Breaking News:

Bertekuk Lutut, Facebook dan Google Harus Bayar Konten Berita di Australia

Pada masa depan lanskap media Australia dipertaruhkan bila regulasi ini tidak diundangkan.

Nextren
Ilustrasi Google 

TRIBUNNEWS.COM, SYDNEY - Upaya pemerintah Australia memaksa raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Facebook Inc dan Alphabet Inch Google untuk membayar media Australia untuk setiap konten berita dinilai langkah penting melindungi jurnalisme independen.

Australia akan menjadi negara pertama di dunia yang meminta Facebook dan Google membayar konten berita yang disediakan perusahaan media dalam bentuk royalti. Beleid itu akan menjadi regulasi pada tahun ini, ujar Bendahara, Josh Frydenberg.

"Ini tentang upaya adil untuk bisnis media berita Australia. Ini tentang memastikan bahwa kami telah meningkatkan persaingan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan lanskap media yang berkelanjutan," kata Frydenberg kepada wartawan di Melbourne seperti dilansir Reuters, Jumat (31/7/2020).

Ia mengatakan, pada masa depan lanskap media Australia dipertaruhkan bila regulasi ini tidak diundangkan.

Baca: Presiden AS Donald Trump Ancam Google, Apple, Facebok, dan Amazon

Langkah Australia ini terjadi di saat perusahaan raksasa teknologi berupaya menghindari permintaan negara-negara di dunia untuk berbagi kue iklan yang lebih besar dengan negara tempat mereka mendapatkan iklan.

Baca: Pakistan Blokir Bigo Live dan Peringatkan TikTok, Pernah Kirim Ratusan Keluhan ke Facebook & Twitter

Sehari setelah Google dan Facebook mendapat tekanan dugaan penyalahgunaan kekuatan pasar dari anggota parlemen AS dalam sidang di Kongres.

Menyusul pertanyaan tentang keadaan pasar media dan kekuatan platform AS pemerintah Australia akhir tahun lalu mengatakan kepada Facebook dan Google untuk menegosiasikan kesepakatan sukarela dengan perusahaan media untuk menggunakan konten mereka.

Pembicaraan itu tidak berhasil dan Canberra sekarang mengatakan jika sebuah perjanjian tidak dapat dicapai melalui arbitrase dalam waktu 45 hari, Otoritas Media dan Komunikasi Australia akan menetapkan persyaratan yang mengikat secara hukum atas nama pemerintah.

Google mengatakan peraturan itu mengabaikan "miliaran klik" yang dikirimkannya ke penerbit berita Australia setiap tahun.

"Ini mengirimkan pesan mengenai bisnis dan investor bahwa pemerintah Australia akan melakukan intervensi daripada membiarkan pasar bekerja," kata Mel Silva, direktur pelaksana Google Australia dan Selandia Baru, dalam sebuah pernyataan.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved