TOPIK
Pemilu 2024
-
Tak Ada Kampanye, Partisipasi Pemilih Saat Pemungutan Suara Ulang Tergantung Sosialisasi KPU
Antusiasme pemilih dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) sangat tergantung sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Jadwal Pemungutan Suara Ulang Belum Dijadwalkan, KPU: Dalam Proses Legalisasi Dokumen
Sebelumnya KPU telah menggelar koordinasi persiapan tindak lanjut Putusan MK tentang PHPU legislatif selama tiga hari sejak Rabu (12/6/2024) lalu.
-
Awasi Data Pemilih dan Netralitas ASN, Bawaslu Pastikan Tak Ada Pelanggaran KPU Atas Putusan MK
Bawaslu memastikan tak ada pelanggaran pemilu yang terjadi saat proses tindak lanjut KPU atas Putusan MK terkait PHPU berjalan.
-
Mantan Ketua MK: Jalankan Saja Putusan MK Soal Irman Gusman, Jangan Diperdebatkan
Jimly mengatakan, putusan MK tidak perlu diperdebatkan lagi. Dijelaskannya, hakim MK bukanlah orang bodoh yang tidak memahami persoalan.
-
Sandiaga Uno Minta Maaf PPP Gagal Lolos ke Senayan
Politikus PPP Sandiaga Uno meminta maaf kepada seluruh kader atas kegagalan partai berlambang Kakbah itu lolos ke DPR RI periode 2024-2029.
-
PPP Gagal Lolos ke Senayan, Suharso Monoarfa Sebut Mardiono Harus Tanggung Jawab
Suharso menyoalkan pernyataan Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono yang tak mau disalahkan atas kegagalan PPP tak lolos ke Senayan.
-
Respons KPU Terkait Maraknya Kritik Terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu
Putusan MK dinilai pengamat sekaligus pengajar Hukum Pemilu Titi Anggraini sebagai konfirmasi atas menurunnya kualitas pemilu kali ini
-
Pengamat: Putusan PHPU, Konfirmasi Atas Menurunnya Kualitas Pemilu
Pengamat Titi Anggraini mengatakan banyaknya putusan MK mengkonfirmasi bahwa ada masalah serius penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu 2024.
-
Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Berencana Merekrut Kembali KPPS
Ada 44 gugatan PHPU yang dikabulkan MK dan tersebar di berbagai wilayah. KPU juga diberi waktu yang berbeda untuk melakukan tindak lanjut.
-
Banyak Perkara Sengketa Pileg 2024 Dikabulkan, Ini Kata Hakim Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara mengenai banyaknya perkara sengketa Pileg 2024 yang dikabulkan.
-
MK Putuskan 20 Pemungutan Suara Ulang, Digelar Tanpa Kampanye
Pemungutan suara ulang ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pileg 2024.
-
KPU Mulai Gelar Koordinasi Persiapan Tindak Lanjut Putusan MK Bersama Jajaran Daerah
Anggota KPU RI, Idham Holik menyebut pihaknya mulai menggelar koordinasi persiapan tindak lanjut Putusan MK tentang PHPU.
-
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Tanpa Kampanye
Terdapat 7 PSU yang dilakukan dalam batas waktu 45 hari, 11 PSU dalam rentang waktu 30 hari, dan 2 PSU digelar dalam waktu 21 hari.
-
Banyak Sengketa Pileg 2024 Dikabulkan MK, Ray Rangkuti Soroti Kinerja Buruk Penyelenggara Pemilu
Jumlah perkara kabul pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2024 jauh lebih banyak daripada PHPU Legislatif 2019.
-
KASN Terima Laporan 464 ASN Tak Netral di Pemilu 2024
259 laporan terhadap ASN atau 99 persennya telah selesai diproses. Hasilnya, 141 ASN yang dilaporkan terbukti melanggar netralitas.
-
Viral Video Plt Ketua Umum PPP Pertanyakan Letak Kegagalan Pemilu, Jubir Beri Penjelasan
Potongan video pidato Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono viral di sejumlah media sosial.
-
Jimly Asshiddiqie Soroti Banyaknya Perkara Sengketa Pileg 2024 yang Dikabulkan MK
Jimly Asshiddiqie menyoroti banyaknya perkara sengketa Pileg 2024 yang dikabulkan MK. Putusan itu menunjukkan banyak masalah terhadap ketetapan KPU.
-
KPU Alokasikan Dana untuk Daerah Jika Kekurangan Anggaran terkait Tindak Lanjut Putusan MK
KPU tengah mengkaji seluruh kebutuhan, termasuk anggaran, untuk tindak lanjut putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum legislatif.
-
Irman Gusman Boleh Ikut Pemilihan DPD RI, KPU: Kami Laksanakan Sesuai Amar Putusan MK
KPU bakal melaksanakan putusan MK termasuk putusan Irman Gusman bisa ikut Pileg anggota DPD RI
-
KPU Segera Kumpulkan Jajaran Penyelenggara Daerah, Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Pileg 2024
KPU RI segera menindaklanjuti putusan MK perihal sengketa hasil Pileg 2024, termasuk pemungutan suara ulang (PSU)
-
Usman Hamid: Sulit Melihat Pengusutan Perkara Hasto di PMJ & KPK Murni Kepentingan Penegakan Hukum
Usman Hamid menyebut, kasus hukum yang berusaha disangkutkan dengan Hasto sebagai weaponization of law enforcement
-
Sidang Sengketa Pemilu 2024 di MK Selesai, PPP Dipastikan Gagal Masuk Parlemen
Hal itu dikarenakan tidak ada satu pun gugatan sengketa hasil Pileg DPR yang dimohonoan PPP yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Daftar Lengkap 44 Gugatan Pileg 2024 yang Dikabulkan MK: Dari Dapil Aceh, Jakarta hingga Papua
MK telah selesai menggelar penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2024 pada Senin (10/6/2024).
-
Hakim MK: Pemberhentian PPD karena Ada Intervensi Tidak Dibenarkan dan Tidak Objektif
Pemberhentian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) karena adanya intervensi pihak luar atau tuntutan massa adalah tindakan yang tidak dibenarkan.
-
MK: KPU Perlu Lakukan Perbaikan Mekanisme Administrasi Suara dalam Sistem Noken
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai perlu melakukan perbaikan mekanisme administrasi suara yang lebih adaptif.
-
Perolehan Suara Berubah saat Pergantian PPD, MK Perintahkan PSU di 3 Distrik Papua Pegunungan
Tiga distrik di Provinsi Papua Pegunungan bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Usai Buka Kotak Suara di Sidang PHPU Legislatif, MK Kabulkan Permohonan PDIP
MK menemukan perolehan suara beberapa parpol berbeda di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
-
MK Perintahkan KPU Gelar PSU di Desa Tatakalai, Beri Waktu 30 Hari karena Sulitnya Medan
MK mengabulkan permohonan Partai Nasdem dalam perkara sengketa hasil Pileg 2024 pengisian anggota DPR dan DPRD di dapil Banggai Kepulauan.
-
Terbukti Ada Perubahan Suara, MK Perintah KPU Rekapitulasi Ulang 233 TPS di Cilincing Jakut
MK memerintahkan KPU merekapitulasi ulang 233 TPS di Cilincing, Jakarta Utara sepanjang pengisian calon anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 2.
-
Sengketa Pileg 2024 Usai, Total Sebanyak 44 Perkara Dikabulkan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2024.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved