UU Pilkada

Berita Foto (83)

KPU Akan Gugat UU Pilkada

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya sepakat untuk menggugat hasil revisi undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Senin, 11 Juli 2016
Presiden Jokowi Sudah Tandatangani UU Pilkada

Beberapa poin-poin penting dalam UU Pilkada yang baru antara lain: peningkatan kualitas verifikasi calon perseorangan.

Minggu, 3 Juli 2016

'DPR Sengaja Mempersulit Calon Kepala Daerah Independen'

Hal itu disampaikan Putu dan Titi menyikapi aturan baru soal verifikasi faktual dukungan hasil revisi UU Pilkada.

Kamis, 9 Juni 2016

Menkumham Tegaskan DPR Tak Bisa Judicial Review UU Pilkada di MK

Hal itu berbeda dengan DPRD bila ingin mengajukan judicial review karena ingim disamakan dengan DPR.

Selasa, 7 Juni 2016
UU Pilkada Disahkan, Pesta Demokrasi akan Berjalan Sesuai Keinginan Senayan?

Revisi kedua UU No. 1 Tahun 2015 yang telah disahkan telah berhasil membuat rumah kaca bagi penyelenggara pilkada.

Senin, 6 Juni 2016
Inilah Tanggapan DPP PPP atas Disahkannya UU Pilkada

Sehubungan dengan disahkannya UU Pilkada oleh DPR RI pada hari Kamis (2/6/2016) dengan ini DPP PPP mengambil sikap sebagai berikut :

Jumat, 3 Juni 2016
Al Muzzammil: Aturan yang Mengharuskan Legislator Mundur Saat Maju di Pilkada Tak Adil

Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mempersilakan kepada para anggota DPRD dan masyarakat untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pilkada

Kamis, 2 Juni 2016
Ini Poin Penting Revisi UU Pilkada Versi PKS

Sangat penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi munculnya calon-calon kepala daerah yang berkualitas

Selasa, 31 Mei 2016
Tjahjo Kumolo Berharap Tidak Ada Voting Dalam Revisi UU Pilkada

Tjahjo Kumolo mengharapkan tidak ada voting dalam penetapan revisi UU Pilkada yang akan mencapai tahap finalisasi pada Selasa

Selasa, 31 Mei 2016
Anggota Komisi III Sebut Alasan Mengapa UU Pilkada Harus Direvisi

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengapresiasi pemerintah yang telah bekerja keras membahas RUU Pilkada bersama DPR.

Senin, 30 Mei 2016
Politikus PDIP: Aturan Anggota DPR Beda dengan Tentara atau PNS

Sejumlah pihak meminta revisi UU Pilkada mengatur anggota DPR yang maju sebagai calon kepala daerah

Jumat, 6 Mei 2016
Mendagri Nilai Tahapan Pilkada Tidak Perlu Tunggu RUU

Mekanisme tahapan pilkada tidak banyak diubah di dalam Revisi Undang-Undang Pilkada, sehingga KPU dapat memulai tahapan

Kamis, 28 April 2016
Syarat Jalur Perseorangan Naik Selamat Tinggal Demokrasi Deliberatif

Usul pengetatan syarat calon perseorangan dalam pilkada mengemuka dari sejumlah legislator DPR dalam rangka revisi UU tentang Pilkada.

Minggu, 27 Maret 2016
Pemerintah Pusatkan Perhatian Terhadap 12 Poin Terkait Revisi UU Pilkada

Dalam agenda tersebut, ia memaparkan sejumlah agenda pemerintah di antaranya revisi UU Pilkada.

Selasa, 1 Maret 2016

Materi Keterbukaan Informasi Harus Masuk RUU Pilkada

Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono meminta materi keterbukaan informasi publik harus dimasukkan ke dalam revisi UU Pilkada.

Jumat, 26 Februari 2016

Jokowi Diminta Terbitkan Perppu Pilkada

Praktisi hukum Andi Syafrani mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mencabut Pasal 158 Undang Undang (UU) Pilkada.

Selasa, 5 Januari 2016
ICW: Setahun Tidak Berprestasi, DPR RI Hanya Ciptakan Polemik

Indonesia Corruption Watch menilai Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 minim prestasi.

Kamis, 8 Oktober 2015
DPR Mulai Pembicaraan Informal Bahas Poin Revisi UU Pilkada

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui adanya pembicaraan informal tiap fraksi mengenai revisi UU Pilkada.

Jumat, 21 Agustus 2015
Masinton Pasaribu: Revisi UU Pilkada Harus Beres Tahun Ini

Revisi UU Pilkada harus beres 2015, karena di dalamnya tidak mengantisipasi daerah yang hanya punya pasangan calon tunggal.

Jumat, 14 Agustus 2015
Dialog Kenegaraan DPD RI: Polemik Pilkada Serentak

DPD RI menilai UU Pilkada yang dibuat masih banyak kelemahan dan dipaksakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak

Kamis, 6 Agustus 2015

⟪⟨3 4 5 6 7 8 ⟩

Berita Terkini

Deretan Juara Indonesia Masters 5 Tahun Terakhir, Merah Putih Rasakan 2 Kali Kering Medali

3 menit lalu
Negara Jamin Hak Tanah Warga Terdampak Banjir Tetap Terlindungi Meski Sertifikat Hilang

6 menit lalu
Gelar 2026 Indonesian Day Business Forum, KB Bank Tegas Dukung Hubungan Investasi Indonesia-Korea

10 menit lalu
Urgensi Tata Kelola Aset Digital yang Teregulasi

12 menit lalu
Kaki Anak Terlihat Datar? Ini Penjelasan yang Perlu Diketahui Orang Tua

17 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

UU Pilkada

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya sepakat untuk menggugat hasil revisi undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Beberapa poin-poin penting dalam UU Pilkada yang baru antara lain: peningkatan kualitas verifikasi calon perseorangan.

Hal itu disampaikan Putu dan Titi menyikapi aturan baru soal verifikasi faktual dukungan hasil revisi UU Pilkada.

Hal itu berbeda dengan DPRD bila ingin mengajukan judicial review karena ingim disamakan dengan DPR.

Revisi kedua UU No. 1 Tahun 2015 yang telah disahkan telah berhasil membuat rumah kaca bagi penyelenggara pilkada.

Sehubungan dengan disahkannya UU Pilkada oleh DPR RI pada hari Kamis (2/6/2016) dengan ini DPP PPP mengambil sikap sebagai berikut :

Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mempersilakan kepada para anggota DPRD dan masyarakat untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pilkada

Sangat penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi munculnya calon-calon kepala daerah yang berkualitas

Tjahjo Kumolo mengharapkan tidak ada voting dalam penetapan revisi UU Pilkada yang akan mencapai tahap finalisasi pada Selasa

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengapresiasi pemerintah yang telah bekerja keras membahas RUU Pilkada bersama DPR.

Sejumlah pihak meminta revisi UU Pilkada mengatur anggota DPR yang maju sebagai calon kepala daerah

Mekanisme tahapan pilkada tidak banyak diubah di dalam Revisi Undang-Undang Pilkada, sehingga KPU dapat memulai tahapan

Usul pengetatan syarat calon perseorangan dalam pilkada mengemuka dari sejumlah legislator DPR dalam rangka revisi UU tentang Pilkada.

Dalam agenda tersebut, ia memaparkan sejumlah agenda pemerintah di antaranya revisi UU Pilkada.

Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono meminta materi keterbukaan informasi publik harus dimasukkan ke dalam revisi UU Pilkada.

Praktisi hukum Andi Syafrani mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mencabut Pasal 158 Undang Undang (UU) Pilkada.

Indonesia Corruption Watch menilai Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 minim prestasi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui adanya pembicaraan informal tiap fraksi mengenai revisi UU Pilkada.

Revisi UU Pilkada harus beres 2015, karena di dalamnya tidak mengantisipasi daerah yang hanya punya pasangan calon tunggal.

DPD RI menilai UU Pilkada yang dibuat masih banyak kelemahan dan dipaksakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak