TOPIK
Pajak Sembako
-
Deretan kritik terkait wacana pajak sembako, DPR sebut kebijakan yang 'keblinger' dan mencoreng citra Presiden Jokowi.
-
Pengenaan PPN untuk sembako dan biaya persalinan akan makin memberatkan keluarga yang sudah amat terpukul dengan situasi pandemi.
-
Tanpa disadari kebijakan pemungutan pajak yang akan diterapkan ini menghadapi tantangan besar dari rakyat dan dapat berdampak negatif.
-
Isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan membuktikan Sri Mulyani gagal membuat kebijakan sesuai konstitusi.
-
Soal wacana pajak sembako, Menteri Keuangan Sri Milyani dinilai mempermalukan Jokowi hingga APPSI menyebut negara bokek.
-
Misbakhun menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencoreng citra pemerintahan Jokowi yang sangat peduli rakyat kecil.
-
Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Joko Widodo.
-
Pedagang buah di Pasar Baru Bekasi ini pun terang-terangan menolak apabila para barang yang dijualnya juga dikenakan PPn.
-
para pedagang siap mogok berjualan dan menggelar demonstrasi apabila pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai untuk sembako
-
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti rencana pemerintah menerapkan PPN termasuk untuk sektor pendidikan.
-
Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok membuktikan negara sedang tak memiliki uang
-
PKS sepakat dengan revisi UU KUP yang bertujuan mereformasi sistem perpajakan di tanah air tapi harus menjunjung tinggi prinsip keadilan.
-
Anis merasa heran bocornya draf RUU KUP di kalangan publik. Dia memastikan bahwa saat ini Komisi XI belum menerima draf RUU tersebut.
-
Selain PPN Sembako yang menuai kontroversi, pemerintah juga berencana untuk mengenakan PPN di sektor jasa pendidikan, dalam hal ini sekolah.
-
Sejumlah partai politik menolak wacana pajak sembako, PKS anggap pemerintah semakin ngawur PSI nilai wacana tersebut kurang bijak
-
Syaikhu memandang arah kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin.
-
Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pengenaan PPN sembako justru memperlihatkan bahwa pemerintah menekan rakyat kecil.
-
Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah fokus pemulihan ekonomi nasional (PEN), jangan malah menambah berat beban masyarakat.
-
RUU KUP tersebut ramai diperbincangkan lantaran bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako).
-
TB Hasanuddin menyesalkan rencana pemerintah mengenakan pajak pendidikan dan sembako, jangan tamabah beban masyarakat yang terpuruk karena pandemi.
-
Fraksi Partai NasDem DPR RI menentang rencana usulan Kementerian Keuangan mengenakan pajak atas sembako.
-
Tetapi untuk rakyat kecil, menurutnya sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak.
-
Sukamta menduga rencana pemerintah memperluas cakupan pajak ini karena ingin mendongkrak pendapatan negara
-
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan dampak buruk jika rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai
-
Pemerintah berencana menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang atau jasa tertentu.
-
jika rencana menaikkan PPN sembak tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan
-
Juru Bicara PSI, Andre Vincent Wenas mengatakan kebijakan ini prosesnya harus transparan dan sasarannya mesti tepat.
-
Menurut Netty, kebijakan tersebut tidak masuk akal karena dapat menambah beban rakyat yang sedang sulit di tengah pandemi.
-
Pemerintah bakal mengenakan pajak untuk sembako, termasuk di dalamnya beras, gabah, garam, hingga gula.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
