TAG
Pj Kepala Daerah
Berita
-
Catatan Akhir Tahun Ombudsman: Pengangkatan Pj Nol Partisipasi Publik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak melibatkan partisipasi publik dalam proses pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah.
-
Pengamat Menilai Penunjukan Pj Kepala Daerah Merupakan Bentuk Kerusakan Demokrasi
Eksistensi jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati atau Wali Kota merupakan tanda kerusakan demokrasi di Indonesia.
-
VIDEO Anggota DPR RI Guspardi Gaus Ingatkan Para Pj Kepala Daerah untuk Netral di Pemilu 2024
Pj kepala daerah memegang peranan penting dalam menjaga netralitas ASN dalam gelaran pemilu 2024 mendatang.
-
Anggota DPR Minta Pj Kepala Daerah Netral Dalam Gelaran Pemilu 2024
Penjabat (Pj) kepala daerah memegang peranan penting dalam menjaga netralitas ASN dalam gelaran pemilu 2024 mendatang.
-
Anggota Komisi II DPR: Pj Kepala Daerah Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Anggota komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak boleh merangkap jabatan
-
Tito Karnavian Jelaskan Surat Edaran Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai
Tito Karnavian menjelaskan Surat Edaran (SE) yang mengizinkan penjabat (Pj) baik gubernur maupun wali kota/bupati untuk menjatuhkan sanksi dan mutasi.
-
Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, NasDem: Kemunduran Demokrasi
Keputusan itu diterbitkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 821/5492/SJ.
-
Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Anggota DPR: Berbahaya!
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera sebut keputusan Mendagri mengizinkan pj untuk menjatuhkan sanksi dan mutasi pegawai itu bahaya.
-
Formappi Paparkan Sejumlah Potensi Masalah Penunjukan Pj Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat
Formappi memaparkan potensi masalah yang muncul dari penunjukan penjabat (pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat.
-
Hindari Ketidaknetralan ASN, Kemendagri Diminta Susun Aturan Teknis Penunjukan Pj Kepala Daerah
Ray Rangkuti menilai ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung meningkat jelang Pemilu 2024.
-
Ombudsman Menyemprit Pemerintah soal Dugaan Maladministrasi Penunjukan Pj Kepala Daerah
Ombudsman mengeluarkan tindakan korektif untuk pemerintah terkait temuan dugaan maladministrasi dalam penunjukan Pj Kepala Daerah
-
Ombudsman: Prajurit TNI Harus Mengundurkan Diri dari Jabatan Dinasnya Sebelum Jadi Pj Kepala Daerah
Ombudsman RI menyatakan, setiap prajurit TNI aktif yang bakal ditunjuk sebagai Pj kepala daerah harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan.
-
TNI Aktif Ditunjuk Jadi Pj Kepala Daerah, Ombudsman RI: Perlu Kedepankan Esensi UU TNI dan UU ASN
Ombudsman RI (ORI) menyorot terkait penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).
-
Permendagri Penunjukkan Pj Kepala Daerah Diharapkan Tampung Aspirasi Publik
Ari Nurcahyo dari Para Syndicate menyoroti sejauh mana aspirasi publik didengar oleh pemerintah untuk menunjuk Pj Kepala Daerah
-
Pengamat Sebut Penunjukan Langsung Penjabat Kepala Daerah, Pemerintah Melatih Sistem Baru
Pengamat politik Aditya Perdana menilai penunjukan Pj Kepala Daerah secara langsung oleh pemerintah merupakan langkah negara dalam melatih sistem baru
-
Direktur Eksekutif Para Syndicate: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Perlu Partisipasi Masyarakat
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan harus ada aspek parsitipatif masyarakat sipil dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah.
-
Pengamat Sebut Pentingnya Aspek Transparansi Dalam Proses Penunjukan Pj Kepala Daerah
Aditya juga menekankan, aspek akuntabilitas tak kalah penting dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah ini
-
Peresmian Daerah & Pelantikan Pj Gubernur 3 DOB Papua Direncanakan Agustus 2022 Sampai Februari 2023
Peresmian daerah dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua direncanakan hingga Februari 2023.
-
Jokowi Undang 48 Pj Kepala Daerah ke Istana, Pengamat Menilai Rentan Intervensi Politik
Herry menduga dengan adanya undangan kepada 48 Pj Kepala Daerah ke istana akan menciptakan opini negatif terkait jabatan tersebut.
-
Ada Penjabat Mundur Setelah Dilantik, CISA: Harus Ada Evaluasi soal Pj Kepala Daerah
Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti kabar adanya penjabat (Pj) Kepala Daerah yang mundur setelah
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved