TAG
Program Organisasi Penggerak (POP)
Berita
-
Kemendikbudristek: 7.000 Sekolah Terlibat Program Organisasi Penggerak Tahun 2021
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Praptono mengatakan ini bukti gotong royong bisa dilakukan.
-
Inspektorat Jenderal Kemendikbud Bakal Dampingi Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak
Itjen Kemendikbud telah merampungkan evaluasi terhadap Program Organisasi Penggerak yang Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
-
Pimpinan Komisi X Apresiasi Kebijakan Anggaran POP Direalokasi untuk Guru
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini juga mengungkapkan pihaknya mengapresiasi penundaan POP
-
PGRI Soal Penundaan POP: Berdayakan Ormas Tidak Harus Gelontorkan Dana Besar
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi meminta agar program POP tersebut dievaluasi secara komprehensif.
-
Program Penggerak Dinilai Mampu Dorong Percepatan Kemampuan Adaptasi Guru
Selama ini, transformasi pendidikan seringkali terhambat oleh perbedaan situasi dan kondisi sekolah.
-
LP Maarif PBNU Bantah Pernyataan Yahya Staquf Soal NU Gabung lagi dengan POP Kemendikbud
Menurut Arifin pernyataan Yahya tersebut tidak mewakili sikap dari LP Maarif NU PBNU terhadap kegiatan POP Kemendikbud
-
Pimpinan Komisi X DPR Usul Anggaran POP Dialihkan untuk Pengadaan Hotspot Internet Gratis
POP yang digagas Mendikbud Nadiem Makariem telah membuat gaduh di masyarakat, dan memicu gelombang protes dari beragam kalangan
-
LP Ma'arif NU-PBNU Pilih Mundur, Jika Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Tetap Digelar
Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Arifin Junaidi mengatakan, pihaknya dapat bergabung kembali dengan syarat...
-
Muhammadiyah Tetap Enggan Gabung ke Program Organisasi Penggerak Bikinan Kemendikbud
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti melalui keterangan resminya, Senin (3/8/2020).
-
Dana Program Organisasi Penggerak Dapat Dialokasikan untuk Tingkatkan Kualitas PJJ
Seharusnya dana untuk POP yang sebegitu besarnya dapat dialokasikan untuk menyelesaikan masalah pendidikan di tengah pandemi.
-
Komisi X DPR Sebut Lebih Baik Anggaran POP untuk Bantu Siswa Tak Mampu Beli Pulsa dan Gawai
Lebih baik ada anggaran untuk mensubsidi pembelian kuota dan gawai, untuk mendukung siswa yang tidak mampu
-
KPK Terima Kemendikbud Beri Masukan Gaduhnya POP
KPK juga meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim komisi antikorupsi dalam menyelesaikan kajian.
-
Setelah Minta Maaf, Mendikbud Disarankan Hentikan POP untuk Evaluasi
“Saya sangat apresiasi sikap rendah hati Mendikbud yang responsif dan segera meminta maaf kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI," katanya
-
Nadiem Makarim Minta Maaf, NU Kukuh Mundur dari POP, Singgung Sampoerna dan Tanoto Foundation
Nadiem Makarim meminta maaf soal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
-
Menteri Nadiem Minta Maaf Atas Polemik POP Kemendikbud, Berjanji akan Melakukan Evaluasi
Muhammadiyah ujar Mu'ti, mengapresiasi permohonan maaf Nadiem, tetapi belum dapat menentukan sikap ke depan terkait program POP.
-
Sambangi PP Muhammadiyah, Nadiem Sampaikan Permohonan Maaf Menyoal Program Organisasi Penggerak
Muhammadiyah ujar Mu'ti, mengapresiasi permohonan maaf tersebut, tetapi belum dapat menentukan sikap ke depan terkait program POP.
-
KPK Akan Undang Nadiem Makarim Terkait Polemik POP
KPK akan mengawasi polemik POP yang membuat Muhammadiyah, LP Ma'arif NU, dan PGRI mundur dari program tersebut.
-
Soal POP Kemendikbud, Din Syamsuddin Bilang Bukan Salah Nadiem Makarim Tapi Salah Jokowi
“Kesalahan bukan pada Nadiem Makarim,” kata Din Syamsuddin melalui keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu (29/7/2020).
-
Meski Mendikbud Minta Maaf, LP Maarif Enggan Gabung Program Organisasi Penggerak
Saat dihubungi Tribun, Arifin menyatakan organisasinya enggan bergabung kembali dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud
-
Soal Kisruh POP, Pemerhati Pendidikan: Tugas Berat untuk Mencerdaskan Bangsa
Pemerhati Pendidikan Indra Charismidiaji mengungkapkan tugas sebagai menteri pendidikan berat karena terbatas modal.