1,3 Miliar Data Kartu SIM Dilaporkan Dijual Rp 742 Juta, Berikut Pernyataan Menkominfo

Tak tanggung-tanggung, jumlah data pendaftaran yang bocor dan dijual di sebuah forum di dunia maya itu mencapai 1,3 miliar data.

Editor: Hendra Gunawan
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data pribadi masyarakat Indonesia dilaporkan kembali bocor dan dijual di dunia maya.

Setelah beberapa waktu lalu data pelanggan Indihome dan PLN bocor dan dijual di dunia maya, kali ini giliran data pendaftaran kartu SIM telepon seluler Indonesia yang bocor.

Tak tanggung-tanggung, jumlah data pendaftaran yang bocor dan dijual di sebuah forum di dunia maya itu mencapai 1,3 miliar data.

Data pendaftaran itu meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran.

Pemilik akun twitter Muh. Rifqi Priyo S (@SRifqi) yang pertama mencuitkan kasus kebocoran data ini. Cuitannya itu diunggah pada Kamis (1/9) pagi.

Baca juga: Heboh 1,3 Miliar Data Pendaftar SIM Card Telepon Seluler Indonesia Bocor dan Dijual di Internet

“1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon seluler Indonesia bocor! Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal
Pendaftaran,” tulis Rifqi.

Dalam cuitan yang disertai tangkapan layar yang diunggah Rifqi itu tampak hacker dengan nama Bjorka yang menjual data itu menyatakan bahwa data tersebut didapatkannya dari seorang oknum Kominfo RI.

Data registrasi kartu SIM itu dijual seharga Rp 742 juta. Untuk meyakinkan calon pembeli bahwa data yang dijualnya itu
asli, sang penjual juga membagikan sampel gratis sebanyak 2 juta data.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate membantah data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia yang dikabarkan bocor dan kemudian dijual di sebuah forum di dunia maya berasal dari kementerian yang dipimpinnya.

“Yang pasti data itu tidak ada di Kominfo,” kata Johnny di Nusa Dua, Bali.

Namun demikian , kata Johnny, atas mandat peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) harus melakukan audit untuk mencari tahu data itu sebenarnya apa statusnya.

“Kalau benar terjadi kebocoran data dan ketidakpatuhan oleh PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik), Kominfo sebagai regulator akan melakukan audit teknologi security
di PSE tersebut,” kata Johnny.

Adapun Kominfo dalam keterangan resminya mengatakan sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut.

Kominfo juga mengaku tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

Baca juga: Data Penting Diduga Diretas, Jasa Marga: Yang Bocor Bukan Data Pelanggan

“Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo,” kata Humas Kominfo dalam pernyataan resminya.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyoroti kasus kebocoran data 1,3 miliar nomor telepon seluler di Indonesia dan diduga dijual di sebuah forum online Breached Forums.

“Walaupun Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi belum selesai, tapi kebocoran data ini harus diproses secara hokum,” kata Hasanuddin.

Politisi senior PDI Perjuangan ini mengungkap ada sekian ratus juta pemilik data atau subjek data yang sudah tentu merasa dirugikan. Dia menegaskan, sumber kebocoran
data ini harus diungkap dan ditelusuri.

“Kalau sumber kebocorannya berasal dari oknum Kominfo, maka oknum tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban,” ujar Hasanuddin.(Tribun Network/dod/mam/wly)

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved