Kamis, 22 Januari 2026

Pedoman Media Siber

Download TribunX
untuk Android & iOS

Tribun Network

Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com

Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

TAG

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

Berita

RUU Hukum Acara Pidana Disorot: Di Mana Posisi Penyandang Disabilitas?

Peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi menegaskan bahwa hukum acara pidana harus menjadi ruang yang inklusif

Senin, 29 September 2025
ICW dan PSHK Minta KPU Tak Patuhi Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Gubernur

Mereka berpendapat putusan MA sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran jadi cawapres

Sabtu, 1 Juni 2024
UU ITE Masih Jadi Senjata Ampuh Membungkam Kritik

PSHK mengkritik Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai masih dipakai sebagai senjata ampuh untuk membungkam kritik.

Kamis, 22 Desember 2022
Bambang Pacul Semprot Perwakilan Aliansi Reformasi RKUHP Saat RDP Dengan Komisi III DPR

Di hadapan Anggota Komisi III DPR, Antoni meminta penjelasan anggota legislatif perihal aspirasi dari Aliansi Reformasi RKUHP.

Senin, 14 November 2022
Perempuan Indonesia Antikorupsi: Rasa Malu Harus Muncul Dalam Diri Pimpinan KPK

Rentetan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK mulai dari Firli Bahuri hingga terakhir Lili Pintauli Siregar menjadi sorotan.

Senin, 13 September 2021
PSHK Sarankan DPR Fokus Percepatan Proses Legislasi Terkait Pandemi Covid-19

PSHK menilai DPR RI belum menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik selama masa pandemi covid-19.

Rabu, 28 Juli 2021
PSHK Nilai Prolegnas Prioritas 2021 Belum Cerminkan Legislasi yang Dibutuhkan Di Masa Pandemi

Peneliti PSHK Nabila mengatakan hanya ada dua RUU terkait pandemi dalam daftar yang disepakati DPR.

Selasa, 27 Juli 2021
DPR RI Ungkap Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Kinerja Legislasi Migrasi ke Era Digital Lines

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya membantah penilaian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia.

Selasa, 27 Juli 2021
PSHK: DPR Terkesan Mengiyakan Apa Saja Kemauan Presiden Dalam Proses Pembentukan UU Selama Pandemi

Peneliti PSHK Nabila mengatakan proses legislasi yang berjalan akhir-akhir ini, menunjukkan kuatnya dominasi eksekutif dibandingkan legislatif.

Selasa, 27 Juli 2021
PSHK Nilai DPR Tak Jalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Secara Baik Selama Pandemi

DPR dinilai tidak menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran selama pandemi Covid-19.

Selasa, 27 Juli 2021
Tak Libatkan Partisipasi Publik, Revisi UU MK Dinilai Langgar Ketentuan Pembentukan UU

Pasalnya berkenaan dengan ketentuan partisipasi publik, masyarakat tidak diberikan akses sama sekali untuk terlibat dalam rencana perubahan tersebut.

Kamis, 10 September 2020
PSHK: Penerbitan PP Harus Disertai Penetapan Status Darurat Kesehatan

PSHK menyatakan, jika merujuk pada penyebaran Covid-19, maka penanganan sudah melewati batas-batas provinsi.

Minggu, 29 Maret 2020
Pentingnya Omnimbus Law untuk Perbaiki Tata Kelola Regulasi

Nur menjelaskan konsep Omnimbus Law sudah terbukti efektif di Amerika Serikat khususnya di bidang perpajakan hingga menekan defisit 496 miliar

Senin, 21 Oktober 2019
Revisi RUU KPK Penuh Kejanggalan, Jokowi Diimbau Jangan Keluarkan Surpres

Fajri Nursyamsi mengatakan, pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019

Kamis, 5 September 2019
Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Diyakini Bisa Hindari Tumpang Tindih Regulasi

Solikhin menjelaskan selama ini perancangan, pengawasan hingga kontrol undang-undang yang dibuat tidak efektif bahkan cenderung tumpang tindih.

Sabtu, 8 Desember 2018
PSHK Sambut Baik Pembentukan Badan Legislasi Pemerintah

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyambut baik wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah.

Sabtu, 8 Desember 2018
Pegiat Antikorupsi: Masih Ada 2 Pilihan Bagi Presiden Jokowi Untuk Gugurkan UU MD3

Presiden Jokowi dapat menginisiasi perubahan terbatas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3.

Kamis, 15 Maret 2018
Lebih 205 Ribu Orang Dukung Petisi Tolak UU MD3

Lebih dari 205 ribu orang mendukung petisi tolak UU MD3 dalam change.org/tolakuumd3.

Kamis, 15 Maret 2018
PSHK Sarankan UU Ormas Jangan Dijadikan Payung Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

"UUD 1945 telah memayungi undang-undang dan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul,"

Senin, 20 November 2017
Reformasi Hukum Dinilai Tidak Konsisten Selama Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Eryanto Nugroho mengungkapkan bahwa tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, reformasi hukum tidak berjalan secara konsisten.

Senin, 9 Oktober 2017

Berita Terkini

Guru SD di Tangsel Diduga Lecehkan 16 Siswanya, Ternyata Pernah Terjerat Kasus Serupa pada 2011

2 menit lalu
Angkutan Barang Berbasis Kereta Capai 22,9 Juta Ton Sepanjang 2025

3 menit lalu
I Hear America Singing: “Make America Great Again”

5 menit lalu
KPK Geledah Rumah Berpagar Setinggi 2 Meter Milik Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah

7 menit lalu
Pengakuan Ayu Aulia Dibayar Puluhan Juta saat Jadi Model Majalah Dewasa

9 menit lalu

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan