TOPIK
Pajak Sembako
-
Pemerintah dan DPR RI sepakat membatalkan rencana pembuatan aturan baru mengenai PPN terhadap sembilan bahan pokok
-
Didik J Rachbini menilai kebijakan wacana pajak sembako harus dipikirkan kembali oleh Pemerintah, yakni khususnya Kementerian Keuangan.
-
Anggota Komisi IV DPR harap pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN Pangan Pokok.
-
Fraksi Partai Demokrat DPR bakal menjegal rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako.
-
Pemerintah dinilai masih bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menambah pendapatan negara ketimbang mengenakan PPN pada sembako.
-
Pemerintah dinilai masih bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menambah pendapatan negara ketimbang mengenakan PPN pada sembako.
-
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kritik wacana pajak sembako, dinilai jahat dan miskin imajinasi.
-
Wacana pajak sembako di tengah masa pandemi, Ekonom senior Kwik Kian Gie minta pemerintah fokus tangani Covid-19 dahulu.
-
Aprindo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan ekstenfikasi atau reformasi pajak
-
Aprindo menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan bahan pokok
-
Pajak sembako dan jasa pendidikan akan menjadi tikaman dari belakang terhadap rakyat bila wacana ini benar-benar terealisasi
-
Ada beberapa jenis daging premium dengan harga mahal akan kena pajak, bukan justru yang ada di pasar tradisional.
-
Kementerian Keuangan menyatakan, tidak akan memungut PPN sembako untuk masyarakat kelas bawah di dalam RUU KUP.
-
Kementerian Keuangan menyatakan, tidak akan memungut PPN sembako untuk masyarakat kelas bawah di dalam RUU KUP.
-
Pengenaan PPN terhadap sembako dinilai akan mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah
-
Aturan itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
-
Anggota komisi XI DPR RI Fraksi NasDem Fauzi H. Amro menyebut pihaknya solid tolak sembako dan pendidikan, dinilai makin membebani rakyat kecil.
-
Ditjen Pajak memberikan penjelasan soal rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan.
-
Bamsoet meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan.
-
Ditjen Pajak memberikan penjelasan soal rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan.
-
Menurut Muzani, sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengenakan pajak terhadap barang-barang kebutuhan pokok rakyat.
-
Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok.
-
DPP PROJO menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sembilan
-
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tanggapi wacana pemerintah soal pajak sembako dan pendidikan: Langkah Blunder & Berbahaya.
-
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tanggapi polemik sembako bakal kena pajak: Dari Sisi Etika, Tidak Pantas.
-
Di saat pemerintah akan mengenakan pajak terhadap sembilan bahan pokok atau sembaku, pemerintah memberikan perpanjangan
-
Dirinya mengaku pasrah apabila Pemerintah benar-benar menerapkan dikenakannya pajak untuk sembako tersebut.
-
Ditjen Pajak memberikan penjelasan soal rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan.
-
Pajak sembako ternyata belum akan dikenakan dalam waktu dekat. RUU itu diajukan sebagai antisipasi kalau pandemi sudah terlewati.
-
Anis Byarwati menilai pengenaan PPN untuk sembako tidaklah pantas mengingat masyarakat masih terdampak pandemi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
