Rizal kini menjabat Kepala Biro Persidangan MPR RI

Rabu, 20 Januari 2016
Margarito Sarankan Ongen Ajukan Praperadilan

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyarankan kepada Doktor Yulian Paonganan (Ongen), untuk menempuh jalur hukum, atas penahanan dirinya

Rabu, 13 Januari 2016
Melihat Kinerja Kejagung, Presiden Harus Perhatikan Aspirasi Publik

Kejagung dan Kemenkumham agar diisi oleh orang orang profesional yang terbebas dari kepentingan politik parpol.

Jumat, 8 Januari 2016
Segera Bentuk Pansus Freeport dan Secepatnya Bekerja

Keberadaan Pansus Freeport saat ini sangat krusial

Jumat, 8 Januari 2016
Pemeriksaan Presdir Freeport oleh Kejagung Saat Tengah Malam sebagai Lelucon

Menurutnya, tidak ada kondisi darurat sehingga Maroef diperiksa saat tengah malam.

Sabtu, 5 Desember 2015
KIH Ganti Nama Jadi P4, KMP Diusulkan Berubah Jadi P3N

KMP diusulkan mengubah nama koalisinya agar ada kejelasan posisi di parlemen.

Minggu, 15 November 2015
Reshuffle Kabinet Jilid II, Pakar Tata Negara: Menteri Apa Presiden yang Tidak Hebat?

Masuknya PAN ke pemerintahan, hal itu sesuai dengan watak asli parpol yang ingin mendapatkan kekuasaan

Jumat, 13 November 2015
Nasdem Berikan Pembelajaran yang Bagus

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, memandang Nasdem sebagai contoh yang baik dalam konsistensi penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi

Senin, 2 November 2015
Jaksa Agung Tak Perlu Khawatir Isu Reshuffle

Reposisi terhadap posisi Jaksa Agung Muda sangat bagus dan dapat menjadi titik start peningkatan kinerja Kejagung.

Minggu, 1 November 2015
Pengamat Nilai TP4 Hanya Bagian Pencitraan Jaksa Agung

"Ada atau tidak adanya TP4 jadinya sama saja, karena tidak ada jaminan kementerian bebas korupsi. Jelas, sangat tidak efisien,"

Kamis, 22 Oktober 2015
Desakan Politisi Minta Surya Paloh Diperiksa Jangan jadi Dagelan

Margarito Kamis menyebutkan, setiap warga negara memiliki persamaan perlakuan terhadap hukum

Jumat, 9 Oktober 2015

⟪⟨5 6 7 8 9 10 11 ⟩⟫

Berita Terkini

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Margarito Kamis

Ia melihat masih ada kesejahteraan masyarakat Papua yang belum membaik setelah Undang-Undang ini bergulir.

Wacana Revisi UU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua menekankan pada 25 sektor strategis pembangunan.

Menurut Margarito Munas Riau sudah selesai setelah adanya dua Munas yaitu Bali dan Ancol.

pembatasan sengketa pilkada pada pasal 158 merupakan hal yang tidak rasional

Sudah hampir 40 hari Yulian Paonganan berada di sel tahanan Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melanggar UU Pornografi dan ITE

‎Diduga Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka terkait suap menjadi korban 'permainan' eksekutif.

KPU Teluk Bintuni adalah pihak yang diperkarakan, jadi harus jujur

Margarito Kamis mengkritisi terkait terkait pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada

Empat saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum mantan Dirut Pelindo II RJ Lino dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jaksel, Rabu (20/1)

Rizal kini menjabat Kepala Biro Persidangan MPR RI

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyarankan kepada Doktor Yulian Paonganan (Ongen), untuk menempuh jalur hukum, atas penahanan dirinya

Kejagung dan Kemenkumham agar diisi oleh orang orang profesional yang terbebas dari kepentingan politik parpol.

Keberadaan Pansus Freeport saat ini sangat krusial

Menurutnya, tidak ada kondisi darurat sehingga Maroef diperiksa saat tengah malam.

KMP diusulkan mengubah nama koalisinya agar ada kejelasan posisi di parlemen.

Masuknya PAN ke pemerintahan, hal itu sesuai dengan watak asli parpol yang ingin mendapatkan kekuasaan

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, memandang Nasdem sebagai contoh yang baik dalam konsistensi penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi

Reposisi terhadap posisi Jaksa Agung Muda sangat bagus dan dapat menjadi titik start peningkatan kinerja Kejagung.

"Ada atau tidak adanya TP4 jadinya sama saja, karena tidak ada jaminan kementerian bebas korupsi. Jelas, sangat tidak efisien,"

Margarito Kamis menyebutkan, setiap warga negara memiliki persamaan perlakuan terhadap hukum