Pendidikan GOTOPIK
Pemilu 2024
-
Daftar 10 Anggota KPU dan Bawaslu di Jayapura & Pasaman yang Disanksi Peringatan Keras DKPP
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada sepuluh penyelenggara pemilu. Dua di antaranya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
-
DKPP: Perkara Asusila Dominasi Aduan Etik Penyelenggara Pemilu
Perkara asusila menjadi jenis pelanggaran non-tahapan yang paling banyak diadukan terhadap penyelenggara pemilu.
-
Catatan DKPP Soal Pemilu dan Pilkada 2024: Bawaslu Tidak Transparan, KPU Tak Profesional
Bawaslu juga masih belum maksimal dalam pengawasan sehingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu banyak terjadi.
-
Jimly Asshiddiqie Dukung Perluas Kewenangan DKPP: Tangani Etik Peserta Pemilu
Jimly Asshiddiqie dukung perluasan kewenangan DKPP tak hanya menangani pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu tapi juga peserta pemilu.
-
Emisi yang Dikeluarkan Jet Pribadi Sewaan KPU Setara Keliling Bumi 45 Kali Naik Pesawat Komersial
Peneliti Trend Asia, Zakki Amali menjelaskan total emisi karbon dioksida (CO2) dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU mencapai 382 ton CO2.
-
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), dan Trend Asia telah mengadukan KPU ke DKPP.
-
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK
Selain itu, ia mengklaim terdapat efisiensi dalam pelaksanaan kontrak, di mana nilai sewa jet pribadi turun dari Rp65 miliar menjadi Rp46 miliar.
-
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan
Koalisi menyoroti adanya potensi mark-up dalam pengadaan jasa sewa jet pribadi, dengan selisih antara nilai kontrak dan pagu anggaran yang disebut men
-
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan sejatinya pihaknya pernah mengingatkan para Komisioner KPU untuk bijak menggunakan fasilitas.
-
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha meminta KPU RI kooperatif, terkait dugaan penyelewengan anggaran negara dalam penggunaan private jet.
-
Ketua KPU: Sewa Private Jet Dilakukan Karena Masa Kampanye Pemilu 2024 Singkat
Ketua KPU Mochammad Afifuddin buka suara ihwal penyewaan private jet atau jet pribadi saat tahapan Pemilu 2024 yang dilaporkan ke KPK.
-
Skandal Jet Pribadi Rp 65 M KPU, Pengamat Pertanyakan Klaim Pemilu 2024 Rumit: Kenapa?
KPU sebut Pemilu 2024 paling rumit, namun penggunaan jet pribadi Rp 65 M menimbulkan pertanyaan. Pengamat: Apa yang rumit?
-
Pengadaan Private Jet Pemilu 2024 Jadi Kontroversi, Ini Penjelasan Afifuddin KPU
Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan penggunaan private jet dalam proses pengadaan logistik Pemilu 2024 yang menuai sorotan publik.
-
Ubah Jumlah Suara saat Rekapitulasi Pemilu 2024, Ketua KPU Garut Dipecat
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, resmi diberhentikan secara tetap oleh DKPP.
-
Pengamat Pemilu Ungkit Sejumlah Kasus Pilkada Terganjal Pencalonan Mantan Terpidana
Pengamat kepemiluan Titi Anggraini mengatakan sejumlah kasus pilkada di Indonesia pernah terganjal karena pencalonan mantan terpidana.
-
MK Kabulkan Pencabutan Sengketa Pilkada Kota Semarang
MK mengabulkan penarikan kembali permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Semarang.
-
Panglima Agus Subiyanto Ungkap TNI Sukses Kawal Jalannya Pemilu hingga Pelantikan Presiden
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkap jajarannya sukses dalam mengawal agenda nasional di tahun 2024 lalu.
-
Jumat Sore MK akan Putuskan Uji Materi UU Pemilu Soal Kampanye Presiden
MK dijadwalkan memutuskan perkara nomor 172/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Lintang Mendung Kembang Jagad, mahasiswi asal Jawa Timur, Jumat sore.
-
Mahkamah Konstitusi Gelar 1.051 Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2024
MK mencatat total 1.051 sidang terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sepanjang tahun 2024, dengan total 308 perkara yang ditangani.
-
Mardiono Minta Kader Tak Salahkan Partai Cokelat Buntut PPP Kalah di Pemilu 2024: yang Salah Kita
Mardiono meminta kadernya tak menyalahkan pihak lain meski kalah pada Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 termasuk cari kambing hitam, partai cokelat.
-
Kemendagri Catat 229 Ad Hoc KPU-Bawaslu Meninggal Dunia saat Pileg dan Pilpres 2024
Sebanyak 229 orang penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024.
-
DKPP Pecat Anggota Bawaslu Surabaya, Terbukti Langgar Etik Hubungan tidak Wajar di Luar Pernikahan
Agil terbukti melakukan pelanggaran etik berupa hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan seorang perempuan.
-
Budaya Hukum Musyawarah Jadi Solusi Sengketa Pemilu 2024
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menekankan pentingnya pendekatan musyawarah dalam selesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari budaya hukum Indonesia.
-
Bawaslu Tangani 137 Sengketa Pemilu, 86 Perkara Sudah Diputus
Hingga 17 November 2024, Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menangani 137 permohonan sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilihan
-
Pemetaan Bawaslu: 409.385 TPS Berpotensi Rawan di Pemilu 2024
Bawaslu)memetakan sebanyak 409.385 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi rawan di Pemilu 2024.
-
Gibran: Pastikan Hak Pilih Terpenuhi dan Sengketa Pemilu Sesuai Aturan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengawalan penuh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 khususnya hak pilih dan sengketa.
-
Jajaran Bawaslu Diminta Jaga Keadilan Pemilu dan Serius Tangani Pelanggaran
Anggota Bawaslu, Puadi, meminta jajarannya untuk menjaga keadilan dalam pemilu dengan lebih serius menangani pelanggaran.
-
Bawaslu Dorong Pendidikan Politik Tekan Polarisasi Pemilu
Bawaslu RI menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga Pemilu 2024 agar tetap jujur dan bebas dari polarisasi.
-
VIDEO KY Pantau Tindak Pidana Pemilu 2024: Ada 74 Kasus di 23 Provinsi dan Harapannya pada Hakim
Pemantauan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik oleh hakim selama persidangan.
-
Pemilu 2024 Diwarnai Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Selingkuh, DKPP Beri Catatan
Terjadi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender termasuk perselingkuhan di kalangan penyelenggara pemilu yang terjadi selama tahapan Pemilu 2024.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved