TOPIK
Kasus Minyak Goreng
-
Pemerintah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng, mulai 28 April 2022.
-
Indrasari Wisnu Wardhana juga berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya pada 201
-
Ketum Partai Demokrat AHY meminta agar pemerintah mengusut tuntas masalah minyak goreng, jangan sampai ada yang dikambing hitamkan.
-
Jokowi melarang ekspor baku minyak goreng atau minyak sawit mentah (crude palm oil / CPO) dan minyak goreng per Kamis, 28 April 2022, mendatang.
-
Meski begitu, legislator Partai Gerindra ini mewanti-wanri agar jangan sampai kebijakan itu justru merugikan petani sawit.
-
Nusron berharap dengan kebijakan berani Presiden ini, harga minyak goreng bisa kembali normal di pasaran, yakni Rp 14.000 per liter.
-
Presiden Joko Widodo meminta agar persoalan mafia minyak goreng (migor) dapat diusut tuntas dinilai sebagai komitmen nyata mendukung penegakan hukum
-
Pengusaha akan menghormati dan melaksanakan kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak goreng.
-
KPK tengah mendalami kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus tersebut. Pihaknya bakal melakukan analisa dan evaluasi internal terlebih dahulu.
-
Indrasari Wisnu diduga tidak teliti dan tidak melakukan pengecekan terkait persetujuan ekspor minyak goreng.
-
Kejaksaan Agung RI menggeledah setidaknya 10 tempat terkait dugaan kasus penerbitan persetujuan ekspor (PE) fasilitas ekspor crude palm oil (CPO)
-
Nama Muhammad Lutfi terus diseret dalam kasus penerbitan persetujuan ekspor (PE) fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) seusai anak buahnya tersangka
-
Indrasari Wardhana berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya pada 2016-2021
-
Barita menyatakan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan berani terhadap siapapun pelaku kejahatan termasuk mafia minyak goreng
-
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menyampaikan barang bukti yang disita berupa 650 dokumen hijgga barang elektroni
-
Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak turut menyoroti terkait pengungkapan tersangka kasus ekspor minyak goreng
-
MAKI meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengembangkan penyidikan dalam dugaan kasus minyak goreng
-
Tim Penyidik Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan penanganan kasus gratifikasi ekspor minyak goreng, Jumat (22/4/2022).
-
Febrie menyampaikan barang bukti yang disita dari penggeledahan itu dapat memperkuat konstruksi hukum
-
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menjelaskan duduk perkara kasus izin ekspor minyak goreng yang menyeret Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
-
Kejaksaan Agung RI menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk dapat menjerat korporasi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi persetujuan izin
-
Kejaksaan Agung RI menggandeng BPK dan BPKP untuk menghitung jumlah kerugian negara terkait kasus mafia minyak goreng.
-
Hingga hari ini KPPU telah melayangkan 37 panggilan kepada berbagai pihak termasuk pengusaha dan pemerintah terkait kasus tersebut.
-
Pemerintah juga perlu menggunakan seluruh instrumen kebijakan dan perangkat yang dimiliki untuk menjamin ketersediaan minyak goreng
-
Kejaksaan Agung RI menggeledah setidaknya 10 tempat terkait dugaan kasus penerbitan persetujuan ekspor (PE) fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau
-
Penggeledahan dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia mulai dari Batam, Medan hingga Surabaya
-
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan hingga hari ini, pihaknya telah melayangkan 37 panggilan terkait minyak goreng.
-
Boyamin mengungkapkan pihaknya meminta pemerintah untuk dapat bersikap tegas, salah satunya dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) Lahan dan Izin Usaha
-
Puan mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas oknum yang terlibat dalam permasalahan kelangkaan minyak goreng.
-
Mendag Lutfi mengaku terkejut dan prihatin saat mengetahui anak buahnya terjerat kasus minyak goreng. Hal ini dikatakannya di akun Instagram pribadi.
Pendidikan GO
