Berita Presidential Threshold Terbaru Hari Ini - Halaman 3

HNW: Konsistensi MK Diperlukan untuk Pemilu dan Demokrasi yang Lebih Berkualitas

Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden

Jumat, 3 Januari 2025

Sidang-Majelis-hakim-Mahkamah-Konstitusi-MK-putusan-perkara-uji-materiil-citra-diri.jpg

MK Hapus Presidential Threshold, Setara Institute: Membuat Demokrasi Kita Lebih Sehat

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pemilihan presiden.

Jumat, 3 Januari 2025

5 Catatan Denny Indrayana Soal MK Hapus Presidential Threshold, Potensi Munculnya Politik Dinasti

Karena berdasarkan putusan MK tersebut paslon-paslon non parlemen punya hak, maka muncul konsekuensi-konsekuensi politik.

Jumat, 3 Januari 2025

Dampak Positif Presidential Threshold Dihapus, Angin Segar Demokrasi, Pilpres Bisa Makin Seru

Pangi Syarwi Chaniago menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold (PT).

Jumat, 3 Januari 2025

DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Presidential Threshold usai Reses, Berharap Tak Banyak Capres

Nantinya, DPR akan membahas revisi UU Pemilu untuk menentukan jumlah peserta calon presiden dan wakil presiden (capres) Pemilu Presiden (Pilpres) agar

Jumat, 3 Januari 2025

Presidential Threshold Akhirnya Dihapus oleh MK Setelah Puluhan Kali Uji Materi

Keputusan ini menutup perjalanan panjang pengujian undang-undang yang telah diajukan sebanyak 36 kali ke MK

Jumat, 3 Januari 2025

Putusan MK Hapus Presidential Threshold Dinilai PKB akan Menuai Polemik & Kontroversi

Jazilul Fawaid menyebut putusan MK yang menghapus presidential threshold sebagai kado tahun baru yang akan menuai berbagai polemik dan kontroversi.

Jumat, 3 Januari 2025

Tak Semua Partai Setuju Presidential Threshold 20 Persen, Nasdem Minta Angkanya Diubah

Nasdem tidak sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.

Jumat, 3 Januari 2025

Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Bagaimana Aturan Pelaksanaan Pilpres 2029 Nanti?

Pemerintah akan membahas implikasi Presidential Threshold terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

Jumat, 3 Januari 2025

Sosok-4-Mahasiswa-UIN-Sunan-Kalijaga-Jogja-di-Balik-MK-Hapus-Presidential-Threshold-Punya-Prestasi.jpg

Kisah Enika dkk Gugat Presidential Threshold 20 Persen: dari Materi Debat, Kampus Sempat Tak Tahu

Erika dkk menceritakan awal mula mengajukan gugatan terkait presidential threshold 20 persen. Pihak kampus pun sempat tak tahu.

Jumat, 3 Januari 2025

gedung-mahkamah-konstitusi-mk-jalan-medan-merdeka-barat-gambir-jakarta-pusat.jpg

Respons 3 Partai Nonparlemen usai MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Tiga partai nonparlemen semringah atas dihapusnya presidential threshold 20 persen oleh MK. Partai menilai putusan menjadi kemajuan demokrasi.

Jumat, 3 Januari 2025

Meski Ambang Batas Presiden Nol Persen, Hendri Satrio Yakini Kandidat di Pilpres 2029 Tak Banyak

Hendri Satrio menilai putusan tersebut tak serta merta membuat masyarakat melihat banyak calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029.

Jumat, 3 Januari 2025

Presiden-Prabowo-Subianto-menghadiri-pembukaan-Apel-321.jpg

MK Hapus PT 20 Persen, Analis Nilai Prabowo Tetap Jadi Calon Terkuat untuk Maju di Pilpres 2029

keputusan MK menghapus PT 20 persen membuka kesempatan partai politik untuk bisa mengusung kader terbaik untuk maju capres dan cawapres.

Jumat, 3 Januari 2025

pakar-hukum-tata-negara-bivitri-susanti-saat-ditemui-di-kawasan-kuningan-jakarta.jpg

Bivitri Susanti Ungkap Dampak Positif dan Negatif soal Dihapusnya Presidential Threshold

Bivitri Susanti mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus aturan ambang batas atau presidential threshold (PT) untuk pemilihan presiden.

