Pendidikan GOTAG
Sultan B Najamudin
Berita
-
Kepada Sandiaga Uno, Sultan Akui RUU Omnibus Law Cipta Kerja Sangat Urgent Bagi Pengembangan UMKM
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengakui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditangguhkan sangat dibutuhkan UMKM Indonesia.
-
Pasca Tertangkapnya Mafia Minyak Goreng, Sultan Minta BPK Audit BPDPKS
Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk segera melakukan audit terhadap BPDPKS.
-
Sultan Minta DPD RI Dilibatkan dalam Proses Pembahasan Revisi UU PPP
Sultan B Najamudin meminta agar DPD RI juga dilibatkan dalam proses pembahasan DIM Revisi undang-undang nomor 12 tahun 2011 soal PPP.
-
Sultan: Kolaborasi Jadi Penentu Keberhasilan Smeshub Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM
Smeshub merupakan super aplikasi digital yang secara khusus memberikan perhatian kepada kebutuhan bisnis pelaku UMKM Indonesia.
-
Pertanyakan Soal Subsidi Minyak Goreng Pemerintah, Sultan: Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Kartel
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai pemberian subsidi bukan menjadi solusi atas kelangkaan produk olahan kelapa sawit tersebut saat ini
-
Hadiri Hari Jadi Bengkulu Selatan, Sultan Harap Daerah Semakin Mandiri dan Inovatif
Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktifitas dan nilai tambah potensi daerah di tengah ancaman pemanasan global
-
NU Turut Mendukung Wacana Penundaan Pemilu, Sultan : Pak Jokowi Harus Segera Bersikap
Sultan B Najamudin menyayangkan sikap Ketua umum Ormas Islam NU yang turut menyatakan dukungan terhadap wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024
-
Sultan Apresiasi OJK Kembangkan Ekonomi Umat Melalui Skema Pembiayaan Berbasis Wakaf
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendukung OJK dalam mengembangkan ekonomi kelompok usaha mikro lewat Bank Wakaf Mikro (BWM).
-
Sultan Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban Gempa Pasaman Barat Sumbar
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin desak pemerintah memulihkan kondisi sosial masyarakat korban gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar.
-
Harga Kedelai Naik, Sultan Minta Pemerintah Beri Insentif Fiskal Bagi UMK Pengolahan Tempe-Tahu
Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui Kementerian segera melakukan pencegahan terjadinya kekosongan persediaan tempe
-
Sultan Usulkan JHT Dicairkan pada Usia Minimal 45 Tahun
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah merubah batas usia maksimal pencairan program JHT menjadi 45 tahun
-
Hadiri Expo UMKM Jogjakarta, Sultan: Kesenjangan Valuasi UMKM Indonesia Sangat Ekstrem
Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyebutkan platform digital dapat menjawab semua problem pengembangan ekosistem bisnis UMKM secara inklusif
-
Wakil Ketua DPD RI Minta KLHK Gunakan Teknologi Drone Berantas Penebangan Ilegal di TNKS Kerinci
Fakta deforestasi yang mengancam masa depan kelestarian hutan lindung terluas Sumatera menjadi perhatian Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
-
Di Harlah NU Ke-96, Sultan Dorong NU Bantu Pemulihan Afganistan
Menurutnya, keterlibatan cendikiawan muslim Indonesia dalam proses pemulihan Afganistan akan berdampak besar terutama terhadap perdamaian dari konflik
-
Usut Korupsi Satelit Kemenhan, Sultan: Jaksa Agung Sangat Progresif
DPD RI mendukung penuh setiap tindakan hukum kasus penyalahgunaan anggaran negara dalam jumlah besar.
-
Waket DPD RI Dorong Batan dan PLN Kolaborasi Kembangkan Energi Nuklir
Berdasarkan data Batan, Indonesia memiliki bahan baku nuklir berupa sumber daya uranium sebanyak 81.090 ton dan juga thorium sebanyak 140.411 ton.
-
Waket DPD RI: Negara Wajib Kontrol Aktivitas R&D, Tapi Tidak Boleh Didikte
Sultan juga menekankan agar Negara melalui BRIN mengapresiasi serta kemudian mengembangkan karya dan hasil riset dan inovasi masyarakat.
-
Dorong Riset dan Inovasi Daerah, Waket DPD RI: Daerah 3T Perlu Tenaga Ahli
Intervensi riset dan inovasi ini sangat krusial di daerah otonom yang belum memiliki kemampuan mandiri secara fiskal.
-
Waket DPD RI Apresiasi Gagasan RUU Perubahan Iklim Menjadi Rekomendasi Muktamar ke-34 NU
DPD siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk ormas Islam seperti NU dalam menyusun RUU perubahan iklim.
-
Soal Bawang Impor, Waket DPD RI Pertanyakan RIPH dan Aturan Wajib Tanam bagi Importir
Pihaknya mendorong agar lembaga pengawasan seperti BPK RI untuk melakukan audit terhadap setiap RIPH dan SPI setiap perusahaan import.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved