Sosok Zhang Yiming, Pendiri TikTok yang Aplikasinya Dinilai Menteri Jokowi Bisa Matikan UMKM

Kesuksesan TikTok semakin pesat setelah ByteDance membeli dan mengakuisisi Musical.ly, layanan media sosial Tiongkok yang berkantor pusat di Shanghai, China.

Musical.ly dianggap sebagai cikal bakal TikTok karena awalnya media sosial tersebut digunakan oleh penggunanya untuk dengan mudah membuat dan berbagi video lip-sync pendek kepada pengguna lain.

Kesuksesan yang dituai Zhang dari TikTok semakin tak terbendung hingga mengantarkannya menduduki peringkat kedua sebagai orang terkaya di China. Tak berhenti sampai di situ, ByteDance kini memiliki valuasi sebesar 75 miliar dolar Amerika Serikat.

Ia juga dinobatkan sebagai orang terkaya ke-61 versi Forbes. Kekayaan yang dimiliki Zhang Yiming mencapai 16,2 miliar dolar AS.

Polemik TikTok Shop di Indonesia

Akhir-akhir ini TikTok Shop tengah menjadi sorotan di kalangan menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Polemik TikTok Shop awalnya muncul dari pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang mengkhawatirkan Project S TikTok Shop.

Teten mencurigai Project S bakal digunakan TikTok untuk mengoleksi data produk yang laris-manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China. Hal ini, dinyakini dapat mematikan UMKM lokal.

Ia mengaku menolak keberadaan TikTok Shop, tapi bukan ingin melarang platform tersebut.

Namun, ia ingin melindungi produk dalam negeri yang keberadaannya semakin terancam karena produk impor masuk ke dalam negeri dengan harga sangat murah.

"[Usaha milik] pedagang Tanah Abang mati. Konveksi di Jawa Barat mati karena masuk barang impor yang sangat murah lewat perdagangan platform digital," kata Teten.

Baca juga: Bela TikTok Shop, Menkominfo Budi Arie: Sosial Commerce Tidak Melanggar Undang-Undang

"Saya bukan spesifik ngomong ke salah satu platform digital. Kami mau atur semua. Hari ini sudah dikuasai asing, masa kita tidak punya kesadaran?" Lanjutnya.

Ia pun menyatakan Indonesia menjadikan China sebagai tolok ukur dalam menggodok peraturan mengenai ekonomi digital.

Adapun peraturan ini akan dibentuk melalui Satgas Transformasi Digital yang saat ini dikepalai oleh Menteri Sekretaris Negara.

"China itu transformasi digitalnya melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi lama. Dalam waktu 10 tahun, di China 2012-2022 ekonomi digital meningkat 5 kali lipat," ujar Teten.

"[Ekonomi digital] di sana menyumbang 41,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB). 90 persen domestik, asingnya 10 persen. Kalau kita tidak mengatur, siapa yg bodoh?" Sambungnya.