TOPIK
Perppu Cipta Kerja
-
Pasal 153 ayat (1) Perppu Cipta Kerja mengatur tentang larangan PHK karyawan dengan alasan tertentu. Simak rinciannya di sini.
-
Aturan dalam Perppu Cipta Kerja 2022. Satu di antaranya mengatur waktu istirahat, libur, hingga cuti pekerja atau buruh.
-
Andi Gani mengaku bingung siapa yang mengubah isi dari draft sehingga isinya sangat berbeda dari harapan buruh.
-
Pada Perppu Cipta Kerja, salah satu yang dibahas adalah pekerja kontrak atau PKWT. Simak ketentuan lengkapnya di sini.
-
Pengamat Kebijakan Publik Yoseph Billie Dosiwoda menyoroti prosedur penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu.
-
KASBI kritik terbitnya Perppu Cipta Kerja, bentuk lain dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonsitusional bersyarat oleh MK.
-
Ketua Umum KASBI Nining Elitos mengungkapkan terdapat sejumlah hak para pekerja yang dirugikan dalam penetapan Perppu Cipta Kerja.
-
Andi Gani Nena Wea mengatakan Perppu yang akhirnya diterbitkan berbeda 99 persen dari draf yang pernah ia dan Presiden KSPI Said Iqbal serahkan.
-
Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, angkat bicara perihal banyak pihak yang menolak Perppu Cipta Kerja.
-
Hasto mengatakan, untuk mengatur sebuah negara, seorang presiden atau kepala pemerintahan harus memperhatikan berbagai risiko-risiko.
-
Alasan kegentingan pemerintah dinilai sangat jauh dari kaidah syarat kegentingan secara doktriner hukum tata negara darurat.
-
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menduga Presiden Jokowi tidak tahu secara rinci isi pasal per pasal Perppu Cipta Kerja 2/2022.
-
KSPSI mengkritisi isi Perppu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan di penghujung 2022
-
Dari sisi kemudahan berusaha lainnya termasuk soal persaingan usaha, Apindo menilai tidak ada perubahan yang signifikan di Perppu Cipta Kerja.
-
Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan hadirnya Perppu Cipta Kerja bisa memberikan kepastian hukum bagi pengusaha jasa telekomunikasi.
-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja bakal dibahas fraksi-fraksi di DPR usai masa reses selesai.
-
Perppu Cipta Kerja disebut akan berdampak terhadap hilangnya kepastian hukum. Padahal mereka telah kehilangan 60.000 karyawannya pada 2022.
-
Mahfud MD mengatakan bawah pemerintah memutuskan mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja dengan Perppu karena isi materinya tidak ada unsur-unsur korupti
-
Kalau melihat situasi dan kondisi saat ini dengan keluarnya Perppu Cipta Kerja, akan berdampak terhadap hilangnya kepastian hukum.
-
Perusahaan padat karya terutama yang berorientasi ekspor sudah menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
-
Penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut dinilai tidak dilandasi kegentingan memaksa yang menjadi syarat diterbitkannya Perppu.
-
Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD menilai banyak yang tidak paham dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-undang Cipta
-
AHY menyoroti soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
-
Satu di antara ketentuan yang dimuat dalam Perppu tersebut adalah terkait jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami PHK
-
Serikat Pekerja menolak aturan libur satu hari kerja dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.
-
Satu diantara ketentuan yang dimuat dalam Perppu tersebut adalah terkait perusahaan alih daya atau outsourcing.
-
Ini lima jenis pekerjaan yang dibolehkan berstatus kontrak dalam Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja.
-
Uang pesangon yang diterima pekerja saat di PHK dalam Perppu Cipta Kerja sangat kecil, Said Iqbal sebut banyak perusahaan berani PHK massal.
-
Isi Perppu Cipta Kerja dianggap hanya sekadar copy paste Omnibus Law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipa Kerja.
-
Alih-alih menciptakan kepastian hukum bagi investor, Perppu ini menurut CIPS malah menimbulkan semakin banyak pertanyaan dan ketidakpastian
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
