TAG
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Berita
-
VIDEO KPU Rancang Debat Paslon Pilkada 2024 Digelar Maksimal Tiga Kali
KPU merencanakan penyelenggaraan debat untuk pasangan calon kepala daerah maksimal sebanyak tiga kali selama masa kampanye Pilkada 2024.
-
VIDEO Masinton PDIP Soal Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah: Merusak Hukum Itu Sendiri
Yang namanya calon itu ya sejak pencalonan, bukan saat dilantik." "Kalau saat dilantik ya itu namanya calon terpilih," ucap Masinton.
-
Aturan Kampanye Pemilu 2024: Alat Peraga Kampanye dan Pihak yang Dilarang Ikut Serta
Berikut ini aturan tentang masa kampanye Pemilu 2024, terdapat tentang aturan alat peraga kampanye (APK), hingga pihak yang dilarang ikut serta
-
Pakar Sebut Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tak Perlu Ubah UU Pemilu
Pakar mengungkapkan putusan MK soal batas usia capres-cawapres tak perlu mengubah UU Pemilu. Ia menyebut KPU hanya perlu mengubah PKPU.
-
Berdampak Pada Kurangnya Keterwakilan Perempuan, Gerindra Kritisi PKPU 10/2023
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Sarawswati menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8.
-
Empat Rancangan PKPU Disetujui DPR dalam RDP dengan KPU
PKPU Partisipasi Masyarakat di mana KPU mengatur terkait sosialisasi baik pemilu maupun pemilihan yang tujuannya sebagai bentuk efisiensi.
-
Kemendagri Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu
Rapat yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Senin (3/10/2022) dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.
-
Komisi II DPR Setujui PKPU Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu 2024
Komisi II DPR RI beserta pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
-
Sah! PKPU Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Resmi Diundangkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 akhirnya resmi diundangkan.
-
DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakat Pendaftaran Capres dan Cawapres 19 Oktober hingga 25 November 2023
Adapun PKPU ini rencananya akan diundangkan pekan ini atau paling lambat pada Jumat, 10 Juni 2022.
-
Ayu Ting Ting Ogah Golput, Gak Takut ke TPS Saat Masih Pandemi, Merasa Terjamin dengan Aturan KPU
Ayu Ting Ting ogah golput. Ia tak takut ke TPS memberikan hak suaranya meski Pilkada 2020 digelar masih dalam situasi pandemi covid-19.
-
Pakar Hukum: Putusan Mahkamah Agung Tak Terkait Keabsahan Jokowi-Ma'ruf Sebagai Pemimpin Negar
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, meminta masyarakat tenang
-
KPU Sebut Larangan Pemabuk, Pejudi, dan Pezina Maju Pilkada Bukan Aturan Baru
Revisi Peraturan KPU (PKPU) soal larangan pemabuk, pezina, pejudi, dan pelaku KDRT maju dalam Pilkada 2020 sebetulnya sudah tertuang dalam UU Pilkada
-
Mardani: Selain Pemabuk, Pezina, dan Pejudi, KPU Juga Harus Larang Koruptor Maju Pilkada 2020
Mardani Ali Sera mengapresiasi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana melarang pezina, pemabuk, hingga pejudi maju dalam Pilkada 2020.
-
Gelar Pertemuan dengan Perangkat Gampong, Dua Caleg Terancam Dilapor ke Panwaslih
Dua calon anggota legislatif dari Partai Demokrat terancam dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
-
ICW dan Organisasi Lain Akan Eksaminasi Publik Putusan MA Mengenai Caleg Koruptor
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama organisasi lainnya berencana melakukan eksaminasi publik atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan la
-
Soal Eks Napi Koruptor Nyaleg, Jokowi: Masyarakat Semakin Pintar Melihat Siapa yang Harus Dipilih
Jokowi yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin matang dan dewasa dalam menentukan pilihan termasuk dalam memilih anggota legislatif.
-
Jokowi Hormati Putusan MA soal Pembatalan PKPU Larangan Mantan Koruptor jadi Caleg
Mahkamah Agung telah memutuskan untuk membatalkan PKPU terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi bakal calon anggota legislatif.
-
Lewat PTUN Mantan Narapidana Korupsi Masih Berpeluang Bisa Mendaftar Sebagai Calon Legislatif
"Seharusnya permasalahan tersebut ditarik dan diselesaikan dengan penegakan hukum administrasi saja. "
-
Mahfud MD Setuju Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg, tapi Tak Sepakat jika Pelarangan Ditentukan KPU
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD setuju jika mantan napi korupsi tidak boleh jadi calon legislatif.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved