Pendidikan GOTAG
PPUU DPD RI
Berita
-
PPUU DPD RI Tekankan Pentingnya Aspek Keamanan Layanan Digital
RUU tentang Pemerintahan Digital diharapkan akan menghasilkan sebuah ekosistem digital nasional yang berdampak kepada efektifitas dan efisiensi
-
PPUU DPD RI Bahas Urgensi Pemerintahan Digital dengan Budiman Sujatmiko
Prinsip pemerintahan digital meliputi kepemimpinan dan tata kelola administrasi publik, manajemen perubahan, hingga legislasi dan regulasi.
-
DPD RI Usulkan Lima RUU Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022
DPD RI juga mengusulkan untuk memasukkan tiga usul RUU baru dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024.
-
PPUU DPD RI dan Menteri Johnny G Plate Bahas Regulasi Terkait E-Government
PPUU DPD RI juga akan mendorong agar penyelenggaraan e-Government dapat diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri.
-
Laksanakan Raker dengan Wakil Menkumham, PPUU DPD RI Bahas RUU Inisiatif DPD RI
PPUU DPD RI berharap memperoleh keselarasan dan sinkronisasi atas rencana usulan Prolegnas dari DPD RI dan usulan Prolegnas dari Pemerintah.
-
PPUU DPD RI Nilai Penting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PPUU DPD RI telah selesai menyusun RUU Tentang Pelayanan Publik dan masuk sebagai usul Program Legislasi Nasional dari Dewan Perwakilan Daerah
-
Dianggap Kurang Efektif, PPUU DPD RI Sarankan Bentuk UU SPBE
Regulasi berupa Perpres masih kurang tepat jika dijadikan aturan sebagai acuan implementasi SPBE di Indonesia karena lingkupnya terbatas.
-
PPUU DPD RI Bahas Evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dengan Baleg DPR RI dan Pemerintah
Ketua PPUU DPD RI menyampaikan apresiasinya terhadap masuknya RUU usul inisiatif DPD RI dalam Prolegnas Tahun 2021.
-
PPUU DPD RI Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Prolegnas Prioritas Tahun 2022
Terdapat 56 judul RUU usulan dari DPD, dengan 24 RUU yang merupakan usulan murni dari DPD.
-
DPD RI Sahkan RUU Tentang Pelayanan Publik Sebagai RUU Inisiatif
Pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan dan kehidupan masyarakat.
-
PPUU DPD RI Nilai Perlindungan Konsumen Belum Optimal
Diperlukan payung hukum yang mengatur perlindungan konsumen atau data pribadi dalam menghadapi perkembangan teknologi.
