TOPIK
KTP Elektronik
-
Netizen menyoroti adanya ECG (elektroacardiogram) di foto Setya Novanto yang terlihat janggal.
-
Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto.
-
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meminta KPK dan Komisi Yudisial mengawasi hakim praperadilan Ketua DPR Setya Novanto.
-
"Kalau ada kerusakan yang memang kami nilai disengaja, maka kami tidak akan memberikan ganti KTP elektronik baru kepada mereka," kata Zudan.
-
Zudan menuturkan, pihaknya akan mengonfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik data ganda misalnya mengenai domisili yang bersangkutan.
-
Beralasan sakit, hari ini Senin (11/9/2017) Setya Novanto tersangka kasus korupsi e-KTP tidak hadir memenuhi panggilan KPK.
-
Hal itu, menurut hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP dan sah menurut hukum.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Irvanto Hendra Pambudi sebagai saksi untuk pamannya sendiri, Setya Novanto (SN)
-
Kepala Badan Keahlihan DPR Jonson Rajagukguk menjelaskan, dalam UU MD3 sudah diatur pemberhentian pimpinan DPR.
-
Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus pengadaan e-KTP.
-
Penetapan tersangka Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto diakui akan berpengaruh terhadap psikologis partai.
-
Hanura menampik kadernya, Miryam S Haryani kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan bersatus buron. Ini penjelasan Hanura.
-
Pimpinan DPR RI melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo terkait dicegahnya Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.
-
PT Hewlett Packard Indonesia mendiskon produknya hingga 60 persen untuk Kementerian Dalam Negeri terkait pengadaan KTP elektronik.
-
Para koruptor memainkan selisih harga untuk barang-barang komponen pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.
-
Komisi II DPR yang membidangi permasalahan pemerintahan akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri,
-
DPR menemukan masih adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda di Pekanbaru, Riau jumlahnya sekitar 10.000.
-
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta proyek e-KTP ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya.
-
Pemerintah diminta tidak perlu buru-buru untuk melaksanakan program e-KTP, yang mestinya dilakukan terlebih dahulu
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
