Margarito Kamis

Berita Foto (13)

Margarito Kamis: Kasus yang Sudah SP3 Sulit Dibuka Kembali

kasus hukum yang telah dua kali mengalami Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sulit dibuka kembali

Jumat, 2 Oktober 2015
Pimpinan DPR Bisa Surati KPU Minta Puan dan Tjahjo Diberhentikan

pimpinan DPR diminta untuk menyikapi keanggotaan Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo yang hingga kini masih berstatus anggota DPR

Minggu, 13 September 2015
Paket Kebijakan Ekonomi Akan Mendorong Koruptor Baru

Salah satu poin yang mengatakan bahwa tidak akan ada kriminalisasi saat penyerapan juga tidak memberikan solusi yang tepat.

Minggu, 13 September 2015
Margarito Kamis: Paket Kebijakan Ekonomi Dorong Lahirnya Koruptor Baru

Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dinilai akan menimbulkan koruptor baru yang siap menjadi tersangka KPK.

Minggu, 13 September 2015
KPU Diminta Tidak Cederai Pilkada di Kalteng

Sebagai upaya memastikan pilkada berjalan lancar sejak proses penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Sabtu, 22 Agustus 2015
Pengamat: Surat Edaran Bawaslu Bukan Pedoman Bagi KPU

Selain itu, syarat pencalonan sudah harus lengkap sejak pendaftaran

Sabtu, 22 Agustus 2015
Pengamat: Parpol Berkonflik Hanya Calonkan Satu Pasangan

Sehingga Surat Keputusan DPP partai merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki pasangan calon

Sabtu, 22 Agustus 2015
Victoria Securities Indonesia Bisa Gugat Penyidik Kejaksaan Terkait Dugaan Salah Geledah

Margarito juga mengatakan bahwa penyidik kejaksaan bisa dilaporkan terkait perbuatan tidak menyenangkan

Rabu, 19 Agustus 2015
Margarito Yakin MK Akan Tolak Gugatan Judicial Review UU Polri

Menurut Margarito tidak ada yang bertentangan antara pasal tersebut dengan UUD pasal 30 ayat 4.

Selasa, 11 Agustus 2015
Dukung FCTC, Kemenkeu Dianggap Lampaui Kewenangan Presiden

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara, dukungan itu belum berubah sampai kini.

Jumat, 7 Agustus 2015
Pasal Penghinaan Presiden, Upaya Mengkriminalisasi Rakyat Indonesia

Margarito Kamis mengatakan dimasukkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden atau pasal subversif dalam revisi UU KUHP adalah kemunduran

Selasa, 4 Agustus 2015
Margarito: Pilkada Serentak Jangan Berubah Jadi Kekacauan Serentak

Kita nggak akan bisa berharap bahwa hasil pilkada serentak ini akan maksimal.

Senin, 27 Juli 2015
Pengamat: DPR Jangan Mencontoh Pemerintah yang Tidak Peduli Rakyat

Pemerintahan Jokowi-JK menurutnya dapat dikatakan adalah pemerintahan pedagang yang sedang berdagang BBM

Rabu, 22 Juli 2015
Sepanjang ada Bukti Polri Tidak Perlu Takut Memprosesnya

Yang paling pokok dalam penegakan hukum itu adalah bukti dan itu tidak bisa diperdebatkan.

Sabtu, 18 Juli 2015
Margarito Kamis: Tak Ada Dasar Larangan Politik Dinasti

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengaku setuju pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus larangan dinasti politik.

Kamis, 9 Juli 2015
Mafia Peradilan Makin Mengerikan, KPK Diminta Segera Lakukan Penyadapan

Atau, putusan gembong narkoba yang juga pemilik pabrik ekstasi di Surabaya Hanky Gunawan yang kontroversial

Selasa, 23 Juni 2015
Polri Jangan Tarik Anggota yang Daftar Capim KPK

Mabes Polri diminta tidak menarik anggotanya yang sudah mendaftar menjadi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selasa, 16 Juni 2015
Margarito Kamis Tidak Berminat Menjadi Anggota Pansel KPK

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengaku tidak tertarik menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK.

Selasa, 19 Mei 2015
ICW: 12 Nama Calon Pansel Pimpinan KPK Harus Ditelusuri

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri 12 nama calon anggota panitia seleksi pimpinan KPK.

Senin, 18 Mei 2015
Bekas Penasehat KPK Tolak Margarito dan Romli Jadi Anggota Pansel KPK

Menurut Said, keberadaan kedua orang itu bisa menimbulkan konflik kepentingan karena keduanya pernah menjadi saksi ahli

Senin, 18 Mei 2015

⟪⟨6 7 8 9 10 11 12 ⟩⟫

Berita Terkini

DPR Dorong Pengaturan Hak Imunitas Guru dalam Menjalankan Fungsi Pendidikan

1 menit lalu
Suara Ayu Aulia Bergetar, Tangisnya Pecah Ungkap Alasannya Mau Jadi Model Majalah Dewasa

4 menit lalu
PDIP Rotasi 15 Anggota DPR: Adian Napitupulu hingga Rieke Diah Pitaloka Dipindah

7 menit lalu
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Halaman 153 Activity 8 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi

8 menit lalu
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ungkap 90 Persen Perusahaan Langgar Kewajiban Alokasi Plasma Hutan

10 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Margarito Kamis

kasus hukum yang telah dua kali mengalami Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sulit dibuka kembali

pimpinan DPR diminta untuk menyikapi keanggotaan Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo yang hingga kini masih berstatus anggota DPR

Salah satu poin yang mengatakan bahwa tidak akan ada kriminalisasi saat penyerapan juga tidak memberikan solusi yang tepat.

Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dinilai akan menimbulkan koruptor baru yang siap menjadi tersangka KPK.

Sebagai upaya memastikan pilkada berjalan lancar sejak proses penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Selain itu, syarat pencalonan sudah harus lengkap sejak pendaftaran

Sehingga Surat Keputusan DPP partai merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki pasangan calon

Margarito juga mengatakan bahwa penyidik kejaksaan bisa dilaporkan terkait perbuatan tidak menyenangkan

Menurut Margarito tidak ada yang bertentangan antara pasal tersebut dengan UUD pasal 30 ayat 4.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara, dukungan itu belum berubah sampai kini.

Margarito Kamis mengatakan dimasukkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden atau pasal subversif dalam revisi UU KUHP adalah kemunduran

Kita nggak akan bisa berharap bahwa hasil pilkada serentak ini akan maksimal.

Pemerintahan Jokowi-JK menurutnya dapat dikatakan adalah pemerintahan pedagang yang sedang berdagang BBM

Yang paling pokok dalam penegakan hukum itu adalah bukti dan itu tidak bisa diperdebatkan.

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengaku setuju pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus larangan dinasti politik.

Atau, putusan gembong narkoba yang juga pemilik pabrik ekstasi di Surabaya Hanky Gunawan yang kontroversial

Mabes Polri diminta tidak menarik anggotanya yang sudah mendaftar menjadi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengaku tidak tertarik menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri 12 nama calon anggota panitia seleksi pimpinan KPK.

Menurut Said, keberadaan kedua orang itu bisa menimbulkan konflik kepentingan karena keduanya pernah menjadi saksi ahli