TAG
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Berita
-
Mahfud MD: Ada 2 Cara untuk Mencabut PKPU
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD angkat bicara terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
-
MA Masih Memproses Gugatan Larangan Mantan Koruptor Mendaftar Jadi Caleg
"Seperti PKPU, secepatnya diproses. Ada tenggat waktu perkara tertentu, sesuai UU"
-
Pakta Integritas Merupakan Batu Uji Kehendak Politik Parpol
Pakta integritas yang menjadi syarat pendaftaran caleg dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 akan jadi hal yang sia-sia jik
-
Anies Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang Berlangsung Aman dan Tertib
Pemilihan kepala daerah serentak telah digelar di 171 daerah di seluruh Indonesia.
-
Anggota DPR: PKPU Kunci Peluang PPP Tarik Dukungan Dari Agus-Sylvi
artai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak dapat menarik dukungan kepada pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
-
PDI-P Juga Tak Setuju Aturan Terpidana Hukuman Percobaan Boleh Ikut Pilkada
"Saya juga sudah intensif berkomunikasi dengan Pemerintah dan fraksi lain di Komisi II."
-
Komisi II DPR RI Menentang Peraturan PKPU yang Bersemangat Primordalisme
Anggota Komisi II DPR RI Tagore Abubakar menyayangkan isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 6 Tahun 2016 disinyalir mengarah primordalisme.
-
Golput Pilkada Kediri Capai 48,4 Persen
Lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2015 menyayangkan angka partisipasi pemilih yang rendah.
-
Ketua DPR Usulkan Penundaan Pilkada Bila Hanya Calon Tunggal
Oleh karena itu, evaluasi terhadap wacana Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon tunggal harus dilakukan.
-
Gara-gara PKPU, Mantan Ketua Komisi II Nilai Partai Politik Jadi Tersandera
Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menilai dampak negatif pascadikeluarkannya PKPU no 12/2015.
-
Penundaan Pilkada Berpotensi Memunculkan Calon Boneka
Jeirry mengaku percaya Partai Politik (Parpol) tidak akan tinggal diam bila Pilkada ditunda.
-
KPU Perlu Kajian Sebelum Cabut Surat Edaran Menyoal Defisini Petahana
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan kajian atas surat edaran KPU tentang definisi petahana sebelum mencabutnya.
-
Pemerintah Harus Tegas Terhadap Peraturan KPU Pilkada Serentak
"Saya berharap Mendagri dan Menkumham memberikan masukan kepada presiden secara komprehensif."
-
Kubu Agung Akan Ajukan Uji Materi PKPU Pilkada
Melalui kuasa hukum, Lawrence Siburian, kubu AL beranggapan pihak KPU tidak berhak memutuskan pihak mana yang dapat mengikuti Pilkada.
-
Peraturan KPU Berpotensi Parpol Tidak Dapat Ikut Pilkada
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) membuat seluruh Partai tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah
-
Jimly Asshiddiqie: Peraturan KPU Tentang Pencalonan Pilkada Sudah Tepat
"KPU wajib bersikap independen, bersikap netral walau pun dikasak-kusuk oleh pemerintah maupun DPR. Tidak boleh tunduk,"
-
Fadli Zon: KPU Aneh Tak Masukkan Rekomendasi Panja Pilkada di PKPU
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai sikap KPU aneh tidak memasukkan rekomendasi Panja Pilkada Komisi II DPR RI dalam Peraturan KPU.
-
Dua Kubu Partai Golkar dan PPP Diusulkan Dapat Usung Calon Berbeda
Dua kubu di Partai Golkar dan PPP diperbolehkan saja untuk mengusung calon yang berbeda di pilkada. Itu kalau pilkada tetap ingin digelar 2015.
-
KPU Tak Ubah PKPU, DPR Akan Revisi UU Pilkada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencari payung hukum untuk opsi ketiga terkait sengketa partai politik.
PKPU Yang Bolehkan Terpidana Hukuman Percobaan Ikuti Pilkada Berpotensi Langgar UU
"PKPU sebagai peraturan teknis hanya boleh menjabarkan secara teknis apa yang sudah diatur oleh undang-undang."
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved