Berita SKB 3 Menteri Terbaru Hari Ini - Halaman 5

Jadwal Libur Lebaran 2021 dan Daftar Cuti Bersama 2021

Inilah rincian jadwal libur lebaran 2021 dan daftar cuti bersama 2021.

Jumat, 7 Mei 2021

Setara Institute: Pembubaran FPI Turunkan Tingkat Intoleransi di Indonesia

Pembubaran FPI, menurut Ismail, merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak dalam penurunan tingkat intoleransi di Indonesia.

Kamis, 8 April 2021

wakil-ketua-mpr-ri-hidayat-nur-wahid-menyatakan-rencana-majelis-syuro-dunia.jpg

HNW: SKB 3 Menteri Tidak Sesuai Prinsip Hukum dan Layak Dikoreksi

HNW menyampaikan bantuan dan cinderamata berupa Televisi dan sound system, yang diperlukan untuk kesuksesan program FKUB Jaksel.

Kamis, 18 Februari 2021

Wali Kota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri: Negara Tidak Boleh Memisahkan Agama dengan Sekolah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menelpon Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Genius Umar.

Kamis, 18 Februari 2021

Komisi VIII DPR: Wali Kota Pariaman Belum Memahami Utuh SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Komisi VIII DPR menilai Wali Kota Pariaman Genius Umar belum memahami secara utuh maksud SKB 3 Menteri tersebut.

Selasa, 16 Februari 2021

Wali Kota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud: Gubernur Bisa Beri Sanksi

Genius Umar menolak untuk menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah.

Selasa, 16 Februari 2021

Ketua Komisi X DPR: Sekolah Harus Diberi Hak Arahkan Siswa Pakai Seragam Sesuai Agama Masing-masing

Jika terjadi pemaksaan seperti ini maka sudah sewajarnya pemerintah melarang bahkan harus ada sanksi tegas bagi penyelenggara sekolahnya.

Senin, 15 Februari 2021

Dukung Revisi SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, PPP: Jangan Jadi Polemik, Cikal Bakal Perpecahan

Dukung revisi SKB 3 menteri oleh MUI, PPP harap SKB tersebut tidak menimbulkan polemik dan perpecahan di masyarakat.

Senin, 15 Februari 2021

sekretaris-komisi-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-asrorun-niam-sholeh.jpg

MUI: Menyebarkan Konten dengan Pose Mempertontonkan Aurat dan Aktivitas Buzzer Hukumnya Haram

Fatwa MUI juga mengharamkan masyarakat untuk mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain ataupun kelompok.

Minggu, 14 Februari 2021

MUI Minta Pemerintah Revisi SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap resmi terkait SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah.

Jumat, 12 Februari 2021

20130402_Sekolah_Madrasah_Ibtidaiyah_Swasta_Gummi_6776.jpg

SKB 3 Menteri Soal Seragam Tidak Berlaku untuk Murid Madrasah

Kemendikbud mengatakan SKB 3 Menteri soal seragam tidak berlaku untuk murid madrasah dan sekolah-sekolah keagamaan lain di Indonesia.

Jumat, 12 Februari 2021

KPAI Minta Sosialisasi SKB 3 Menteri Minimal 1 Tahun

Retno Listyarti meminta agar sosialiasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal seragam sekolah dilaksanakan selama setahun.

Senin, 8 Februari 2021

Misinformasi Soal SKB 3 Menteri, KPAI: Orang Tua Anggap Siswa Berjilbab Dilarang

misinformasi ini terjadi karena banyak siswa, guru, dan orang tua yang tidak membaca secara keseluruhan mengenai SKB ini.

Senin, 8 Februari 2021

Dukung SKB 3 Menteri, Komnas HAM: Negara Tidak Boleh Memaksa dan Melarang Keyakinan Beragama

Menurut Beka, SKB ini sejalan dengan pendekatan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan beragama.

Senin, 8 Februari 2021

edu-fair-sma-muhammadiyah-2-surabaya_20191008_185516.jpg

Catatan Tentang SKB 3 Menteri Mengenai Pemakaian Jilbab di Sekolah

Sebelum terbitnya SKB 3 Menteri di atas, jagad lini maya sudah lebih dahulu diramaikan oleh polemik pro-kontra soal aturan yang mewajibkan

Senin, 8 Februari 2021

FSGI: Batas Waktu Pencabutan Aturan Seragam Sekolah Beratribut Agama Terlalu Terburu-buru

Menurut FSGI, batas waktu selama 30 hari untuk Pemda dan sekolah negeri mencabut aturan soal seragam dengan kekhususan agama terlalu terburu-buru.

Senin, 8 Februari 2021

SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Seragam Sekolah Dinilai Tidak Bijak, Berpotensi Memicu Kontroversi

Guspardi mengkritisi SKB 3 menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik yang dinilai berpotensi memicu kontroversi.

Minggu, 7 Februari 2021

Soal SKB 3 Menteri Penggunaan Pakaian Seragam, Pakar: Tampaknya Ada Beberapa Persoalan

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri menilai terkait Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) memunculkan persoalan.

Sabtu, 6 Februari 2021

Banten Siap Laksanakan SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah

Warga Banten menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan tanpa melihat suku, agama ras dan golongan tertentu

Jumat, 5 Februari 2021

TAG

SKB 3 Menteri

Inilah rincian jadwal libur lebaran 2021 dan daftar cuti bersama 2021.

Pembubaran FPI, menurut Ismail, merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak dalam penurunan tingkat intoleransi di Indonesia.

HNW menyampaikan bantuan dan cinderamata berupa Televisi dan sound system, yang diperlukan untuk kesuksesan program FKUB Jaksel.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menelpon Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Genius Umar.

Komisi VIII DPR menilai Wali Kota Pariaman Genius Umar belum memahami secara utuh maksud SKB 3 Menteri tersebut.

Genius Umar menolak untuk menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah.

Jika terjadi pemaksaan seperti ini maka sudah sewajarnya pemerintah melarang bahkan harus ada sanksi tegas bagi penyelenggara sekolahnya.

Dukung revisi SKB 3 menteri oleh MUI, PPP harap SKB tersebut tidak menimbulkan polemik dan perpecahan di masyarakat.

Fatwa MUI juga mengharamkan masyarakat untuk mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain ataupun kelompok.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap resmi terkait SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah.

Kemendikbud mengatakan SKB 3 Menteri soal seragam tidak berlaku untuk murid madrasah dan sekolah-sekolah keagamaan lain di Indonesia.

Retno Listyarti meminta agar sosialiasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal seragam sekolah dilaksanakan selama setahun.

misinformasi ini terjadi karena banyak siswa, guru, dan orang tua yang tidak membaca secara keseluruhan mengenai SKB ini.

Menurut Beka, SKB ini sejalan dengan pendekatan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan beragama.

Sebelum terbitnya SKB 3 Menteri di atas, jagad lini maya sudah lebih dahulu diramaikan oleh polemik pro-kontra soal aturan yang mewajibkan

Menurut FSGI, batas waktu selama 30 hari untuk Pemda dan sekolah negeri mencabut aturan soal seragam dengan kekhususan agama terlalu terburu-buru.

Guspardi mengkritisi SKB 3 menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik yang dinilai berpotensi memicu kontroversi.

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri menilai terkait Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) memunculkan persoalan.

Warga Banten menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan tanpa melihat suku, agama ras dan golongan tertentu