Yenti Garnasih

Berita Foto (1)

Kalau DPR Berniat Baik Untuk Perbaikan KPK, Panggil Saja Melalui Komisi III

Sebenarnya, imbuhnya lebih lanjut, KPK sedang bekerja dengan kasus-kasusnya yang harus segera diselesaikan.

Rabu, 23 Agustus 2017
Fahri Hamzah Terlalu Arogan Minta Pansus KPK Panggil Presiden Jokowi

Menurut Yenti, sebaiknya Fahri Hamzah memikirkan saja bagaimana tugas DPR yang belum selesai,

Rabu, 23 Agustus 2017
Signal Presiden Tolak Pelemahan KPK Bisa Diperkuat Dengan Sikap Tolak Angket

Jokowi mengatakan, apabila ada yang harus diperbaiki dari kinerja KPK, maka KPK harus melakukan pembenahan.

Selasa, 13 Juni 2017
Parpol Kirim Wakil ke Pansus Angket Karena Marah Dengan KPK

Meski mereka menolak dugaan itu tapi sulit orang untuk tidak mengkaitkan alasan tersebut

Kamis, 8 Juni 2017
Pakar Hukum: Sangat Aneh Kalau DPR Tetap Nekad Menggulirkan Angket KPK

"Apalagi sekarang yang bersangkutan (Miryam) tersangka dan ditahan, sangat aneh kalau tetap nekad menggulirkan Angket,"

Rabu, 17 Mei 2017
Presiden Berikan Dukungan ke KPK Tak Takut Tekanan Siapapun

Yenti Garnasih menilai Presiden memberikan dukungan positif terhadap KPK

Sabtu, 6 Mei 2017
DPR Diminta Jangan Memaksa Minta Buka Rekaman BAP Miryam S Haryani

hak angket yang digulirkan berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi

Sabtu, 29 April 2017
Hak Angket e-KTP Sama Saja Melemahkan KPK

DPR seharusnya tidak bersikeras mengajukan hak angket kasus dugaan korupsi KTP elektronik untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

Jumat, 28 April 2017
Pakar Hukum: Sangat Disayangkan Kalau DPR Tetap Ngotot Mau Gelar Angket KPK

Rekaman hasil penyidikan adalah substansi hukum dan merupakan ranah penegakan hukum.

Kamis, 27 April 2017
DPR Intervensi Proses Hukum Miryam Jika Gulirkan Hak Angket KPK

Rekaman hasil penyidikan adalah substansi hukum dan merupakan ranah penegakan hukum.

Kamis, 20 April 2017
Pakar: Harusnya Panggil 6 Anggota DPR yang Dituding Tekan Miryam

Novel Baswedan mengungkap Miryam mengaku ditekan Bambang Soesatyo, Azis Syamsudin, Desmond J Mahesa

Jumat, 31 Maret 2017
Beri Keterangan Palsu, Harusnya Miryam Dinaikkan Statusnya Menjadi Tersangka

Miryam memberikan keterangan berbeda yakni yang bersangkutan ditekan penyidik KPK menjadi berubah sekarang ditekan anggota DPR.

Jumat, 31 Maret 2017
Pengamat: Kasus Korupsi e-KTP Bersihkan Orang-orang Korup di Dalam Pemerintahan Jokowi

"Bagi Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya positif yaitu dibersihkan dari orang korup dalam pemerintahannya," ujar Yenti.

Senin, 13 Maret 2017
Penuntasan Mega-Korupsi e-KTP Pertaruhan Besar Bagi Reputasi Jokowi-JK

"Hukum tidak boleh tergantung situasi politik. Proses harus terus dijalankan," kata Mahfud MD

Minggu, 12 Maret 2017
Pakar Hukum: Mau Guncang Politik atau Tidak Bukan Urusan KPK

Alhasil kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu akan memasuki babak baru.

