Apple Hapus Aplikasi Al Quran di China, Mengapa?

TRIBUNNEWS.COM - Apple telah menghapus salah satu aplikasi Alquran terlaris di China.

Penghapusan itu ternyata merupakan permintaan dari pemerintah China.

Aplikasi yang bernama Quran Majeed tersedia untuk seluruh region AppStore di dunia dan telah diulas sebanyak 150.000 orang.

Terkait permintaan untuk menghapus aplikasi tersebut, pemerintah China belum memberikan tanggapan.

Baca juga: Pasutri di Jepang Ditangkap Polisi, Diduga Jual Kabel Pengisi Baterai Menyerupai Buatan Apple

Baca juga: Daftar Harga iPad dan Aksesoris Apple Oktober 2021, Mulai Rp 400 Ribuan

Dikutip dari BBC bahwa penghapusan aplikasi tersebut terlihat pertama kali oleh laman yang memontior aplikasi pada App Store secara global, Apple Censorship.

Pembuat aplikasi Quran Majeed, PDMS mengatakan bahwa aplikasinya dihapus di Cihna karena membutuhkan dokumentasi tambahan.

"Berdasarkan penjelasan Apple, aplikasi Quran Majeed telah dihapus dari App Store di China karena memerlukan konten tambahan dari otoritas China."

"Kita masih mencoba untuk berdiskusi dengan Administrasi Siber China dan otoritas lain yang berhubunguan agar isu tersebut segera terselesaikan," jelasnya.

PDMS pun mengatakan bahwa terdapat sekitar sejuta pengguna aplikasinya di China.

Bahkan Partai Komunis China mengakui keberadaan Islam sebagai sebuah agama di China.

Kembali kepada peristiwa penghapusan aplikasi Quran, Apple menolak untuk berkomentar.

Namun apabila mengacu kepada kebijakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh Apple menyatakan bahwa Apple mematuhi segala hukum setempat dan pada saat ini terdapat isu yang kompleks tentang kebijakan pemerintah yang mungkin tidak setujui.

Masih dikutip dari sumber yang sama, alasan penghapusan aplikasi Quran Majeed masih belum jelas padahal secara global diklaim telah dipercayai oleh hampir 35 juta umat Islam.

Apple pun tidak hanya sekali melakukan penghapusan aplikasi di suatu negara.

Akhir bulan lalu, Apple dan juga Google juga melakukan penghapusan aplikasi bernama "Smart Voting" di Rusia dan dibuat oleh pemimpin oposisi pemerintah Rusia, Alexei Navalny.