Jumat, 3 Januari 2025

Sosok 4 Mahasiswa UIN Jogja di Balik Gugatan Presidential Threshold yang MK Kabulkan, Punya Prestasi

Berikut sosok 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogja yang menjadi pemohon uji materi ambang batas presiden atau presidential threshold ke MK.

Jumat, 3 Januari 2025

deputi-badan-pemenangan-pemilu-bappilu-dpp-partai-demokrat-kamhar-lakumani.jpg

MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Politikus Demokrat: Memang Begitu Semestinya

Politikus Demokrat mengaku, tidak terkejut Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Kamis, 2 Januari 2025

Pemerintah Hormati Putusan MK Hapus Presidential Treshold, Menkum: Bersifat Final dan Mengikat

Pemerintah, lanjut Supratman, akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk membahas putusan tersebut dan perubahannya dalam Undang-undang Pemilu nanti.

Kamis, 2 Januari 2025

Anwar Usman dan Daniel Foekh di Sidang Presidential Threshold: Pemohon Tak Penuhi Legal Standing

Dua hakim MK, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh tidak sepakat dengan dihapusnya ketentuan presidential threshold.

Kamis, 2 Januari 2025

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Mahfud MD: Harus Diterima dan Ditaati Karena 2 Alasan

Mahfud mengatakan, dahulu dirinya selalu bersikap bahwa urusan presidential threshold itu adalah ruang open legal policy yang menjadi wewenang lembaga

Kamis, 2 Januari 2025

pegiat-pemilu-titi-anggraini-dan-direktur-eksekutif-netgrit-hadar-nafis-gumay-di-mk.jpg

MK Hapus Presidential Threshold, Eks Anggota KPU: Ini Kado Awal Tahun Buat Kita Semua

Hadar meyakini publik secara keseluruhan bergembira dengan langkah berani MK yang punya semangat memperbaiki demokrasi di Indonesia.

Kamis, 2 Januari 2025

TAG

Presidential Threshold

Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pemilihan presiden.

Karena berdasarkan putusan MK tersebut paslon-paslon non parlemen punya hak, maka muncul konsekuensi-konsekuensi politik.

Pangi Syarwi Chaniago menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold (PT).

Nantinya, DPR akan membahas revisi UU Pemilu untuk menentukan jumlah peserta calon presiden dan wakil presiden (capres) Pemilu Presiden (Pilpres) agar

Keputusan ini menutup perjalanan panjang pengujian undang-undang yang telah diajukan sebanyak 36 kali ke MK

Jazilul Fawaid menyebut putusan MK yang menghapus presidential threshold sebagai kado tahun baru yang akan menuai berbagai polemik dan kontroversi.

Nasdem tidak sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.

Pemerintah akan membahas implikasi Presidential Threshold terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

Erika dkk menceritakan awal mula mengajukan gugatan terkait presidential threshold 20 persen. Pihak kampus pun sempat tak tahu.

Tiga partai nonparlemen semringah atas dihapusnya presidential threshold 20 persen oleh MK. Partai menilai putusan menjadi kemajuan demokrasi.

Hendri Satrio menilai putusan tersebut tak serta merta membuat masyarakat melihat banyak calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029.

keputusan MK menghapus PT 20 persen membuka kesempatan partai politik untuk bisa mengusung kader terbaik untuk maju capres dan cawapres.

Bivitri Susanti mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus aturan ambang batas atau presidential threshold (PT) untuk pemilihan presiden.

Berikut sosok 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogja yang menjadi pemohon uji materi ambang batas presiden atau presidential threshold ke MK.

Politikus Demokrat mengaku, tidak terkejut Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Pemerintah, lanjut Supratman, akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk membahas putusan tersebut dan perubahannya dalam Undang-undang Pemilu nanti.

Dua hakim MK, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh tidak sepakat dengan dihapusnya ketentuan presidential threshold.

Mahfud mengatakan, dahulu dirinya selalu bersikap bahwa urusan presidential threshold itu adalah ruang open legal policy yang menjadi wewenang lembaga

Hadar meyakini publik secara keseluruhan bergembira dengan langkah berani MK yang punya semangat memperbaiki demokrasi di Indonesia.