TAG
Piter Abdullah
Berita
-
Lawatan Jokowi ke AS Jangan Sampai Zonk, Harus Berbuah Manis, Ada Investasi Masuk
Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia Piter Abdullah mengatakan lawatan Presiden Jokowi ke Washington DC harus berbuah manis.
-
Ekonom: Lawatan Jokowi ke Amerika Serikat Harus Berbuah Manis
Piter menuturkan bahwa semakin besar investasi yang direalisasikan sebagai tindak lanjut maka semakin besar dampak ekonomi yang bisa diperhitungkan
-
Makin Marak Pelaku Fintech Masuk Dunia Perbankan
Hubungan perbankan yang semakin dekat dengan financial technology (fintech) atau pinjaman online kini semakin mesra.
-
Pengamat: Harga BBM Pertamina Masih Murah Dibandingkan Sejumlah Negara Lain
Masyarakat, termasuk mahasiswa diminta bijak menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
-
Wacana Penundaan Pemilu Memicu Ketegangan Politik yang Berdampak terhadap Kelangsungan Perdagangan
Wacana penundaan Pemilu 2024 justru memicu ketegangan politik yang justru berdampak negatif terhadap kelangsungan perdagangan.
-
Harga Pertamax Rp 12.500, Pengamat: Pertamina Untung Tapi Tidak Maksimal
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax yang masih di bawah harga keekonomian disebut masih moderat.
-
Pendataan Penerima Bantuan Subsidi Upah Disebut Masih Jadi Masalah Krusial Dalam Penyaluran BSU
Peneliti INDEF Nailul Huda mengatakan masalah pendataan untuk BSU nampaknya masih akan menjadi masih akan menjadi masalah krusial penyaluran tahun ini
-
Subsidi Minyak Goreng Curah Rawan Penyelewengan, Lebih Baik Masyarakat Diberi BLT
Munculnya kebijakan BLT dan pencabutan subsidi minyak goreng curah dinilai akan mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat.
-
Harga Pertamax Naik, Pengamat: Antisipasi Shifting, Pasokan Pertalite Harus Mencukupi
Mulai 1 April 2022, harga Pertamax resmi naik di seluruh wilayah Indonesia dengan besaran beragam.
-
Jokowi Tak Perlu Marah-marah, Ganti Saja Menteri yang Suka Beli Produk Impor
Presiden Jokowi dinilai tidak perlu meluapkan kemarahannya seiring masih banyaknya produk impor dalam pengadaan barang di kementerian dan lembaga
-
'Presiden Jokowi Tak Perlu Marah-marah, Menteri yang Bertanggung Jawab Langsung Diganti Saja'
Kemarahan dan kejengkelan yang ditunjukkan Presiden terkesan terlambat. Seharusnya dari awal visi presiden dijabarkan dalam program kerja menteri.
-
Persoalan Asuransi Harus Diselesaikan Secara Musyawarah Dapat Melalui LAPS SJK
Piter menambahkan, kesepakatan itu lebih pada titik temu berupa kesepakatan menggunakan LAPS sebagai penyelesaian sengketa.
-
Sektor Internet Harus Jadi Perhatian untuk Dorong Perkembangan Ekonomi Digital
Pertumbuhan ekonomi digital membutuhkan akses internet yang berkualitas prima dari para penyedia (provider) layanan.
-
Ekonom: Pengguna BBM Nonsubsidi Kelompok Menengah Atas, Wajar Harganya Ikuti Mekanisme Pasar
Seluruh harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi wajar dinaikkan seiring perkembangan harga minyak global.
-
Kesehatan Industri Telko Pengaruhi Kecepatan Akses Internet di Masyarakat
Pemerintah diminta memberikan perhatian lebih kepada industri telekomunikasi, sebagai upaya memberikan akses internet yang cepat
-
Pemulihan Ekonomi RI Bakal Terganggu Jika Perang Rusia-Ukraina Meluas
konflik kedua negara tersebut pasti mempengaruhi kegiatan ekspor impor dari Indonesia, dan akhirnya berujung landainya konsumsi
-
Indonesia Jadi Bidikan Investor Asing Masuk ke Sektor Ekonomi Digital
Indonesia menjadi bidikan para investor asing untuk masuk ke sektor ekonomi digital, seiring banyaknya jumlah penduduk dan pemanfaatan internet.
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Pengamat Ini Bilang demi Bantu Masyarakat Miskin
Menurutnya, ikut serta BPJS Kesehatan merupakan bentuk wujud gotong royong dalam menjaga kesehatan masyarakat.
-
Ekonom Sebut Industri Jadi Kunci Akselerasi Pemulihan Ekonomi di 2022
Sektor industri dinilai bisa menjadi kunci akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia pada 2022
-
Jaring Pengaman Sosial Indonesia Dinilai Telah Melebihi Standar Internasional
Saat ini, di dalam negeri memiliki tiga program perlindungan sosial yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerja