TOPIK
Kisruh APBD DKI
-
Kata Emrus, bukan berarti dirinya tidak mendukung pemberantasan korupsi.
-
Melihat cara Ahok berkomunikasi dengan menunjuk-nunjuk mencerminkan ingin menunjukan posisinya lebih tinggi.
-
Basuki Tjahaja Purnama menganggap bila panitia angket yang kini menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukannya
-
Kementerian Dalam Negeri menilai anggaran belanja pegawai di RAPBD DKI 2015 tidak rasional.
-
"Setelah dilimpahkan dari Polda, berkas perkaranya masih dipelajari dulu (Bareskrim Polri, red). Minggu depan penyidik gelar perkara,"
-
Menurut Gubernur DKI meskipun anggarannya berkurang dari yang direncanakan, tetapi tidak mengganggu proyek pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.
-
ICW akan melaporkan hasil investigasi mereka kepada KPK terkait adanya indikasi korupsi pada APBD DKI 2014 dan 2015 yang diusulkan oleh DPRD DKI.
-
“Ini (hak angket) tidak mewakili kepentingan publik. Publik kan tidak banyak yang setuju hak angket,” kata Ray Rangkuti, pengamat politik
-
Bisa tiga hari atau lima hari kalender kerja.
-
Setelah itu dibawa ke Paripurna untuk kemudian mengeluarkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
-
Ahok bahkan mengucapkan istigfar mendengar bila ada persekongkolan antara dirinya dengan Bestari Barus.
-
Banyak pihak yang turut mengatur dana APBD DKI jakarta untuk UPS ini.
-
Ahok pun mengungkit kata-kata binatang yang dilontarkan anggota DPRD DKI ketika mediasi antara dirinya dengan DPRD di Kemendagri.
-
Irman diminta menjelaskan bila anggaran harus mendapat persetujuan rakyat dalam hal ini diwakili lembaga legislatif.
-
Dikatakan Irman seorang kepala daerah, presiden, gubernur, bupati/ wali kota jangan sampai melanggar TAP MPR tersebut.
-
Prasetio Edi Marsudi melihat mulut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sulit dikendalikan.
-
DPRD DKI Jakarta masih berupaya mengajukan hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta
-
"Belanja pegawai enggak wajar dan enggak profesional. Tekan belanja pegawai, alihkan belanja pelayanan publik, besarkan, pendidikan, kesehatan."
-
Panitia Angket DPRD DKI Jakarta menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin
-
Makian Ahok bukanlah pelanggaran atas undang-undang melainkan sebatas melangkahi kepatutan dan etika bagi seorang pemimpin yang duduk di pemerintahan
-
Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama supaya ekspos terhadap panitia angket dibatasi
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menganggap panitia angket DPRD DKI Jakarta kurang kerjaan.
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah enggan membicarakan perihal hak angket kembali.
-
Tim Pansus Hak Angket DPRD DKI berencana menghadirkan pakar hukum tata negara pada hari ini, Rabu (25/3/2015).
-
Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, hukum yang akan membuktikan soal anggota DPRD yang terbukti "bermain" anggaran.
-
Ribuan massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota
-
Kementerian Dalam Negeri mengaku sudah menerima rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) dari Gubernur DKI
-
Justru panitia angket mulai mengarahkan penyelidikan untuk menelusuri kesalahan etika yang dilakukan gubernur.
-
Namun Ahok tidak menjelaskan siapa pengamat yang dimaksud.
-
Ahok mengibaratkannya dengan seorang pemuda yang memaki pemalak dalam bus yang ditumpangi anak-anak.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