Rabu, 8 Maret 2017
Pengamat: Tugas Polisi Mendalami Tuduhan Antasari

Sejak awal bergulir kasus pembunuhan Nasrudin banyak menuai opini. Terutama pada proses persidangan dan putusan yang agak aneh.

Rabu, 15 Februari 2017
Pakar Hukum: Tak Perlu Bentuk Pansus Makar, Karena Masing-masing Sudah Ada Tugasnya

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai anggota DPR tidak perlu sibuk-sibuk membentuk Panitia Khusus Makar.

Jumat, 13 Januari 2017
Mantan Panitia Seleksi KPK Menggugat Banyak Kasus Lama yang Mangkrak

Pimpinan KPK berjanji akan mulai memilah kasus lama untuk ditentukan penyelesaiannya, apakah dilanjutkan KPK, atau diserahkan ke Polri atau Kejaksaan.

Kamis, 12 Januari 2017
Sikap Jaksa Agung Enggan Berasumsi Soal Hendropriyono Dianggap Wajar

"Bisa dipahami kalau Jaksa Agung baru akan menyikapi setelah melihat dokumen asli,"

Rabu, 26 Oktober 2016
Pakar Hukum: Aneh, Kok SBY dan Eks Menterinya Hanya Punya Salinan

Diberitakan SBY dan eks Menteri KIB menegaskan tidak memiliki dokumen asli TPF tersebut.

Selasa, 25 Oktober 2016

⟪⟨5 6 7 8 9 10 ⟩

Berita Terkini

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Yenti Garnasih

Sebenarnya, imbuhnya lebih lanjut, KPK sedang bekerja dengan kasus-kasusnya yang harus segera diselesaikan.

Menurut Yenti, sebaiknya Fahri Hamzah memikirkan saja bagaimana tugas DPR yang belum selesai,

Jokowi mengatakan, apabila ada yang harus diperbaiki dari kinerja KPK, maka KPK harus melakukan pembenahan.

Meski mereka menolak dugaan itu tapi sulit orang untuk tidak mengkaitkan alasan tersebut

"Apalagi sekarang yang bersangkutan (Miryam) tersangka dan ditahan, sangat aneh kalau tetap nekad menggulirkan Angket,"

Yenti Garnasih menilai Presiden memberikan dukungan positif terhadap KPK

hak angket yang digulirkan berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi

DPR seharusnya tidak bersikeras mengajukan hak angket kasus dugaan korupsi KTP elektronik untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

Rekaman hasil penyidikan adalah substansi hukum dan merupakan ranah penegakan hukum.

Rekaman hasil penyidikan adalah substansi hukum dan merupakan ranah penegakan hukum.

Novel Baswedan mengungkap Miryam mengaku ditekan Bambang Soesatyo, Azis Syamsudin, Desmond J Mahesa

Miryam memberikan keterangan berbeda yakni yang bersangkutan ditekan penyidik KPK menjadi berubah sekarang ditekan anggota DPR.

"Bagi Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya positif yaitu dibersihkan dari orang korup dalam pemerintahannya," ujar Yenti.

"Hukum tidak boleh tergantung situasi politik. Proses harus terus dijalankan," kata Mahfud MD

Alhasil kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu akan memasuki babak baru.

Sejak awal bergulir kasus pembunuhan Nasrudin banyak menuai opini. Terutama pada proses persidangan dan putusan yang agak aneh.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai anggota DPR tidak perlu sibuk-sibuk membentuk Panitia Khusus Makar.

Pimpinan KPK berjanji akan mulai memilah kasus lama untuk ditentukan penyelesaiannya, apakah dilanjutkan KPK, atau diserahkan ke Polri atau Kejaksaan.

"Bisa dipahami kalau Jaksa Agung baru akan menyikapi setelah melihat dokumen asli,"

Diberitakan SBY dan eks Menteri KIB menegaskan tidak memiliki dokumen asli TPF tersebut.