Mulyanto

Berita

Soal Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, DPR Minta Pemerintah Turut Perketat Pengawasan Agen dan Pangkalan

Jangan sampai fokus pengawasan hanya ketat di tingkat konsumen, padahal di tingkat agen dan pangkalan justru rawan penyimpangan.

Senin, 1 Januari 2024
Berkaca Kasus Ledakan Tungku PT ITSS, Komisi VII DPR Desak Pemerintah Audit Semua Smelter

Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan miliki smelter.

Rabu, 27 Desember 2023
Terbesar Dalam Sejarah, DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Insiden Ledakan Smelter Nikel PT ITSS

Ia mengatakan ledakan ini merupakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia.

Senin, 25 Desember 2023
Imbas Kebakaran di Morowali, Pemerintah Diminta Setop Operasional Smelter Perusahaan China di RI

Audit PT ITSS harus dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.

Senin, 25 Desember 2023
Anggota Komisi VII DPR Sebut Tahun Politik Makin Rawan Penambangan Ilegal

Mulyanto mengutip PPATK yang mengungkap adanya dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari tindak pidana.

Jumat, 15 Desember 2023
Anggota Komisi VII DPR Minta BRIN Kaji Berbagai Aspek Pembangunan PLTN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta proaktif lakukan kajian terkait rencana Pemerintah membangun PLTN pada tahun 2032.

Jumat, 1 Desember 2023
Komisi VII DPR Sebut Skema Power Wheeling di RUU EBET Bakal Sulitkan Negara Kendalikan Tarif Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyampaikan power wheeling tak boleh masuk dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), ini sebabnya.

Selasa, 21 November 2023
Komisi VII DPR Minta Pemerintah Serius Garap RUU Migas

Mulyanto, mengingatkan pemerintah agar serius mempersiapkan RUU Minyak dan Gas (Migas), lantaran tren produksi migas nasional yang kini terus turun.

Rabu, 8 November 2023
Pemerintah Perlu Antisipasi Lonjakan Pembelian Pertalite Pasca Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

Penambahan kuota BBM bersubsidi sangat terbuka, dengan memperhatikan perkembangan situasi terbaru Pemerintah dan DPR bisa saja menetapkan kuota baru.

Rabu, 4 Oktober 2023
Anggota Komisi VII DPR Minta Aturan Terkait Kuota PLTS Atap harus Diperjelas

Anggota Komisi VII DPR RI dari PKS, Mulyanto meminta aturan terkait sistem kuota pengajuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus diperjelas

Selasa, 3 Oktober 2023
Pertamina Diminta Pertimbangkan Beri Izin Pertashop Jual Pertalite

Mulyanto, mendukung usulan asosiasi pengusaha Pertashop agar Pertamina mengizinkan Pertashop menjual BBM jenis Pertalite dengan harga kompensasi.

Rabu, 27 September 2023
Anggota Komisi VII DPR: Sudah Waktunya BRIN Kembali ke Khitah

Mulyanto, mengapresiasi sikap kritis peneliti BRIN terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait data intelijen partai politik (parpol).

Jumat, 22 September 2023
Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Bidang Energi, Tak Perlu Latah Ikut-ikutan Menghentikan PLTU

Mulyanto mengatakan pemerintah tak perlu latah dengan dunia internasional yang ramai-ramai menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Sabtu, 9 September 2023
Anggota Komisi VII DPR RI Minta Wacana Penghapusan Pertalite Dihentikan

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pertamina menghentikan wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024.

Selasa, 5 September 2023
Jangan Hapus BBM Bersubsidi!

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar pemerintah tidak menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.

Rabu, 30 Agustus 2023
Presiden Jokowi Didesak Reformasi Kelembagaan dan Para Pejabat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Jokowi untuk mereformasi kelembagaan dan para pejabat birokrasi di Ditjen Minerba.

Rabu, 30 Agustus 2023
Tak Hanya Hujan Buatan, Pemerintah Harus Tegas Dalam Pelaksanaan Uji Emisi Guna Atasi Polusi Udara

Selain melakukan upaya jangka pendek yang bersifat darurat, Mulyanto juga meminta pemerintah melakukan program jangka menengah

Jumat, 25 Agustus 2023
Pemerintah Diminta Ukur Ulang Terkait Tingkat Polusi Udara di Jakarta, Pengamat: Bisa Tugaskan BRIN

Pergerakan udara itu sangat volatile sehingga untuk menentukan darimana sumber polutan yang terbawa harus perhatikan aspek geografis dan meteorologis

Jumat, 18 Agustus 2023
Anggota Komisi VII DPR Desak BPK Audit Program Hilirisasi Nikel

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak BPK untuk melakukan audit terkait kebenaran data penerimaan negara dari program hilirisasi nikel.

Selasa, 15 Agustus 2023
Komisi VII DPR Desak BRIN Teliti Polusi Udara di Kawasan Tangerang Selatan

anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak BRIN Kawasan Puspiptek Serpong untuk segera melakukan uji mandiri memverifikasi kebenaran klaim tersebut.

Jumat, 11 Agustus 2023

⟨1 2 3 4 5 6 7 ⟩⟫

Berita Terkini

Tuduh Al Hilal Main Politik, Pelatih Ronaldo Hadapi Denda Rp1,3 Triliun dan Skorsing 6 Bulan

18 menit lalu
136 Desa di Pati Jateng Terendam Banjir: 2 Orang Meninggal Dunia

20 menit lalu
Sorot Wacana Pilkada Via DPRD dan E-Voting, Peneliti Formappi Lucius Karus Sentil Integritas Parpol

24 menit lalu
10 Negara G20 dengan Pertumbuhan PDB Tertinggi Proyeksi 2026, IMF: Indonesia Salip China dan AS

25 menit lalu
Eggi Sudjana Puji Jokowi Akhlaknya Bagus, Kritik Roy Suryo Cs

35 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Mulyanto

Jangan sampai fokus pengawasan hanya ketat di tingkat konsumen, padahal di tingkat agen dan pangkalan justru rawan penyimpangan.

Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan miliki smelter.

Ia mengatakan ledakan ini merupakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia.

Audit PT ITSS harus dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.

Mulyanto mengutip PPATK yang mengungkap adanya dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari tindak pidana.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta proaktif lakukan kajian terkait rencana Pemerintah membangun PLTN pada tahun 2032.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyampaikan power wheeling tak boleh masuk dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), ini sebabnya.

Mulyanto, mengingatkan pemerintah agar serius mempersiapkan RUU Minyak dan Gas (Migas), lantaran tren produksi migas nasional yang kini terus turun.

Penambahan kuota BBM bersubsidi sangat terbuka, dengan memperhatikan perkembangan situasi terbaru Pemerintah dan DPR bisa saja menetapkan kuota baru.

Anggota Komisi VII DPR RI dari PKS, Mulyanto meminta aturan terkait sistem kuota pengajuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus diperjelas

Mulyanto, mendukung usulan asosiasi pengusaha Pertashop agar Pertamina mengizinkan Pertashop menjual BBM jenis Pertalite dengan harga kompensasi.

Mulyanto, mengapresiasi sikap kritis peneliti BRIN terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait data intelijen partai politik (parpol).

Mulyanto mengatakan pemerintah tak perlu latah dengan dunia internasional yang ramai-ramai menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pertamina menghentikan wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar pemerintah tidak menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Jokowi untuk mereformasi kelembagaan dan para pejabat birokrasi di Ditjen Minerba.

Selain melakukan upaya jangka pendek yang bersifat darurat, Mulyanto juga meminta pemerintah melakukan program jangka menengah

Pergerakan udara itu sangat volatile sehingga untuk menentukan darimana sumber polutan yang terbawa harus perhatikan aspek geografis dan meteorologis

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak BPK untuk melakukan audit terkait kebenaran data penerimaan negara dari program hilirisasi nikel.

anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak BRIN Kawasan Puspiptek Serpong untuk segera melakukan uji mandiri memverifikasi kebenaran klaim tersebut.